Rabu, 12 Desember 2018

KPU Diminta Optimalkan Sosialisasi Kolom Kosong

KEKECEWAAN pada partai politik yang tidak berani memunculkan kadernya pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lebak dan bersatupadu mendukung pasangan petahana (incumbent), memunculkan sikap yang agak “nyeleneh” dari sebagian aktivis dan kaum muda di Lebak dengan membentuk Komunitas Barisan Juang Kolom Kosong (Bajukoko).

Keberadaan komunitas Bajukoko sebagai bentuk kepedulian pada Pilkada Lebak, terus menguat dari hari ke hari. Sejumlah pengurus telah terbentuk dihampir seluruh wilayah kecamatan yang didominasi kaum muda. Sebagai mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak, komandan Bajukoko, Akhmad hakiki Hakim menyadari betul keterbatasan ruang gerak Bajukoko hanya bisa melakukan sosialisasi dan sama sekali dilarang berkampanye.

Guna memastikan gerakannya tak berbenturan dengan aturan hukum Pemilu yang berlaku, Bajokoko terus melakukan konsolidasi dan melakukan audiensi dengan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan (kepolisian). Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan kepolisian, Senin (12/3/2018), sejumlah pentisi inti Bajukoko melakukan audiensi dengan KPU Lebak.

Di depan dua Komisioner KPU, Cedin Rosyad Nurdin dan Ace Sumirsa Ali, sejumlah perwakilan Bajukoko meminta agar KPU Lebak lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang sahnya memilih kolom kosong. Panglima Bajukoko, Akhmad Hakiki Hakim menyatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat Lebak yang belum paham terkait mekanisme pemilihan calon tunggal dan kolom kosong, sehingga dikhawatirkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi berkurang.

“Dengan hanya ada satu pasangan calon, kami minta kepada KPU Lebak untuk lebih tegas dan ekstra keras dalam menyampaikan ke masyarakat bahwa ada dua pilihan dalam pilkada nanti. Yaitu kolom kosong dan pasangan calon, dan menjelaskan pada masyarakat bahwa memilih kolom kosong merupakan hak konstitusional yang diakui secara sah,” kata Kiki.

Ditegaskan Hakiki, dirinya juga meminta penegasan dalam isi dan materi sosialisasi itu, KPU memuat dan menjelaskan bahwa Kolom Kosong atau Kotak Kosong itu sah, sehingga masyarakat ada dua pilihan dalam menentukan hak pilihnya. “Sosialisasi itu dianggap perlu, karena kemungkinan masyarakat banyak yang tidak mau hadir atau datang ke TPS karena dianggap hanya ada satu pasangan calon. Kami berharap ada keberpihakan anggaran pada sosialisasi kolom kosong,” ucapnya.

Sementara itu salah seorang pengurus Bajokoko, Yatna, mempertanyakan adanya perbedaan penafsiran antara KPU dan Panwas, terkait pencalonan pasangan calon Cecep Sumarno-Didin Saprudin (CS-DS), yang berulangkali melakukan gugatan ke Panwas dan berujung pada gugatan ke PT Tata Usaha Negara (TUN). Keberlanjutan gerakan Bajukoko memang harus menunggu hasil sidang gugatan pasangan SC-DS di PT TUN Jakarta. Namun jika menyimak perjalanan proses pencalonan, terkesan adanya perbedaan presepsi antara KPU dan Panwas yang sebenarnya merupakan satu kesatuan sebagai penyelenggara Pemilu.

Menanggapi sejumlah pertanyaan Bajukoko, Komisioner KPU Lebak, Ace Sumirsa Ali, dalam aturan yang berlaku, kampanye hanya diperuntukkan bagi pasangan calon, karena kampanye itu berisi penyampaian visi dan misi. Dengan kata lain, kolom kosong tidak bisa melakukan kampanye dan hanya bisa melakukan sosialisasi bahwa pilihan kolom kosong merupakan sebuah pilihan yang sah.

”Terkait anggaran, KPU telah menganggarkan untuk lima pasangan calon. Namun karena sampai pada waktunya hanya ada dua pasangan calon. Seluruh dana yang semula diperuntukkan untuk tiga pasangan calon sekitar Rp 2,8 miliar, telah kami kembalikan ke kas daerah,” ucap Ace.

Menurut Ace, sesuai aturan yang berlaku, KPU harus berlaku seadil-adilnya dalam memperlakukan seluruh pasangan calon khususnya terkait pendanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. ”Ada kampanye yang dilaksanakan oleh KPU seperti debat publik, serta memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi pasangan calon. Jika kemudian PT TUN mengabulkan gugatan pasangan CS-DS, kami tentu berkewajiban untuk memberikan perlakukan yang sama pada CS-DS sebagai pasangan calon,”ujarnya. (Lugay/Job)***


Sekilas Info

Pemkab Lebak Cetak Pencari Kerja Mandiri

LEBAK, (KB).- Pemerintah Kabupaten Lebak mencetak pencari kerja memiliki kemandirian hidup sehingga tidak menggantungkan kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *