KPK Minta Penyertaan Modal Bank Banten Dikaji

Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani MoU dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban barang milik daerah se-Provinsi Banten tahun 2019 di Pendopo Gubernur, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (13/5/2019).*

SERANG, (KB).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Banten mengkaji penyertaan modal Bank Banten. Tujuannya, agar uang yang digelontorkan untuk bank pembangunan daerah milik pemprov tersebut tidak sia-sia.

“Jangan sampai sudah keluar uang ratusan miliar, tetapi engga sehat juga uangnya. Mending bikin bank baru daripada ngobatin penyakit kanker, ya engga sembuh akhirnya off juga kan,” kata Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata usai penandatanganan dokumen kerja sama dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban BMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (13/5/2019).

Dia mencontohkan, ada uang ratusan Rp 1 miliar yang disetorkan ke Bank Banten. Lalu pertanyaannya, apakah uang tersebut bisa menjamin bank sehat atau tidak. “Kalau enggak ada jaminan ngapain, mending saya bikin baru modal Rp 1 triliun, tapi saya bisa pastikan 100 persen bank ini punya saja,” katanya.

Untuk Bank Banten, menurutnya, bukan sepenuhnya milik Pemprov Banten, karena masih ada pihak ketiga yang sama-sama memiliki saham. “(Saham) Pemprov Banten 52 persen, mayoritas memang, tapi ada yang lain. Tapi yang diminta kan pemilik saham mayoritas untuk menambah modal, nanti yang saham minoritas yang ikut menikmati keuntungan, kita hanya minta kaji dulu secara profesional. Silakan tunjuk kan banyak konsultan profesional,” ucapnya.

Ia menegaskan, KPK tidak melarang pemprov memberikan penyertaan modal untuk Bank Banten. Sebab, KPK tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. “Bukan kewenangan KPK melarang,” tuturnya.

Diketahui, Pemprov Banten kembali mengusulkan penambahan penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) di APBD 2019, sebesar Rp 125 miliar.

Diketahui, penyertaan modal untuk Bank Banten merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013. Pasal 4 perda tersebut menyatakan Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development selaku induk perusahaan.

Besaran penyertaan modal yang disebutkan sebanyak-banyak Rp 950 miliar. Penyertaan modal diperlukan untuk kepentingan investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Sementara itu, Kepala Biro Adpem Setda Banten Mahdani saat dikonfirmasi tentang penyertaan modal Bank Banten sudah bisa dicairkan atau belum, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. Ia hanya mengatakan akan melihatnya terlebih dahulu hari ini. “Besok kita lihat dulu yah,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here