Jumat, 22 Februari 2019
Suasana rapat koordinasi KPU Banten tentang penyusunan DPTb dan DPK, Jumat (8/2/2019).*

KPU Jamin Hak Pilih Warga

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menjamin hak pilih warga, dengan melakukan upaya agar warga yang berdomisili di Provinsi Banten tidak kehilangan hak pillih pada Pemilu 2019. Salah satunya, dengan menggelar Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (8/2/2019).

Komisioner KPU Banten Agus Sutisna mengatakan, rakor penyusunan DPTb dan DPK dibahas untuk menggali temuan di lapangan yang berpotensi menghilangkan hak pilih warga daerah. KPU ingin memastikan atau menjamin warga di Provinsi Banten yang telah memiliki hak pilih, bisa menyalurkan partisipasinya di Pemilu 2019.

“Ini bagian dari upaya KPU untuk melindungi hak pilih warga, khususnya di Provinsi Banten. Tentu tujuan utamanya agar partisipasi memilih warga di Banten bisa sesuai dengan target kami yaitu 77-79 persen,” katanya.

Agus menjelaskan, DPTb merupakan regulasi yang dibuat agar warga yang sudah terdata dalam DPT namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda. Kondisinya, kata dia, bisa dipengaruhi sejumlah faktor seperti pekerjaan, pendidikan dan lain-lain.

Sementara, DPK merupakan regulasi yang dibuat agar warga yang sudah punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT, bisa menyalurkan partisipasinya di Pemilu nanti. Pemilih dalam kategori ini, nantinya cukup menunjukkan KTP-el kepada panitia penyelenggara pemilu di daerah.

“Intinya, kita akan melindungi pemilih yang sudah terdata di DPT. Pemilih yang ada di bandara, rutan (rumah tahanan), Lembaga pemasyarakatan (Lapas), pondok pesantren (Ponpes) dan lembaga pendidikan kita akan masukkan ke DPTb,” ujarnya.

Meskipun belum mengantongi kepastian jumlah berapa kategori pemilih DPTb dan DPK, namun ia memastikan proses pendataannya terus dilakukan KPU di setiap kabupaten/kota. Pihaknya menargetkan proses pendataan pemilih kategori tersebut rampung paling lambat 17 Februari 2019.

Sekarang masih berlangsung, belum ada angka sementara. Jadi, belum bisa dipastikan. Tapi kalau berdasarkan PKPU 11 Tahun 2018, itu kan hasilnya sudah diumumkan 30 hari menjelang hari H. Tapi dengan adanya juknis baru ini dimajukan jadi 60 hari, makanya paling lambat itu 17 Februari sudah ada hasilnya,” tutur Agus.

Jika hasil pendataan DPTb dan DPK jumlahnya menunjukkan angka yang signifikan, kata dia, maka data tersebut akan dimasukkan ke DPT Pemilu 2019 di Provinsi Banten. “Itu pun atas saran dari Bawaslu. Dan itu dimungkinkan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, dalam pendataan DPTb dan DPK pihaknya masih terus melakukan pengawasan dari awal hingga penetapan pada 17 Februari mendatang. Menurut Didih, berapapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah upaya melindungi hak pilih warga di Banten pada Pemilu 2019.

“Makanya, kita awasi terus sampai kelar. Karena jika dari hitung-hitung berdasarkan PKPU 11 itu paling lambat penetapan 30 hari. Tapi di juknis yang baru itu 30 hari sebelum hari pemilihan sudah ada ketetapan,” kata Didih. (Rifat Alhamidi/SJ)*


Sekilas Info

IPM Kota Serang Ditarget Naik 0,10 Persen Setiap Tahun

SERANG, (KB).- Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Serang ditargetkan terus mengalami kenaikan 0,10 persen setiap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *