KPU Kota Tangerang Gelar Rakor Pilkada 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran KPU Kota Tangerang, Kamis (25/01/2018).  Rakor yang bertempat di ruang rapat KPU Kota Tangerang itu dilakukan untuk mensosialisasikan aturan teknis dalam tahapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pilkada) Kota Tangerang. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, tim pemenangan pasangan calon (paslon), perwakilan seluruh partai politik (parpol) pendukung, serta perwakilan dari pemerintahan, Kepolisian dan TNI.

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane mengatakan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam aturan teknis kampanye.  “Dalam hal penjelasan soal kampanye ada di PKPU 4 2017, harapan kami semua yg ada disini bisa sama-sama mempelajari, karena ada 7 (tujuh) poin yg penting diperhatikan,” ujar Sanusi dalam rakor yang digelar di ruang rapat KPU Kota Tangerang.

Dalam rakor tersebut, Sanusi juga menjelaskan bahwa adanya perubahan terkait teknis kampanye calon kepala daerah. “Ada banyak hal yang berubah terkait kampanye calon kepala daerah. Pada pilkada serentak ini, seluruh urusan kampanye paslon mulai dari alat peraga dan lainnya itu sudah menjadi kewenangan KPU,” jelasnya. Saat memaparkan di depan seluruh peserta rapat, Sanusi menyampaikan secara gamblang terkait seluruh aturan kampanye.

Beberapa aturan yang dipaparkan, di antaranya aturan pengadaan alat peraga kampanye, aturan penyebaran alat peraga kampanye pasangan calon (paslon), jumlah dan isi baliho-baliho kampanye paslon.  “Artinya sangat banyak regulasi yang wajib dipahami agar tidak terjadi kesalahan. Kampanye ini bagian yang sangat penting,” ujarnya. Untuk diketahui, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dalam tahapan ini seluruh pasangan calon akan menggelar kampanye di tengah masyarakat.

Pakai Baju Paslon Saat Bertugas

Sementara itu Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang menemukan dua Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan mengenakan kaos pasangan calon di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim mengatakan, seyogyanya petugas PPDP sebagai penyelenggara pemilu harus bersifat netral.
“Ada kita temukan diduga dua PPDP yang kemarin menggunakan kaos pasangan calon dan kaos partai,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Kota Tangerang, Kamis (25/1/2018).

Atas temuan tersebut, Agus pun telah mendelegasikan jajarannya untuk menelusurinya, apakah dua PPDP mengenakan kaos paslon karena unsur kesengajaan atau memang tidak mengetahui aturan yang berlaku. “Kita akan proses dua sampai tiga hari akan selesai, kalau terbukti akan diberikan sanksi berupa peringatan keras,” ucap Agus.

Menurut Agus, meskipun petugas PPDP berasal dari masyarakat biasa yang bertugas untuk membantu PPS dengan melakukan pencocokan dan penelitian kepada partisipan, tetapi memiliki tanggung jawab yang sama. “PPDP harus netral, PPS harus merekrut petugas yang tidak berafiliasi dengan partai politik, oleh karena itu kami juga akan dalami dan gali apakah ini ada kesengajaan dari PPS setempat,” papar Agus. (Dewi Agustini)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here