Kritik Serapan Pemkot Tangerang, DPRD Minta tak Ada Lagi Silpa pada 2020

TANGERANG, (KB).- DPRD Kota Tangerang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, karena dinilai selalu ada sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

“Yang pasti, kami meminta terkait kegiatan maksimal, penyerapan anggaran harus maksimal apa yang sudah kami bahas bersama, jangan lagi menjadi silpa,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Kamis (28/11/2019).

Ia mengatakan, seharusnya Pemkot Tangerang bisa menyerap anggaran dengan baik. Terlebih, apa yang telah disetujui di penetapan RAPBD dilaksanakan pemerintah kota. “Apa yang diketok harus dikerjakan. Jangan sampai ada silpa-silpa lagilah. Kami belajar dari Semarang, terkecil di Indonesia silpa-nya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangerang diketahui memiliki silpa pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 560 miliar dengan serapan anggaran hanya mencapai 88 persen.

Sementara, pada 2019, masih ada waktu sebulan berjalan untuk APBD 2019, silpa yang diketahui berjumlah lebih dari Rp 581 miliar dan lebih tinggi dari 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2020 telah disahkan sebesar Rp 5,162 triliun. Namun, anggaran tersebut, mengalami defisit, karena tidak berimbang dengan pendapatan daerah.

Bahkan, saat rapat paripurna, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyebutkan, APBD 2020 akan dipergunakan untuk belanja tak langsung sebesar Rp 1,651 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 3,510 triliun.

Baca Juga : RAPBD Kota Tangerang 2020 Defisit Rp 581 Miliar

Sementara, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4,580 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran Rp 581 miliar. Menurut dia, defisit anggaran tersebut, ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2019.

“Defisit kami pakai silpa. Jadi, silpanya sudah dihitung kurang lebih Rp 581 miliar,” ucapnya.

Menurut dia, penutupan defisit juga dapat dilakukan dengan pola pembiayaan beragam yang ditawarkan Pemerintah Pusat.

“Jadi, pembangunan yang harusnya dilaksanakan tiga tahun ke depan sampai 2022 ditarik semua di awal. Nah, tahun berikutnya tinggal bayar saja,” tuturnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here