Sabtu, 17 November 2018
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cipocok Jaya, Jalan Bhayangkara, Kota Serang, Rabu (17/10/2018). Dalam rangka upaya penyempurnaan pendataan dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2019 KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kota/kabupaten se-Indonesia melaksanakan secara serentak GMHP Pemilu 2019, Rabu 17 Oktober 2018.*

KPU Gelar Gerakan Melindungi Hak Pilih, Kepala Daerah Cek DPT Pemilu 2019

SERANG, (KB).- Sejumlah kepala daerah di Banten mengikuti Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dan kabupaten/kota, Rabu (17/10/2018). GMPH merupakan gerakan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam gerakan tersebut, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengecek data diri di kantor desa/kelurahan, bertempat di Kantor Kelurahan Cipocok Jaya, Jalan Bhayangkara, Kota Serang.

“Alhamdulillah, saya sendiri sudah terdaftar di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 23 dan terdaftar secara tertulis di Kelurahan Cipocok Jaya,” kata Andika yang mengikuti Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang digelar KPU Provinsi Banten, Rabu (17/10/2018).

Dalam acara itu, Andika menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Upaya itu dilakukan untuk memastikan para ASN sudah terdaftar di DPT, sehingga dapat menyalurkan hak suara di Pemilu 2019.

Menurutnya, masyarakat harus melakukan pengecekan data diri secara langsung di kelurahan, untuk memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Pengecekan dilakukan dengan cara mencocokkan data yang tertera pada papan pengumuman di kantor kelurahan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

Secara internal, kata dia, Pemprov Banten juga telah membuat surat edaran khusus agar ASN dapat mengecek data diri terkait hak pilihnya. Selain itu, ia juga meminta ASN menyampaikan ajakan tersebut kepada seluruh masyarakat di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

“Karena kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan sukses, baik, aman dan damai. Karena Provinsi Banten menjadi salah satu barometer di Pulau Jawa dan tingkat nasional dalam hal kesuksesan Pemilu-nya,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap, Pemilu 2019 dapat berjalan lancar, aman dan damai. Dalam hal ini, kata dia, tugas KPU dan Bawaslu cukup berat, karena pemilu yang ada saat ini akan lebih rumit dari pemilu sebelumnya.”Maka diharapkan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden 2019 nanti,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah KPU yang telah memberikan terobosan dalam memudahkan masyarakat untuk mengecek data diri, yakni melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang dapat diunduh melalui handphone pintar.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Banten, Rohimah mengatakan, GMPH merupakan gerakan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan ini telah dilaksanakan sejak 1 hingga 28 Oktober 2018.”Bagaimana bisa mengecek nama pemilih, apakah nama kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih, itu bisa kita lihat dengan tiga cara,” ujarnya.

Pertama, datang ke kantor desa/kelurahan. Kedua, mengecek daftar pemilih di website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ketiga, download aplikasi KPU RI PEMILU 2019 di handphone pintar.”Kita bisa cek dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama depan lalu muncul datanya. Seandainya nama kita belum muncul, maka segera laporkan ke RT/RW, atau ke petugas KPU,” tuturnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengecek hak pilihnya di posko layanan Tagar Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) di Kecamatan Kaduhejo, Rabu (17/10/2028). Posko #GMHP tersebut posko pelayanan yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang yang dilakukan secara serentak di tempat-tempat keramaian seperti pasar, pelayanan publik, desa dan kelurahan.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengecek hak pilihnya di posko layanan Tagar Gerakan Melindungi Hak Pilih di Kecamatan Kaduhejo, Rabu (17/10/2018).*

Sukseskan pemilu

Bukan hanya Wagub Andika, Bupati Pandeglang Irna Narulita juga turut dalam gerakan tersebut. Dia mengajak masyarakat ikut serta menyukseskan pemilihan umum. Salah satunya, dengan memastikan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap.

“Ini terobosan bagus yang dilakukan oleh KPU, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada 2019 mendatang. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, agar lebih aktif untuk memastikan kita terdaftar atau tidak, salah satunya dengan mendatangi posko GMHP yang dibuka oleh pihak KPU,” kata Bupati.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, pembukaan Posko #GMHP secara serentak bertujuan untuk bisa memastikan masyarakat bisa terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Selain itu, tidak ada lagi daftar ganda bagi masyarakat yang terdaftar di DPT, sebagaimana ditemukan KPU Pusat.

“Gerakan #GMHP dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mengakurasi DPT pemilih, terhadap pemilih yang sudah ditetapkan KPU maupun belum. Karena #GMPH adalah sebuah kebijakan dari KPU RI untuk mengakurasi data pemilih Pemilu 2019 yang telah terdaftar di DPT, di masing-masing KPU daerah,” kata Suja’i.

Hal senada juga dikatakan oleh Komisioner lainnya yaitu Andri Ausini. Ia mengatakan, kegiatan #GMHP itu bertujuan untuk mengelola data pemilih, agar terdaftar dan DPT benar-benar sempurna sebagaimana yang diharapkan semua pihak. “Maka, hingga tanggal 28 Oktober 2018 nanti Posko #GMHP akan tetap dibuka, agar dapat menerima laporan dari masyarakat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie sedang mengecek untuk memastikan apakah namanya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan tercantum di Tempat Pemungutan Suara di Kantor Kelurahan Cilenggang, Rabu (17/10/2018).*

Sementara itu di Tangerang Selatan (Tangsel), Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mendatangi ke Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangsel, untuk memastikan apakah namanya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tercantum di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya sudah memastikan, nama saya Benyamin Davnie, dan istri serta kedua anak saya sudah terdaftar di DPT dan terdaftar di TPS 4 Cilenggang, Serpong,” ucapnya saat mengecek namanya di Kantor Kelurahan Cilenggang, Rabu (17/10/2018).

Bang Ben -sapaan Benyamin Davnie, siap menunaikan hak pilihnya pada 17 April mendatang. Karena datang ke TPS, menurutnya, sebagai upaya untuk menjadi warga negara yang baik. “Saya juga mengimbau masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT untuk mengecek kembali di kelurahan masing-masing apakah namanya sudah terdaftar atau tidak,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep berharap bagi warga yang belum terdaftar namun memiliki KTP elektronik bisa datang ke kelurahan untuk mengecek ke posko KPU yang ada di kelurahan. Namun jika masyarakat tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP-el, mereka harus membuat KTP-el ke Kantor Disdukcapil, baru melaporkan ke posko.

“Inilah peran kelurahan, kecamatan untuk mengimbau kepada warganya. Bagi yang belum merekam KTP elektronik, segera untuk membuat dan memastikan warganya untuk mengecek nama mereka di DPT,” ucapnya.

Sisir 326 desa

Di Kabupaten Serang, KPU setempat melakukan penyisiran di 326 desa dan 29 kecamatan untuk GMHP secara serentak, Rabu (17/10/2018). Hal itu dilakukan untuk memastikan masyarakat di Kabupaten Serang masuk dalam daftar pemilih dengan mengecek menggunakan aplikasi.

Komisioner KPU Kabupaten Serang, Idrus mengatakan, GMHP ini sebetulnya sudah berjalan sejak 1 Oktober dan berakhir pada 28 Oktober. Namun, KPU RI memerintahkan agar serentak menggelar apel terkait GMHP diseluruh kecamatan di Kabupaten Serang dan nasional.

“Nah kebetulan momentumnya hari kesadaran nasional. Sebagian petugas kami yang ada di kecamatan dalam hal ini juga di PPS masing-masing desa memastikan warganya sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan dicek menggunakan aplikasi yang dicek menggunakan Nik dan nama,” ujarnya.

Selain itu, kata Idrus, saat rapat koordinasi dengan partai politik pihaknya pun sudah menyampaikan kepada partai politik agar dimohon untuk memerintahkan terhadap seluruh pimpinan partai politik, pengurus, tim sukses, anggota DPRD atau pun calon legislatif.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya mengatakan, tujuan GMHP ini ada tiga. Pertama mendata pemilih yang belum masuk DPT. Kedua, memperbaiki data pemilih yang keliru. Ketiga, menghapus pemilih ganda atau TMS lainnya.

“Bahkan kami ada Rabu melayani, masyarakat datanglah ke PPS atau ke desa, lihat disitu yang sudah di print out oleh kami. Ada enggak namanya. Kalau tidak ada, segera lapor dan kami akan segera masukan ke data, selama warga setempat dan punya KTP,” katanya. (TIM/KB)*


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *