Jumat, 21 September 2018

KPU Siap Coret Caleg Eks Koruptor Dari DCT

SERANG, (KB).- KPU provinsi dan kabupaten/kota di Banten siap melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bagi partai politik (parpol) merekrut calon legislatif (caleg) yang tercatat pernah melakukan tindak pidana korupsi atau eks koruptor, maka terancam dicoret dari Daftar Caleg Tetap (DCT).

Berdasarkan pasal 4 ayat 2, setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik. Bukan hanya eks napi korupsi, parpol juga dilarang menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3.

Komisioner KPU Kota Serang, Fierly MM berharap parpol konsisten dengan pakta integritas yang dibuatnya yakni tidak akan merekrut bacaleg dari tiga kategori narapidana tersebut. Jika dari hasil verifikasi syarat bacaleg ditemukan adanya mantan napi dari ketiga kategori tersebut, maka KPU akan mencoret nama caleg itu dari surat suara meskipun sudah menjadi Daftar Calon Tetap. “Kalau dikemudian hari KPU tahu, hasil pemeriksaannya tahu, kita coret dari DCT,” katanya.

Sedangkan untuk narapidana umum dengan masa tahanan di atas lima tahun, kata Fierly, bacaleg tersebut harus memasang pengakuan pada media massa bahwa dirinya merupakan mantan narapidana dan akan mencalonkan sebagai anggota legislatif. “Asal ada itu, dia boleh,” ucapnya.

Untuk mantan narapidana umum yang di bawah lima tahun masa tahanan, Fierly menyampaikan, selama persyaratan pencalonan terpenuhi maka tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai Bacaleg. “Kalau yang di bawah lima tahun gak, gak harus nempel di media massa. Terkecuali, misalkan napi pembunuhan terus perusakan, karena ancaman hukumannya tinggi kan,” ujarnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua KPU Kabupaten Serang, Nasehudin. Ia mengatakan, untuk tiga kategori pidana yakni kejahatan seks terhadap anak, tindak pidana korupsi dan bandar narkoba, pihaknya akan memeriksa saat verifikasi berkas pendaftaran. Aturan tentang ketiga kategori itu, kata dia, ditujukan kepada partai politik agar tidak merekrut bacaleg dari tiga kategori itu.

“Adapun di kemudian hari, mereka melakukan itu, nanti kan kami periksa dokumennya. Biasanya, di SKCK kalau pernah dipidana ada keterangan. Kemudian itu menjadi syarat membuat surat di pengadilan. Nah ini kan bergantung parpol nanti, mengindahkan gak, yang jelas kami memeriksa dokumennya,” katanya.

Sedangkan untuk mantan narapidana umum, pihaknya akan menerima bacaleg tersebut jika dokumen persyaratannya lengkap seperti SKCK dari kepolisian dan keterangan dari pengadilan. “Kalau dokumennya lengkap kita terima, kalau pernah dipidana apalagi dia pernah ngomong di koran (media massa) menyampaikan narapidana kemudian tidak akan mengulang,” tuturnya.

Diumumkan di media massa

Begitu juga dengan KPU Kabupaten Pandeglang yang siap melaksanakan PKPU Nomor 2018, yang melarang mantan napi untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).  “Ketetapan itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota, yang disahkan tanggal 3 Juli kemarin. Dalam beberapa formulir, pimpinan parpol harus menandatangani pernyataan bahwa tidak mengikutsertakan napi,” kata Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai.

Sujai mengatakan, pelarangan caleg mantan narapidana ketiga kasus itu tidak berlaku bagi mantan narapidana kasus lainnya. Hanya saja, Sujai menerangkan, yang bersangkutan wajib melampirkan berbagai berkas pendukung sebagai pembuktian.”Yang bersangkutan harus mampu menyampaikan dokumen khusus surat keterangan dari kepolisian mengenai kepastian yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang,” ujarnya.

Selanjutnya, menyampaikan salinan dari pengadilan, melampirkan surat keterangan dari Kepala Lapas bahwa proses hukumannya sudah selesai. Selain itu, yang bersangkutan juga harus membuat surat pernyataan telah mengemukakan di media massa, serta menyiapkan surat keterangan dari tim redaktur bahwa yang bersangkutan telah memublikasikan diri sebagai mantan narapidana.

Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane juga menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan ketentuan tersebut. “Saya akan melaksanakan ketentuan aturan itu. Ditolak tidak ditolak, KPU melaksanakan aturan yang diwajibkan untuk dilaksanakan,” ucapnya.

Komisioner KPU Banten, Eka Satialaksmana mengatakan, dalam PKPU tersebut disebutkan bahwa parpol dilarang menyertakan mantan terpidana kasus korupsi dalam bacaleg. Karenanya, KPU berhak menolak bacaleg mantan terpidana kasus korupsi. “Parpol dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif tidak merekrut mantan narapidana bandar narkoba, kekerasan terhadap anak dan korupsi, dibuktikan dalam bentuk pakta integritas yang ditandatangani pimpinan parpol,” katanya, Jumat (13/7/2018).

Berkas pendaftaran bacaleg yang menyertakan mantan terpidana kasus korupsi akan dikembalikan, agar berkas tersebut diperbaiki dengan cara mencoret mantan terpidana kasus korupsi masuk daftar bacaleg. Jika tidak diperbaiki, maka bacaleg tersebut tidak akan diterima oleh KPU.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ketentuan soal itu diatur dalam pasal 4 (3) PKPU 20 Tahun 2018 yang menegaskan agar dalam proses seleksi balon anggota dewan, parpol tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Sebagai bukti dari pelaksanaan pasal tersebut, maka pimpinan parpol wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen, tidak menyertakan terpidana dari tiga tindak pidana dimaksud. “Pakta integritas menjadi salah satu syarat pengajuan bakal calon yang wajib dilampirkan oleh parpol,” ucapnya.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat, kemudian terbukti balon anggota DPR/DPRD yang diajukan parpol tidak sesuai dengan pakta integritas, parpol dapat mengganti calon yang bersangkutan. Ia mengatakan, setiap parpol hanya diperbolehkan mengajukan 100 persen kuota kursi bacaleg di setiap dapil. Jika seluruh parpol mengajukan 100 persen di tiap dapil, maka jumlah bacaleg DPRD Banten peserta Pemilu 2019 mencapai 1.360 orang. (Masykur/SJ/SN/IF)*


Sekilas Info

Program Serang Sehat Belum Memuaskan

SERANG, (KB).- Program Serang Sehat dinilai belum memuaskan. Hal tersebut salah satunya, karena masih kurangnya koordinasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *