Kumala Kritik Kenaikan Tarif PBB-P2

LEBAK, (KB).- Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (25/3/2019).

Dalam aksinya, mereka mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan tarif Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP-PBB-P2).

“Kebijakan pemerintah daerah menaikkan tarif NJOP PBB-P2 sangat merugikan masyarakat. Kebijakan ini harus dikaji ulang,” kata korlap aksi, Khairunnas Anfa’uhum dalam orasinya.

Menurut mahasiswa, kebijakan Pemkab Lebak menaikkan tarif NJOP PBB-P2 dinilai kurang tepat, melihat kondisi masyarakat yang masih berpenghasilan rendah seperti sekarang ini.

Dalih kenaikannya untuk menguntungkan masyarakat tidak rasional, apalagi pihaknya melihat rasio pokok penetapan (poktap) NJOP-P2 banyak ditemukan ketidaksesuaian.

“Bagi masyarakat berpenghasilan ekonomi menengah ke atas itu tak berpengaruh. Tetapi, masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu ini akan sangat memberatkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Pemkab Lebak mengkaji ulang kebijakan menaikkan tarif PBB-P2. Pemkab juga harus melakukan validasi secara akurat agar perhitungan rasio tarif NJOP PBB-P2 tidak terjadi ketimpangan.

“Benahi datanya, jangan sampai ada kesan data yang digunakan asal-asalan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa (Kades) Suawakan Edi Rapiudin. Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif NJOP PBB-P2 dinilai tidak melalui kajian matang. Sehingga, ini menimbulkan gejolak di masyarakat, karena rasio penetapannya tidak ada kesesuaian.

“Masyarakat juga banyak yang terkejut dengan kenaikan ini. Atas kenaikan ini banyak masyarakat yang menunda pembayaran,” ujarnya.

Masyarakat bisa banding

Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak Hari Setiono menegaskan, jika masyarakat ada yang merasa keberatan atas rasio penyesuaian tarif NJOP PBB-P2 bisa mengajukan keberatan atau banding.

“Perlu diketahui, tarif PBB-P2 itu tidak dinaikkan, yang ada itu penyesuaian nilai bumi dan bangunan. Kalau tarif tetap, 0,1 persen untuk di bawah Rp 1 miliar dan 0,2 persen di atas Rp 2 miliar,” tuturnya. (Lugay/DH/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here