Senin, 20 Agustus 2018

KPU Tetapkan DCS, Puluhan Bacaleg Berguguran

SERANG, (KB).- Puluhan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD kabupaten/kota dan provinsi berguguran dan dipastikan gagal masuk dalam daftar calon sementara (DCS), karena tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dan provinsi menggelar rapat pleno penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS).

Untuk DPRD Provinsi Banten, terdapat 56 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan dan gagal masuk DCS. Dari 56 bacaleg TMS tersebut, terdapat bacaleg perempuan yang berdampak pada keterwakilan 30 persen perempuan yang tidak terpenuhi.

Ketua Divisi Teknis KPU Banten, Masudi mengatakan, status TMS pada 55 caleg tersebut diakibatkan beberapa sebab. Antara lain, ada bacaleg yang sampai berakhir masa perbaikan berkas dokumennya tak juga lengkap. Selain itu, ada bacalaeg yang berkasnya lengkap tapi tidak sesuai ketentuan. “Sebanyak 56 bacaleg tersebut berasal dari beberapa parpol yaitu, Golkar, PPP, Berkarya, PBB, PKPI, Nasdem, PAN, Demokrat, dan Hanura,” katanya, Ahad (12/8/2018).

Dari PAN terdiri atas Dapil Banten 4 (Kabupaten Tangerang B), Banten 5 (Kota Tangerang A) dan Banten 7 (Kota Tangerang Selatan). Kemudian bacaleg PBB di dapil Banten 2 (Kabupaten Serang) dan bacaleg Partai Garuda di dapil Banten 6 (Kota Tangerang B). “Di antara para bacaleg yang TMS itu, terdapat bacaleg perempuan, sehingga mempengaruhi keterwakilan 30 persen perempuan. Dampaknya, dapilnya terancam dihapus semua,” ujarnya.

Terkait keberadaan bacaleg mantan napi koruptor, kata dia, satu dari tiga nama bacaleg mantan napi koruptor mengundurkan diri sebelum penetapan DCS. Sedangkan dua lainnya, berkas dokumen mereka tidak lengkap sampai akhir masa perbaikan. “Sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan,” ucapnya.

Bacaleg yang merasa keberatan atas status TMS dari KPU Banten dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu Banten. Pengajuan sengketa juga berlaku bagi partai yang bacalegnya dalam suatu dapil terancam gugur.  “Masih terbuka ruang untuk membawa ke Bawaslu. Bisa melalui mediasi dan sengketa. Kami menunggu penyelesaian di Bawaslu. Yang begini-begini pasti akan diperjuangkan ke Bawaslu. Kita lihat saja,” tuturnya.

Pengajuan sengketa

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Nuryati Solapari membenarkan bacaleg yang dinyatakan TMS dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Pengajuan dapat dilakukan sehari semenjak berita acara (BA) KPU keluar. Sengketa itu bisa dilakukan oleh perorangan bacaleg atau melalui parpol.

“Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh para bacaleg terhadap hasil TMS yang dikeluarkan berdasarkan BA KPU itu, melakukan upaya hukum sengketa pemilu ke Bawaslu. Itu bisa dilakukan sejak BA diterima. Objek sengketa pemilu adalah BA maupun SK dari KPU,” katanya.

Sebelum melaksanakan sidang sengketa, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor. “Sebelum sengketa, bisa dimediasi terlebih dahulu antara pihak parpol dengan penyelenggara pemilu. Ada proses dan tahapannya sesuai peraturan Bawaslu,” ujarnya.

Sedangkan bacaleg dari kabupaten/kota, KPU Kota Cilegon menyatakan 14 bacaleg dari 6 parpol TMS. Hal itu terungkap dalam rapat pleno penetapan DCS bacaleg Pileg 2019 di salah satu hotel di Kota Cilegon, Sabtu (11/8/2018).

Anggota KPU Cilegon Eli Jumaeli mengatakan, penetapan DCS ini sudah melalui rangkaian sejumlah kegiatan di antaranya penyerahan berita acara hasil penelitian(BAHP) serta rangkaian penyusunan dan penetapan DCS. ”Belasan bacaleg yang TMS tersebut mempunyai alasan yang berbeda-beda. 14 orang itu dari PPP, Nasdem, PKPI, PAN, Demokrat dan Hanura,” ucapnya.

Tak ada pengajuan baru

Dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel), KPU mencoret 17 bacaleg dari 5 parpol karena TMS. Dari 701 bacaleg, kini ada 684 calon yang memenuhi syarat dan masuk dalam DCS yang akan diumumkan. Divisi Teknis KPU Kota Tangsel, Achmad Mudjahid Zein mengatakan, bacaleg yang TMS itu terdiri atas 6 bacaleg Partai Berkarya, 1 bacaleg Partai Hanura, 3 bacaleg PPP, 2 bacaleg PBB dan 5 bacaleg PKPI. “Masa perbaikan berkas calon sudah berakhir tanggal 31 Juli kemarin. Jadi sudah tidak ada lagi perbaikan dan pengajuan bacaleg baru,” ucapnya.

Ketua KPU Kota Tangsel, Bambang Dwitoro mengatakan, bacaleg yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 650 dari 20 partai politik. Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/Kabupaten.  Sedangkan di Kabupaten Serang, terdapat 4 bacaleg dari 4 parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari total 680 bacaleg yang daftar, kini berkurang menjadi 676 bacaleg.

Komisioner KPU Kabupaten Serang Idrus mengatakan, ada 4 orang yang tidak memenuhi syarat. Keempatnya tersebut berasal dari Partai Hanura, Berkarya, PPP dan Garuda. “Jadi ada 676 yang lolos,” ujarnya kepada Kabar Banten, Ahad (12/8/2018).
Di Kabupaten Pandeglang, 34 bacaleg dinyatakan gugur, karena tidak menenuhi persyaratan atau TMS. Dari 690 bacaleg yang didaftarkan parpol, sebanyak 656 dinyatakan memenuhi syarat atau MS.

Komisioner KPU Pandeglang Samsuri mengatakan, sudah tidak ada lagi perbaikan berkas karena sudah lewat tahapan perbaikan berkas dan mengundang partai politik untuk mendengarkan Berita Acara Hasil Penelitian (BAHP) dan meminta persetujuan terkait draft atau rancangan DCS. “Untuk tahapan sekarang sudah final terkait perbaikan, sehingga tinggal menyusun dan meminta persetujuan parpol untuk rancangan DCS. Sedangkan penetapan DCS diumumkan 12-14 Agustus, sekaligus penerimaan tanggapan dari masyarakat,” ucapnya.

Mengundurkan Diri

Sementara itu, dua bacaleg dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Lebak mengundurkan diri. Kedua bacaleg itu adalah Sulastri dari daerah pemilihan (dapil) Lebak 4, dan Olis Lisnawati Bacaleg dari Dapil Lebak 2. Mereka resmi menyatakan pengunduran diri dari kontestasi Pileg 2019 untuk DPRD Kabupaten Lebak.

Ketua KPU Lebak mengatakan, pengunduran diri bacaleg perempuan dari Hanura tidak memengaruhi keikutsertaan Partai Hanura pada pileg di dua dapil itu. Sebab, unsur keterwakilan perempuan masih terpenuhi. “Angka keterwakilan perempuan dari Hanura di kedua itu masih berada pada angka 30 persen sesuai yang disyaratkan. Artinya pengunduran diri bacaleg itu berpengaruh pada bacaleg Hanura lainnya,” kata Ahmad Saparudin. (Tim Redaksi)*


Sekilas Info

Meriahnya Perayaan HUT RI di Kramatwatu

SERANG, (KB).- Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk menyambut sukacitanya Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 73. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *