KPU Banten Raih Penghargaan

Anggota KPU Banten, Agus Supadmo (tengah) bersama KPU lainnya saat menerima penghargaan nasional dalam penyusunan laporan keuangan, Selasa (12/9/2017).*

SERANG, (KB).- KPU Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik keempat dalam penyusunan laporan keuangan. Penghargaan itu diserahkan KPU RI dalam agenda rapat pimpinan nasional (rapimnas), di Kupang Nusa Tenggara Timur, 12-15 September 2017. Acara itu dihadiri ketua dan komisioner KPU RI dengan Ketua KIP Aceh, Ketua KPU se-Indonesia dan sekretaris KPU provinsi se-Indonesia. Prestasi itu diraih ditengah beban pekerjaan penatausahaan keuangan Pemilihan Gubernur Banten 2017, yang juga sukses dalam penyelenggaraan tahapan pilgub sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi, yang dihubungi Kabar Banten, Rabu (13/9/2017), membenarkan terkait penghargaan yang diterima KPU Banten. “Dalam pembukaan rapim diumumkan pengelola keuangan terbaik 8 besar dari 34 satuan kerja KPU provinsi se-Indonesia. Pada kesempatan itu, satker KPU Provinsi Banten meraih penghargaan keempat dalam penyusunan laporan keuangan semester satu,” kata Septo.

Dalam rapim itu, kata Septo, materi yang dibahas meliputi tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 yang melibatkan 171 daerah dan pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2019 yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Selain itu, kata dia, juga evaluasi perkembangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pertanggungjawaban hibah yang belum selesai, evaluasi penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan e-katalog, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu 2019, kesiapan SDM dan tata kelola keuangan pemilihan.

“Tantangan kita tahun depan sangat besar. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan hanya menempatkan anggaran besar tapi juga jumlah pemilih yang sangat besar. Jadi nanti kompetisi di 171 daerah akan sangat ketat,” ucap Ketua KPU RI Arief Budiman. Arief juga menyerukan kepada jajarannya untuk terus bekerja keras dan selalu sigap dalam menyelesaikan pekerjaan.

Harapan publik terhadap kinerja KPU sangatlah tinggi, pasca ditetapkannya Undang-undang Pemilu. “Kita harus punya kesimpulan terhadap persoalan ini. Kita tidak bisa lagi berleha-leha karena harapan publik terhadap KPU cukup besar,” kata Arief “Semoga rapim ketiga ini punya catatan penting sehingga menjadikan pemilu kita menjadi lebih baik,'” ujarnya.

Beberapa isu-isu strategis menjadi pembahasan dalam Rapim ini. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengungkapkan, isu itu di antaranya Tahapan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 yang berhimpitan seperti pemutakhiran data pemilih. Isu lainnya yakni verifikasi partai politik, penyelesaian sengketa hukum Pilkada 2017, serta pembentukan badan ad hoc Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang beririsan.

“Selain itu, ada juga penataan daerah pemilihan. Untuk penetapan dapil, KPU hanya diberi kewenangan di KPU kabupaten/kota. Jadi, nanti KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi,” ujar Pramono seperti dilansir laman resmi KPU. Agenda lainnya yang dibahas adalah perkembangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pertanggungjawaban hibah yang belum selesai, evaluasi penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan e-katalog, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilu 2019. (H-48)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here