Jumat, 16 November 2018
pelabuhan warnasari

KSOP Minta Pemkot Cilegon Serahkan Lahan Pelabuhan Warnasari

CILEGON, (KB).- Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon segera menyerahkan lahan Pelabuhan Warnasari seluas 10 hektare. Lahan tersebut, untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan, di mana sebelum dikelola KSOP akan memproses konsesi (pemberian izin pengelolaan pelabuhan) untuk PT Warnasari.

Hal tersebut menjadi pembahasan KSOP Kelas I Banten bersama Pemkot Cilegon dan Direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), di Kantor KSOP Kelas I Banten, Pulomerak, Senin (9/7/2018). Hadir pada rapat tertutup tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati, Komisaris Utama PT PCM, Ratu Ati Marliati, unsur direktur PT PCM, serta Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten, Yefri Meidison.

Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten, Yefri Meidison menuturkan, pihaknya sedang bersiap untuk memproses konsesi Pelabuhan Warnasari. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan, Pemkot Cilegon selaku pemegang saham terbesar PT PCM harus terlebih dahulu menyerahkan lahan 10 hektare Warnasari. “Total lahan Warnasari kan 45 hektare, sementara yang akan digunakan untuk pelabuhan hanya 10 hektare. Nah, pemkot fokus saja yang 10 hektare. Pisahkan lahan 10 hektare itu pada HPL melalui BPN. Setelah pisahkan, serahkan kepada kami untuk proses konsesi,” katanya.

Pemisahan 10 hektare dari 45 hektare lahan Warnasari, ujar dia, tidak akan berimbas pada berubahnya isi rencana induk kepelabuhanan (RIP). Sebab, pemisahan lahan tersebut dianggap sebagai pengembangan usaha kepelabuhanan. “Entah lahan mau dipisahkan atau di sejumlah lahan lain mau dibangun ruko dan gedung lain, itu tidak akan mengubah RIP. Itu dianggap sebagai pengembangan usaha,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika konsesi tidak akan diberikan kepada PT PCM, melainkan kepada badan usaha baru selaku pengelola Pelabuhan Warnasari berbentuk perusahaan terbatas (PT). “Lembaga yang berhak mengelola Pelabuhan Warnasari bukan PT PCM, sebab BUP yang dimiliki PT PCM bukan untuk mengelola pelabuhan. Nanti konsesi diberikan kepada PT Warnasari, di mana di dalamnya, adalah unsur PT PCM dan juga perusahaan lain. Entah itu PT Pelindo II, PT KBS, PT Bosowa atau lainnya,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi lega dengan penjelasan-penjelasan Yefri. Sebab, sebelumnya, pihaknya menduga, jika konsesi akan membuat PT PCM kehilangan aset lahan Warnasari. “Selama ini, informasi yang datang itu setengah-setengah. Kami kira aset lahan Warnasari akan hilang, ternyata tidak. Bahkan, ini sangat menguntungkan kami,” katanya.

Untuk itulah, pihaknya akan melakukan sejumlah persiapan untuk mendapatkan konsesi dari KSOP Kelas I Banten. Dimulai dari memisahkan lahan 10 hektare dari HPL 45 hektare melalui BPN, dilanjut dengan proses appraisal oleh Kantor Jasar Penilai Publik (KJPP), penentuan besaran perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lamanya konsesi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah itu proses pembuatan konsesi oleh KSOP.

“Tidak perlu menunggu pelabuhannya jadi, cukup tanahnya saja dikonsesi seluas 10 hektare. Kalau sudah dibangun dermaga, pasang sarana dan prasarana, nanti nilai investasinya berubah. Belum tentu PNBP nanti 2,5 persen, karena nanti akan ada penambahan nilai investasi yang sebelumnya hanya berupa tanah,” ucapnya. (AH)*


Sekilas Info

Dewan Soroti Masalah Sampah di Kota Cilegon

CILEGON, (KB).- Masalah sampah di Kota Cilegon mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *