Kursi Wakil Walikota Cilegon Strategis untuk Pilkada 2021

CILEGON, (KB).- Jabatan Wakil Wali Kota Cilegon yang kini kosong, dinilai seksi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Cilegon 2021. Karena itulah, cukup lumrah jika kursi yang telah ditinggalkan Edi Ariadi karena diangkat menjadi Plt Wali Kota Cilegon, dilirik oleh kalangan politisi dan partai.

Seperti diketahui, Edi Ariadi yang sebelumnya Wakil Wali Kota Cilegon diangkat menjadi Plt Wali Kota Cilegon setelah Tb. Iman Ariadi dinonaktifkan sebagai Wali Kota Cilegon karena tersangkut kasus dugaan suap proses perizinan Transmart.

Akademisi Untirta Suwaib Amirudin mengatakan, secara normatif peran wakil wali kota tidak terlalu sentral dalam tatanan pemerintahan. Bahkan pada situasi di Pemkot Cilegon, posisi wakil bisa saja tidak terisi jika Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi tidak menginginkan.

”Kalau bicara normatif, tanpa wakil pun pemerintahan daerah bisa berjalan. Tapi bicara etika, peran wakil wali kota tidak kalah penting. Salah satunya untuk mewakili acara yang seharusnya diisi wali kota, ketika yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Lalu pertanyaannya, apakah Pak Edi sendiri menginginkan seorang wakil jika sudah definitif,” katanya saat dihubungi, Kamis (4/10/2018).

Di sisi lain, Suwaib menilai jabatan wakil wali kota berubah menjadi sangat penting jika konteksnya untuk kepentingan Pilkada Cilegon 2021. Sebab, katanya, posisi ini bisa mendorong popularitas dan elektabilitas pihak yang akan mencalonkan diri.

”Ketika menjadi wakil, kesempatan si calon peserta Pilkada 2021 untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat lebih tinggi. Ia bisa menggunakan agenda-agenda pemerintahan untuk bisa dekat dengan masyarakat. Itu sangat bagus magnetnya, meskipun sisa jabatan yang dimiliki hanya 18 bulan misalnya,” ujar Suwaib.

Posisi wakil wali kota, tutur dia, bisa saja dimanfaatkan oleh calon untuk mendukung kegiatan diluar pemerintahan, demi kepentingan Pilkada Cilegon 2021. ”Dia bisa memengaruhi pemerintah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan tertentu. Jadi, jabatan wakil merupakan bonus bagi orang yang punya kepentingan di Pilkada Cilegon 2021,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Peraturan Daerah Kota (Baperdakot) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Baihaki Sulaeman mengatakan, mekanisme pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon berdasarkan suara terbanyak anggota DPRD Kota Cilegon. Mekanisme ini dimulai dari munculnya dua nama calon wakil berdasarkan hasil koordinasi 8 partai koalisi pendukung pasangan Iman Ariyadi-Edi Ariadi.

”Partai koalisi mengusulkan dua nama untuk diajukan ke DPRD Kota Cilegon. Setelah dua nama itu diserahkan, nanti DPRD membuat tim pansus (panitia khusus) dan panlih (panitia pemilihan). Pansus dan panlih akan memverifikasi dan juga memilih satu dari dua nama itu. Kemudian nama yang terpilih ditetapkan melalui paripurna istimewa,” ucapnya.

Inkrah dulu

Menurut dia, ada sejumlah syarat terkait dilakukannya pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon. Di antaranya keterangan inkrah dari Pengadilan Negeri Serang, serta pelantikan Edi Ariadi sebagai Wali Kota Cilegon definitif. ”Harus ada inkrah dulu, kemudian pelantikan wali kota definitif. Jika dua hal itu sudah dilakukan, baru kami memproses pemilihan wakil wali kota,” tuturnya.

Nama-nama anggota panitia khusus (pansus) dan panitia pemilihan (panlih), ditentukan oleh partai. Persoalan pemilihan ini pun hanya melibatkan partai tingkat Kota Cilegon. ”Pembahasan wakil wali kota tidak melibatkan partai tingkat provinsi hingga pusat, hanya di tingkat Kota Cilegon. Lalu nanti, siapa saja yang jadi anggota pansus dan panlih, masing-masing partai yang mengusulkan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengatakan, kasus yang menimpa Wali Kota Cilegon non aktif Tubagus Iman Ariyadi masih menunggu proses kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara proses banding yang dilayangkan Iman kepada Pengadilan Tinggi (PT) telah selesai. ”Untuk persoalan hukuman, proses banding Pak Iman sudah selesai. Pak Iman tidak mengajukan kasasi. Tapi KPK mengajukan kasasi, sekarang masih dalam proses,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar mengatakan, jika kasasi KPK diprediksi selesai di akhir 2018. Saat itulah surat keterangan inkrah Pengadilan Negeri Serang keluar. ”Barangkali selesai November nanti. Setelah itu keterangan inkrah keluar. Barulah dimungkinkan ada proses pemilihan wakil wali kota di Cilegon,” ucap Endang. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here