Kamis, 18 Oktober 2018

Kursi Wakil Walikota Cilegon, Parpol Pengusung Berebut Dampingi Edi

CILEGON, (KB).- Meski proses hukum Wali Kota Cilegon non-aktif Tb. Iman Ariyadi dalam kasus dugaan suap proses izin Transmart belum inkrah, namun tensi politik menuju pemilihan kursi Wakil Walikota Cilegon meningkat.

Dua partai politik (parpol) koalisi yang mengusung Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariadi pada Pilkada 2015, berbeda pilihan dan berhadapan untuk mengisi posisi wakil wali kota yang akan mendampingi Edi Ariadi jika dilantik menjadi Wali Kota Cilegon definitif.

Dari dua parpol koalisi, muncul dua nama yang santer dalam perebutan kursi Wakil Wali Kota Cilegon. Dua nama tersebut adalah Ratu Ati Marliati dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Reno Yanuar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Cilegon juga mulai menyalakan mesin politik untuk memenangkan Ratu Ati Marliati sebagai calon Wakil Wali Kota Cilegon untuk mendampingi Edi Ariadi yang akan menjadi Wali Kota Cilegon definitif, menggantikan Tb. Iman Ariyadi.

Begitu juga dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Cilegon yang mengusung Reno Yanuar, siap merebut kursi jabatan Wakil Wali Kota Cilegon. Bahkan Ketua DPC PDIP Kota Cilegon tersebut mengantongi surat rekomendasi dari DPP bernomor 4330/IN/DPP/V/2018, yang ditandatangani Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua Bappilu, Bambang DH.

Pasal 87 ayat 2 Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam PP tersebut, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Pasal 24 ayat (1,2) menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Dalam PP itu, mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diatur ke dalam Tata Tertib DPRD, yang paling sedikit memuat tugas dan wewenang panitia pemilihan, tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan.

Selanjutnya, persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadwal dan tahapan pemilihan, hak anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna.

Kemudian, jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi, penetapan calon terpilih, pemilihan suara ulang, dan larangan dan sanksi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Koalisi diprediksi pecah

Akademisi Untirta Suwaib Amirudin, partai koalisi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Periode 2015-2020, Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariadi, diprediksi pecah dengan munculnya dua kubu koalisi partai untuk pemenangan kandidat wakil wali kota.

Dia menilai, munculnya dua kubu partai koalisi sangat logis terjadi akibat menguatnya dua nama kandidat kuat calon wakil wali kota, yakni Ratu Ati Marliati dari Partai Golkar dan Reno Yanuar dari PDIP. “Ketika ada dua nama dari dua partai muncul, sangat logis jika partai yang sebelumnya berkoalisi akan pecah menjadi dua. Sebab masing-masing partai pengusung tentu akan melakukan lobi politik,” jelasnya.

Terlebih, DPC PDIP Kota Cilegon telah mengikrarkan keluar dari koalisi Iman-Edi pada 2017. Sehingga, ketika kader PDIP maju untuk menjadi kandidat calon wakil wali kota, PDIP harus mencari koalisi baru. “Disitulah letak permainan politiknya. Partai Golkar perlu mengamankan suara dari partai koalisi yang sudah terbentuk. Sementara PDIP mau tidak mau harus membentuk koalisi baru yang lebih kuat dari koalisi Iman-Edi,” ujarnya.

Upaya mengamankan atau membentuk koalisi baru, kata Suwaib, akan berlangsung melalui komunikasi politik. Suwaib menduga akan muncul berbagai bentuk komunikasi politik, dari bargaining politic bahkan hingga money politic.

“Money politic dimungkinkan terjadi, apalagi sekarang sedang musim kampanye Pileg 2019. Bisa saja ada deal-dealan bahwa partai pengusung kandidat wakil wali kota membiayai dana kampanye partai. Bisa juga dalam bentuk lain, misalnya deal berbagi jumlah kursi di masing-masing dapil. Banyak sekali kemungkinannya,” katanya.

Suwaib mengingatkan agar money politic tidak dipraktikkan oleh partai pengusung calon wakil wali kota. Ia menyarankan jika komunikasi politik dilakukan berdasarkan azas kedekatan atau perjanjian saling menguntungkan.

“Money politic itu kan ancamannya pidana, selain itu tidak mencerdaskan dunia politik di Cilegon nantinya. Alangkah baik jika langkah komunikasi yang dilakukan adalah mempererat ikatan batin yang telah terjalin di legislatif. Bisa juga dengan membuat perjanjian saling menguntungkan antar partai,” ujarnya.

Tokoh Pemuda Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Husein Saidan, angkat bicara terkait memanasnya suhu politik di Kota Cilegon. Ia berharap jika pemilihan wakil wali kota berjalan secara etis tanpa praktik money politik.

“Money politik itu praktik pembodohan rakyat. Kalau boleh saya usul, di Cilegon ada budaya sumpah terate udik. Disumpah semua agar tidak melakukan praktik money politik. Saya yakin seluruh anggota dewan akan takut untuk melakukannya,” katanya.

Menurut Husein, masyarakat Cilegon berharap jika Wakil Wali Kota Cilegon terpilih dari proses pemilihan yang jujur dan adil. Sehingga, kepemimpinan wakil wali kota nanti bisa mendukung wali kota definitif dalam membangun Kota Cilegon.

“Masih banyak PR pemkot yang belum terselesaikan. Diantaranya jumlah pengangguran yang masih banyak, pemerataan pembangunan, dan masih banyak lagi. Saya harap siapa pun yang terpilih, merupakan hasil pemilihan yang bersih, jujur, dan adil,” jelasnya.

Lobi politik

Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrat (FKD) DPRD Kota Cilegon Syarief Ridwan, mengaku belum didatangi perwakilan partai Golkar dan PDIP untuk melakukan lobi politik. Bahkan PKB pun, katanya, belum membahas perihal kontestasi politik.

“Komunikasi politik belum terjadi, sampai sekarang belum ada yang datang kepada kami untuk membahas dukung mendukung calon wakil. Untuk internal PKB, Insya Allah akan dibahas pekan ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, sangat membuka pintu bagi calon-calon kandidat untuk membicarakan perilah pemilihan wakil wali kota. Namun ia pun cukup memaklumi jika memang ada partai lain yang akan mencalonkan diri.

“Intinya sih, jika calon yang sudah muncul, kami terbuka untuk melakukan komunikasi politik. Termasuk jika ada partai lain yang akan mengusung sendiri, itu adalah hak politik partai itu,” katanya.

Pada bagian lain, Sekretaris DPD II Golkar Cilegon Sutisna Abbas mengatakan, pihaknya telah memerintahkan 10 anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon untuk mengamankan suara wakil wali kota. Pihaknya pun meminta para kader untuk melakukan komunikasi politik santun.

“Lobi politik mirip sekali dengan lobi bisnis, itu yang kami yakini. Jika memang ada lobi politik, yuk cari enaknya seperti apa agar saling menguntungkan. Tapi tidak sampai pada praktik politik uang, kami sudah meminta agar menjauhkan praktik seperti itu,” ujarnya. (AH)*


Sekilas Info

Cilegon Tatap Kota Layak Anak Madya

Pemerintah Kota Cilegon berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama. Meski demikian, daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *