KPK Survei Pengelolaan Dana Desa

LEBAK, (KB).- Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tiga hari melakukan survei terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa (DD) pada aparat Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Cihujan, Kecamatan Cijaku, serta Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira.

Survei yang dilakukan secara terpisah oleh 50 relawan yang terdiri dari unsur perwakilan organisasi perangkat daerah, komunitas, KPK dan BPJS itu bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak korupsi. Selain itu, tim relawan juga akan memberikan pengarahan cara melakukan pelaporan dan pencatatan penggunaan keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tertib dan Riil.

Selain menyurvei DD, bidang pencegahan KPK juga melakukan survei terhadap dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta dana bantuan sosial (Bansos) di beberapa sekolah dan masyarakat di tiga kecamatan tersebut.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lebak, Firman Arif Hidayat kepada Kabar Banten mengatakan, survei yang dilakukan bidang pencegahan KPK di tiga desa di Lebak dilakukan pada tanggal 7-8 September 2018.

Menurutnya, bagi DMPD tentu survei yang dilakukan KPK merupakan hal yang sangat positif untuk pencegahan korupsi uang negara bagi aparatur pemerintah di tingkat desa. “Pemerintah daerah tentu sangat menyambut baik program survei yang dilakukan bidang pencegahan KPK. Sebab, melalui program tersebut aparat desa bisa lebih tertib dalam melakukan penggunaan dan peruntukan DD,” ujar Firman Arif Hidayat, Jumat (14/9/2018).

Ditambahkan, selain melakukan pencegahan, aparat ditiga desa juga diberikan pengetahuan yang benar bagaimana cara melakukan pelaporan penggunaan keuangan DD. Sebab, jika pelaporan penggunaan keuangan asal-asalan atau tidak riil, maka dampaknya bisa membahayakan bagi aparat desa itu sendiri. “Salah atau keliru dalam mengelola dan salah menggunakan DD, maka proses hukum sudah menunggu aparat desa yang melakukannya,” tuturnya.

Kepala DPMD Lebak, Rusito menambahkan, survei yang dilakukan bidang pencegahan KPK sangat berdampak baik untuk shokterapi bagi seluruh aparat desa dalam mengelola dan menggunakan peruntukan DD. “Melalui survei dari KPK, DPMD dan umumnya pemerintah daerah sangat terbantu dalam hal pencegahan tindak korupsi,” kata Rusito. (Lugay/TS)*

1 KOMENTAR

  1. Tolong pak ibu pembangunan pembukaan jalan dibdesa saya dibperiksa soalnya tidaknlayal dan sdh hancur,dana bersumber dari ADD,kemana kami mbuat laporan pengaduan ini???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here