Senin, 20 Agustus 2018

Krisis Kader Parpol Dan Kotak Kosong

Pada pilkada serentak tahun 2018 ini, jika sampai batas penambahan waktu bagi daerah yang memiliki calon tunggal pada minggu ini, tidak ada pendaftaran calon baru pada 3 (tiga) daerah di wilayah Provinsi Banten yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, maka Provinsi Banten merupakan provinsi terbanyak yang memiliki calon tunggal pada pilkada serentak ini bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Hal ini akan menunjukkan sisi potret negatif yang menandakan bahwa partai politik di Provinsi Banten atau di seluruh tempat yang mengusung calon tunggal mengalami krisis kaderisasi yang mumpuni sebagai calon pemimpin masyarakat. Meskipun sejatinya salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekruitmen politik.

Dimana seharusnya Partai politik memiliki peran sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan baik di daerah maupun di pusat untuk jabatan tertentu. Malalui peran tersebut maka parpol memberikan kesempatan kepada para kadernya guna ikut berpartisipasi dalam ‘mengurus’ daerah atau negara. Itulah sebabnya beberapa parpol yang ‘sadar diri’  secara rutin melakukan proses kaderisasi berkelanjutan guna melahirkan kader unggulan untuk mengemban tugas partisipasi politik tersebut.

Fenomena borong partai ini, di satu sisi mungkin muncul akibat  Sang Calon yang memborong partai  memiliki kekhawatiran munculnya figur pesaing yang memiliki peluang untuk meraih simpati rakyat pemilih, yang dapat menyebabkan sang calon tersebut dikalahkan oleh calon lawan. Sehingga ia melakukan taktik borong partai agar sang pesaing tersebut tidak kebagian parpol yang bisa mengusungnya dalam Pilkada.

Atau, disisi lain pada saat yang sama, akibat minimnya pembinaan kader yang dilakukan, maka pihak parpol juga tidak memiliki kader unggulan yang kharismatis dan memiliki kompetensi sebagai calon pemimpin di daerah. Atau bahkan, sebagaimana yang ‘dikeluhkan’ oleh La Nyalla Mattalitti, salah seorang bakal calon gubernur yang gagal menjadi cagub, di beberapa media pemberitaan bahwa dirinya harus menyiapkan dana milyaran rupiah untuk mengikuti pilkada 2018 ini.

Hal ini menandakan bahwa kebutuhan dana besar yang harus disiapakan untuk mengikuti sebuah kontestasi kepala daerah memang sebuah fakta politik. Padahal selama ini hal tersebut merupakah hal yang tabu untuk diungkap, karena akan tersandung oleh pameo ‘bila mengeluarkan modal besar, maka ketika terpilih akan berusaha mengembalikan modal tersebut’ sehingga kewajiban mengurus rakyat akan di nomor sekiankan. Itulah sebabnya hanya orang orang tertentu yang berani mencalonkan diri, sementara calon lain yang memiliki keterbatasan, akan berpikir berkali kali untuk pilkada, karena bagaikan ‘menggarami air laut’ jika hanya memiliki sedikit dana.

Apapun alasan yang menimbulkan fenomena kota kosong, Hal tersebut memiliki landasan konstitusi  dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana  calon tunggal diperbolehkan dengan berbagai persyaratan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar.  Atau, dalam Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 dinyatakan bahwa calon tunggal juga diperbolehkan apabila  terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan adanya calon tunggal.

Mekanisme penentuan kemenangan untuk calon tunggal-pun sudah diatur dalam UU No 10/2016, yakni calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong, Undang-undang mengatakan calon yang kalah bisa maju dalam pemilihan berikutnya, yang bisa digelar satu tahun kemudian.

Kalau ternyata dalam pemilihan ulang calon tunggal tersebut tetap kalah, maka berlaku aturan Pasal 54D ayat (4)  : “Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota”

Dari aturan tentang calon tunggal tersebut, maka meski terkesan ‘menjengkelkan’ bagi banyak pegiat demokrasi, namun pilkada dengan calon tunggal tetap dapat dan harus berlangsung sebagai bentuk artikulasi demokrasi. Demikian pula dengan gagasan tentang gerakan BAJU KOKO (Barisan Pejuang Kolom Kosong) yang akan mengkampanyekan agar rakyat memilih kolom kosong, juga merupakan bentuk dari menyuarakan aspirasi masyarakat pemilih.

Itulah sebabnya dalam aturan tentang surat suara bagi calon tunggal, selain terdapat foto pasangan calon kepala daerah, disediakan juga kolom kosong guna dipilih (dicoblos) oleh masyarakat yang tidak setuju dengan calon kepala daerah tersebut. Persoalan yang timbul kemudian, apakah disediakan waktu dan tempat kampanye bagi pendukung Kotak Kosong tersebut? Atau disediakan lawan debat bagi calon tunggal dari kelompok kota kosong? Atau apakah yang mengkampanyekan untuk memilih kolom kosong akan dianggap anti demokrasi yang menggembosi pilkada?

Beberapa pertanyaan logis tersebut akan muncul kepermukaan, mengingat geliat demokrasi yang tumbuh di kalangan kaum menengah terdidik. Karena dalam benak mereka, mengambil keputusan untuk memilih kolom kosong merupakan hak demokrasi yang berbeda dengan golput (yang tidak memilih sama sekali). Sehingga harus ada sekelompok orang yang menggerakan (berkampanye) untuk memilih kolom kosong tersebut.

Sebaiknya KPU dan aparat yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada dapat menyiapkan jawaban yang tidak terkesan normatif atas beberapa pertanyaan diatas. Selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kreatifitas lokal dari warga masyarakat dapat ditampung, seperti ide perdebatan yang diganti dengan forum dialog (tanya jawab)  langsung dengan anggota masyarakat yang bukan bagian dari pendukung paslon.  Dan tidak meng-anggap gerakan BAJU KOKO sebagai gerakan anti demokrasi, dll.

Namun demikian, terlepas dialektika yang akan terjadi, kita berharap agar ‘pesta demokrasi’ ditingkat lokal ini dapat berlangsung harmonis dan kondusif guna menghasilkan kepala daerah yang dapat membuat perubahan positif di tengah tengah masyarakat. Karena hakekatnya seluruh masyarakat pemilih adalah ‘dulur salembur’ dalam arti kata sesama masyarakat lokal yang di ikat oleh persaudaraan daerah.  Semoga ! (Lili Romli/Peneliti LIPI, Direktur Eksekutif Banten Institute for Regional Development)*


Sekilas Info

HAJI PRESTISE

Oleh: Nasuha Abu Bakar,MA Ibadah haji merupakan ibadah pamungkas bagi umat islam bila dilihat dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *