Kota Tangsel Terancam Kekurangan Guru SKh

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan (berjas hitam) saat menerima audiensi sejumlah guru ASN SKh di Tangsel, Selasa (12/3/2019).*

Kota Tangerang Selatan terancam kekurangan tenaga pengajar (guru) di sejumlah sekolah khusus (SKh). Hal itu karena adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait penarikan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mengajar di sekolah swasta ke sekolah-sekolah negeri milik pemerintah.

Seorang guru SKh di Tangsel yang berstatus ASN, Yeti Suharti mengatakan, regulasi tersebut mengancam jumlah para tenaga pengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Sebab menurutnya, saat ini Tangerang Selatan belum memiliki SKh negeri seperti di daerah lain.

“Tangsel belum ada SKh negeri, cuma ada sekolah yang dikelola sama swasta doang,” katanya saat ditemui wartawan usai melakukan audiensi di ruangan Komisi V DPRD Banten, Selasa (12/3/2019).

Jika regulasi itu dijalankan, maka para tenaga pengajar berstatus ASN di sekolah khusus swasta akan segera ditarik ke SKh negeri yang berlokasi di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Secara otomatis, kebijakan tersebut juga akan menimbulkan masalah baru. Sebab, sekolah-sekolah khusus swasta di Tangsel akan mengalami kekurangan tenaga kerja profesional untuk menangani murid-murid yang juga perlu penanganan yang tidak seperti murid pada umumnya.

Berdasarkan rinciannya, jumlah SKh swasta di Tangsel sebanyak 18 unit. Sementara, jumlah muridnya sebanyak 870 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 127 orang. Dengan banyaknya jumlah sekolah tersebut, tenaga pengajar berstatus ASN di antaranya hanya berjumlah 24 orang.

“Selain 870 murid, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum tertampung di sekolah-sekolah. Soalnya kan mahal biayanya kalau di swasta. Jadi, tidak semua orangtua murid mampu menyekolahkan anak-anaknya yang ABK (anak berkebutuhan khusus) di sana,” ujarnya.

Atas persoalan ini, Yeti beserta para guru ASN dan orangtua murid di sejumlah SKh swasta Tangsel, meminta bantuan kepada Komisi V DPRD Banten. Pihaknya ingin Pemprov bisa membangun SKh negeri di Tangsel supaya para murid berkebutuhan khusus di sana mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak pada umumnya.

Namun, sebelum mendirikan SKh negeri, pihaknya meminta kepada instansi terkait agar bisa membuat sekolah rintisan. Upaya itu dilakukan agar saat pembangunan sekolah negeri rampung, semua kebutuhan dan operasionalnya juga sudah siap.

“Kita ASN pendidikan khusus Kota Tangsel meminta adanya SKh negeri agar kita bisa memajukan warga di daerah sendiri. Tapi, izinkan kita buka rintisannya dulu buat menjaring murid. Ketika sudah siap, sekolah rintisan itu bisa dipindahkan. Kita juga sudah koordinasikan ini dengan Pemprov, harapannya tentu bisa dibantu,” tuturnya.

Perwakilan Komite SKh Nur Asih Ciputat Timur, Kota Tangsel, Titin Lestari berharap guru-guru ASN yang akan dimutasi agar ditahan sementara supaya bisa mengajar di SKh-SKh swasta. Ia mengatakan, kebijakan tersebut baiknya dilakukan setelah SKh negeri di Tangsel sudah siap beroperasi.

“Saya mewakili beberapa komite sekolah berharap guru-guru ASN dikembalikan dulu. Situasi dan kondisi murid-murid sangat memprihatinkan. SKh-SKh di Tangsel masih kekurangan tenaga profesional,” katanya.

Selain faktor tersebut, ia juga merasa rencana mutasi para guru ASN SKh, akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sejumlah murid yang saat ini sedang memasuki pertengahan tahun ajaran. “Mutasinya tanggung di pertengahan. Nanti banyak anak-anak yang ditinggal sama gurunya,” ujarnya.

Cari solusi

Di tempat yang sama, Kasi Kurikulum Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten Nunung Nuhasanah mengatakan, pihaknya akan mencari solusi, khususnya terkait permintaan SKh negeri di Tangsel.

“Sekarang, kita tidak usah memperdebatkan penarikan (ASN), karena itu sudah ada aturannya. Yang kita pikirkan itu solusinya. Kalau keluhannya jauh mengajar di Balaraja, solusinya segera dirikan SKh di Tangsel,” kata Nunung.

Berdasarkan data yang ia miliki, SKh berstatus negeri di Banten baru tersebar di 4 daerah. Di antaranya Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sementara, 4 daerah lainnya yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Serang belum mempunyai SKh negeri.

Namun demikian, ia memastikan pembangunan SKh negeri di 4 kabupaten/kota sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana strategis (Renstra) Disdikbud Banten.

“Ada kewajiban kita disitu, kita sudah komitmen. Kalaupun ada pembangunan akan memerlukan kerja sama berbagai pihak,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menilai, pemprov harus cermat dalam menyikapi penarikan guru-guru ASN pada SKh swasta ke SKh negeri. Sebab, meskipun sudah termasuk regulasi, namun kebijakan itu jangan sampai mengganggu dan merugikan nasib orang banyak.

“Pemprov harus ada terobosan. Jangan ini ditarik ke negeri tapi di swasta muridnya terbengkalai. Ini soal sekolah khusus, penanganannya juga tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Harus benahi secara komprehensif dan bijaksana. Jangan sampai jangka pendek ditempuh tapi jangka panjangnya nggak atau bias juga kedua-duanya,” katanya. (Rifat Alhamidi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here