Rabu, 21 November 2018

KPU Lebak Targetkan Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen

LEBAK, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menargetkan partisipasi hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Lebak mencapai 80 persen. “Kami minta warga agar menggunakan hak pilih pilkada pada 27 Juni 2018,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lebak Cedin Rosyad Nurdin di Lebak, Selasa (21/11/2017).

Untuk mendongkrak partisipasi hak suara pilkada, pihaknya terus mengoptimalkan kegiatan sosialisasi agar target 80 persen bisa tercapai. Kegiatan sasaran sosialisasi itu antara lain masyarakat, institusi pendidikan, lembaga keagamaan, instansi pemerintah dan berbagai pekerja profesi. Diperkirakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada tidak jauh dengan Pilpres 2014 yakni sekitar 914.375 jiwa.

Dari 914.375 jiwa yang masuk DPT memberikan hak pilihnya di 1.897 tempat pemungutan suara (TPS) di 345 desa/kelurahan yang ada di 28 kecamatan. “Kami berharap masyarakat menyukseskan pilkada dengan menggunakan hak politiknya,” ucapnya menjelaskan. Menurut dia, partisipasi masyarakat yang akan mencoblos pada pilkada nanti cukup besar karena dinilai penting untuk menentukan nasib lima tahun ke depan. Masyarakat Lebak menginginkan kepala daerah yang terpilih mampu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. “Kami minta masyarakat tidak golput dan memberikan hak suara pada pilkada,” tuturnya.

Bupati Lebak Iti Octavia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pilkada karena kewajiban untuk menentukan pembangunan lima tahun. Penyelenggaraan pilkada untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi guna membawa kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap warga yang cinta tanah air dapat berpartisipasi untuk menentukan nasib lima tahun ke depan,” katanya.

Bupati mengatakan, pemerintah daerah memfasilitasi anggaran pilkada untuk pengamanan, penyelenggaraan dan pengawasan. Bahkan, anggaran pilkada melalui kesekretariatan di KPU Rp 65,5 miliar, Panwaslu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp 9,2 miliar. Begitu pengamanan kepolisian Rp 1,2 miliar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rp 500 juta. “Kami berharap pilkada berjalan damai, lancar dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ujarnya. (TN/Ant)***


Sekilas Info

Mengaktualisasikan Ajaran Alquran Melalui MTQ

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) atau lomba membaca Alquran dengan lagu yang selama ini sudah dikenal, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *