Kuota CASN Hanya Diusulkan 480, Forum Honorer Pemprov Banten Kecewa

SERANG, (KB).- Forum Pegawai non ASN Banten (FPNPB) kecewa atas usulan kuota CASN sebanyak 480 yang disampaikan Pemprov Banten ke Kemenpan-RB. Para honorer itu menilai jumlah usulan ini tidak berbanding dengan jumlah pegawai non ASN di Pemprov Banten yang mencapai 6.325.

“Sungguh sangat mengecewakan. Secara jumlah kami secara keseluruhan 6.325 orang. Seharusnya Pemrov Banten mengusulkan semampu dan sebanyak jumlah kita, minimal setengahnya,” kata Ketua FPNPB Rangga Husada, Senin (12/8/2019).

Menurut dia, CASN tahun ini mestinya dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pegawai Pemprov Banten. Mengingat, berdasarkan informasi yang diterimanya pemprov masih kekurangan sekitar 11.000 pegawai. “Tinggal keseriusan dan kemauan saja,” katanya.

Ia menilai, anggaran pemprov mumpuni untuk menggaji pegawai. Hal ini dilihat dari jumlah silpa APBD Tahun 2018 yang mencapai Rp 1 triliun. “Ironis dengan silpa APBD Tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun, seyogyanya Pemprov Banten mampu menggaji kita (pegawai non ASN) semua,” ujarnya.

Atas kekecewaan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah. Langkah normatifnya yaitu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten. Ia berharap usulan kuota CASN dapat ditambah.

Baca Juga : Didominasi Tenaga Pendidik dan Teknis, Pemprov Banten Usulkan 480 Kuota CASN

Secara terpisah, Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan pada BKD Banten Ade Nuryasin mengaku siap menambah jumlah usulan kuota CASN jika hal tersebut arahan dari pimpinannya. “Kalau kita siap aja gimana pimpinan,” katanya melalui sambungan WhatsApp messenger.

Sebelumnya ia menuturkan, usulan kuota 480 dibagi menjadi 30 persen kuota CASN dan 70 persen untuk PPPK. Formasi yang paling dominan untuk tenaga pendidik dan teknis. “Cuma 480 yang kita usulkan, itu dibagi untuk PPPK 70 persen dan CASN 30 persen,” katanya.

Usulan tersebut tidak mutlak berlaku pada seleksi CASN dan PPPK tahun 2019. Pemprov masih menunggu keputusan Kemenpan-RB tentang kuota yang diberikan kepada Pemprov Banten. Keputusannya bisa sesuai usulan, bertambah atau berkurang.

“Menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian PAN (Kemenpan-RB), kita dapat formasi atau tidak. Jadi kita cuma sebatas mengusulkan kesana. Bisa jadi itu bisa berubah, ataukan nanti bertambah atau berkurang,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here