Kuasa Pengguna Anggaran Dipertahankan, Pemprov Banten Pertahankan Sebagian Eselon III dan IV

SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten memastikan pemangkasan eselonisasi yang digulirkan pemerintah pusat tak menyasar seluruh eselon III dan IV di Pemprov Banten. Sebagian akan tetap dipertahankan terutama yang berfungsi sebagai pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA).

Diketahui, pada saat pelantikan untuk periode keduanya Presiden Joko Widodo menggulirkan keinginan penyerderhanaan eselonisasi ASN di lingkup pemerintahan. Keinginan tersebut telah ditindaklanjuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) denganmenerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391. Surat itu ditujukan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan wali kota tentanglangkah strategis dan konkret penyederhaan birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pemprov sedang menginventarisir jumlah eselon III dan IV yang akan dipangkas. Laporannya ditargetkan masuk ke Kemenpan-RB pada Juni 2020. “Ini lagi dinventarisir. Paling Bulan Juni Menpan targetnya, jadi tahun depan,” katanya dihubungi melalui sambungan seluler oleh wartawan, Rabu (20/11/2019).

Pemangkasan tidak akan menyasar seluruh eselon III dan IV di lingkup Pemprov Banten. Ada beberapa yang tetap dipertahankan terutama yang bertugas sebagai PA dan KPA. “Karena tergantung kriteria, jadi enggak semua nanti. Ada yang tetap dipertahankan,” ujarnya.

Ia belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan dipangkas. Pemprov Banten masih melakukan inventarisir. “Nanti ada kriterianya. Nah ini yang lagi kita knventarisir. Eselon III IV yang kriteteranya dia sebagai PA atau KPA, dia punya otoritas itu yang tidak dihapuskan,” katanya.

Disinggung apakah PA dan KPA salah satunya yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mantan Pj Bupati Tangerang ini enggan membeberkannya. “Ya dimana aja lah, saya belum bisa menyebutkan spesifk,” ucapnya.

Pemangkasan tak berpengaruh terhadap gaji maupun tunjangan pejabat bersangkutan. Mereka juga masih tetap bisa mengikuti open bidding untuk eselon II. “Bisa (menjadi eselon II), kan melalui open biding kalau open biding kan bisa dari stuktural mauoun fungisonal,” ujarnya.

Berubah status

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pemprov siap menjalankan pemangkasan eselon sebagaimana putusan pusat. “Pada dasarnya kan pengelolaan pemerintahan tentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aturannya mengatur seperti itu kita akan laksanakan,” katanya.

Pemangkasan tak berarti memberhentikan pejabat yang saat ini menduduki eselon III dan IV. Mereka hanya akan berubah status menjadi pejabat fungsional. Pejabat tersebat juga tak kalah penting dengan pejabat secara stuktural.

“Contohnya saya sebelum jadi Sekda kan Widyaiswara Utama dan itu nggak kalah pentingnya. Apalagi di Indonesia hanya ada 158 jabatan fungsional. Jadi nanti kita lihat basisnya seperti apa, kita sesuaikan jabatan fungsional itu, dan secara akademik kita siap saja,” tuturnya.

Terkait teknis dan pelaksanaan birokrasi pasca pemangkasan eselon III dan IV, ia menjelaskan, secara teoritis birokrasi merupakan lalulintas tata kerja. Artinya pembagian jabatan antara fungsional dan struktural bukan hal yang pokok. Akan yang perlu dikedepankan adalah sejauh mana kinerja dari masing-masing pejabat.

“Jadi siapa mengerajakan apa, dan di dalam situ ada tanggungjawab, dan didalamnya lagi ada indikator kinerja. Jadi apapun bentuk strukturnya, siapa mengerjakan apa itu yang penting,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here