Kumpulkan Kepala SMA/SMK Se-Banten, WH: Jangan Memungut dari Siswa tak Mampu

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim mengingatkan para kepala SMA/SMK sederajat agar tidak menarik pungutan dari siswa tak mampu. Pungutan hanya diberlakukan terhadap orangtua siswa yang mampu sesuai kesepakatan dengan komite. “Saya ingatkan, jangan sekali-kali mungut apapun kepada anak-anak tidak mampu. Ada subsidi dari pemerintah, ada BOS dan di Banten juga ada Bosda. Jangan dipungut bayaran dan lain sebagainya, kalaupun tidak punya kemampuan hari ini, silakan bicarakan dengan komite. Tapi yang tidak mampu jangan dipaksa,” ujar Wahidin, saat memberikan arahan kepada ratusan kepala SMA/SMK di Aula Bappeda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (19/6/2017).

Hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten Engkos Kosasih Samanhudi dan Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina. Jangan sampai, kata WH, karena ketidakmampuan sekolah tersebut membuat anak didik tidak bisa belajar. “Jangan karena ketidakmampuan sekolah terus kita tidak berikan hak kepada mereka untuk belajar. Guru bisa mendidik sampai sekarang ini karena dulu tidak pernah ditolak dari sekolah. Saya bisa jadi gubernur karena tidak pernah diusir dari sekolah,” tuturnya.

Ia juga menginginkan ke depan agar seluruh sekolah menyediakan fasilitas untuk antar jemput siswa yang kurang mampu dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah. “Ke depan harus bikin sekolah yang menjemput anak-anak. Terutama di sekolah-sekolah yang lokasinya terdapat kantong-kantong masyarakat yang memang membutuhkan. Di Tangerang itu di kampung, saya bikin. Memang sekolah gratis, tapi kan ongkosnya bagaimana,” kata WH.

WH juga menargetkan dua tahun ke depan seluruh ruang kelas SMA/SMK di Banten sudah dalam kondisi baik. Dari data yang diperolehnya, ada sekitar 1.000 lokal yang harus direhab. “Ada seribu lokal kurang lebih yang harus diperbaiki. Segera didata mana daerah-daerah yang sekolahnya masih dalam keadaan rusak. Kalau perlu kurangi anggaran-anggaran lain, semua konsentrasi ke pendidikan. Dua tahun ke depan sarana prasarana yang mendukung sudah harus selesai. Saya yakin bisa. Sampai sekarang masih ada sekolah yang belum memenuhi syarat,” tuturnya.

WH tak mau lagi ada laporan sekolah yang ambruk. Oleh karena itu, ia meminta OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran kebutuhan perbaikan sekolah. “Tidak ada lagi itu namanya sekolah ambruk, sekolah rusak. Saya ingin sekolah-sekolah itu bertingkat, ada tulisan di gedung ini SMA/SMK Provinsi Banten, harus bangga dikelola provinsi,” ucap mantan Wali Kota Tangerang.

Ia juga menekankan agar seluruh sekolah meningkatkan prestasi. WH juga berupaya agar kesejahteraan guru baik ASN maupun non-ASN bisa ditingkatkan. Namun, kualifikasi guru juga harus ditingkatkan, dan non-ASN harus tetap sesuai kompetensinya. “Prestasi SMA/SMK jangan kalah dibanding ketika sebelum dikelola provinsi. Begitu sudah di provinsi harus lebih baik, itu target saya. Jangan sampai kesejahteraannya juga turun, harus lebih. Provinsi harus jadi kebanggaan,” tuturnya.

Ia juga menyinggung soal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring 2017 yang dinilainya kacau. Ia meminta agar tahun depan lebih dipersiapkan secara matang. “Memang PPDB kemarin masih nervous. Ke depan jangan lagi seperti gini. Tahun depan harus siap, termasuk staf-stafnya, konsultannya. Tidak ada alasan, nanti harus pro aktif,” ucapnya.

Kepala Disdikbud Provinsi Banten, E. Kosasih Samanhudi menuturkan, sekolah memang dilarang memungut biaya apapun dari siswa yang tidak mampu. “Kalau pungli itu jelas memang enggak boleh dan dilarang. Yang bisa itu komite menerima sumbangan, bukan memungut ya. Jadi komite tinggal kerja sama dengan sekolah merancang kebutuhan biaya di sekolah itu,” katanya.

Soal ruang kelas rusak, Disdikbud akan mulai menginventarisasi. Pada APBD perubahan 2017 ini akan diprioritaskan ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Engkos belum bisa memastikan jumlah ruang kelas yang rusak, namun diperkirakan mencapai 1.000 ruang kelas.
“Baru kemudian pada 2018 itu kita laksanakan pembangunan ruang kelas baru dan ruang kelas yang rusak berat,” ujarnya. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here