Krakatau Steel Endus Serangan Baja Impor

PT Krakatau Steel (KS) menduga ada konspirasi skala internasional, bertujuan mematikan daya saing baja Indonesia. Ini dilakukan dengan cara membanjiri Indonesia dengan impor baja berkualitas buruk.

Direktur Utama PT KS Silmy Karim mengatakan, 2018 merupakan tahun terberat bagi dunia industri baja nasional. Di mana importasi membanjiri pasar dalam negeri dari produk hulu hingga produk hilir.

“Industri baja dihadapkan pada persoalan pelik, di mana harga baja nasional kalah saing dengan baja impor. Bahkan, jumlah impor tersebut sangat banyak, ini membuat nilai jual baja anjlok, karena intervensi harga baja impor,” katanya saat menjadi narasumber acara Workshop Standardisasi dan Pengembangan Klaster Industri Baja atau Logam, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KS, Senin (4/3/2019).

Menurut dia, ada indikasi jika hal tersebut sengaja dilakukan pihak luar untuk mematikan daya saing baja nasional. Mengingat kualitas baja Indonesia cukup bersaing pada skala internasional.

“Saya melihat ada upaya dari luar untuk bagaimana baja nasional kalah bersaing. Tidak hanya pada skala internasional, ini pun dilakukan di negeri sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu persoalan yang dihadapi industri baja, yakni permainan para pengimpor baja karbon (carbon steel) dari Tiongkok dengan memanipulasi kode komoditas (harmonized system atau HS code). Baja karbon tersebut diimpor menggunakan HS code untuk baja paduan (alloy steel).

“Importir menggunakan HS code baja paduan untuk baja karbon, agar tidak dikenakan bea masuk. Sementara, mereka mendapatkan insentif dari negara asalnya ketika mengimpor baja karbon,” ucapnya.

Kondisi tersebut, tutur dia, membuat harga baja impor lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri, sehingga hal tersebut, cukup mengganggu pasar baja di Indonesia. “Pasar baja hingga produsen baja mengalami kesulitan dengan adanya gerakan ini,” katanya.

Ia mempersoalkan aturan pemeriksaan barang di luar kawasan kepabeanan atau post border yang saat ini diterapkan Pemerintah Indonesia. Menurut dia, sistem post- border tidak optimal, sehingga baja karbon yang menggunakan HS code baja paduan dapat dengan mudah masuk ke Indonesia.

“Kondisi ini dapat membahayakan industri baja dalam negeri. Selain itu, pendapatan negara dari penerimaan bea masuk atas komoditas tersebut menjadi berkurang,” ujarnya.

Hal lain yang dipersoalkan terkait dengan penggunaan teknologi induction furnace oleh pabrikan baja. Menurut dia, besi beton yang menggunakan teknologi tersebut menghasilkan produk yang berkualitas buruk.

Melihat kondisi tersebut, PT KS melayangkan keberatan kepada pemerintah pusat. Untungnya, keluhan tersebut, direspons positif dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 yang berlaku Ahad (20/1/2019).

Selain itu, PT KS bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten berencana membentuk sebuah forum diskusi dan kelompok kerja industri baja daerah.

Hal tersebut akan melibatkan seluruh stakeholders terkait, seperti Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), pelaku usaha, komunitas/asosiasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta media.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Harjono menuturkan, bahwa pemerintah terus mendukung industri baja nasional, salah satunya, yaitu merevisi Permendag Nomor 22 Tahun 2018 menjadi Permendag Nomor 110 Tahun 2018. Sebagai mother of industries, industri baja berperan penting dalam menggerakkan berbagai sektor industri hulu dan hilir, juga menyediakan produk baja yang digunakan pada hampir seluruh sektor industri, seperti infrastruktur, konstruksi, manufaktur, dan pertahanan. (Sigit Angki Nugraha)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here