Kota Serang Destinasi Wisata Sejarah

H. Khatib Mansur.*

H. Khatib Mansur

Menata Ibu Kota Provinsi Banten, di Kota Serang – berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten – tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di satu sisi, “etalase” Kota Serang di sekitar Alun-alun sebagai ruang terbuka hijau, sekaligus tempat rekreasi dan olah raga keluarga pada pagi dan sore hari sudah tidak nyaman, dibanding sebelum 2000. Apalagi setelah ada pusat perbelanjaan di sana.

Di sisi lain, Kota Serang berada pada “pusat” masuk-keluar arus kendaraan bermotor dari dan ke Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon, setiap harinya – terutama pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari dan sore hari – terlihat semakin padat arus lalu lintas, karena sebagian infrastruktur badan jalan yang masih sempit, juga telanjur padat penduduk, ruko, dan perkantoran, seperti di Jalan Jenderal Achmad Yani, Jalan Yumaga, Jalan K.H. Abdul Hadi, Jalan Fatah Hasan, Jalan Trip Jamaksari, dan sebagainya.

Bahkan ada orang bilang, Kota Serang masih tergolong “misteri”. Di satu sisi, kota ini memiliki nilai sejarah masa lalu. Coba perhatikan, jika di antara kita melewati Jalan Veteran, pertigaan Jalan Brigjen K.H. Syam’un, Jalan Ki Mas Jong, Jalan Malana Yusuf, Jalan Jenderal Achmad Yani, nampak indah – serasa sedang berada di Negeri Kincir Angin – melihat gedung-gedung berarsitektur khas Belanda. Di sisi lain, Kota Serang ini adalah kota bersejarah, karena tidak hanya pada pra dan pasca kemerdekaan, tetapi juga sejak Kesultanan Banten, bahkan sebelum itu.

Kota tua

Program baru di awal Tahun Baru 2020 ini, Pemkot Serang akan menjadikan Kota Serang sebagai destinasi wisata sejarah atau “kota tua”, didukung oleh bukti sejarah masa lalu. Sejumlah gedung kuno peninggalan Belanda, antara lain Gedung Keresidenan Banten – saat masih masuk wilayah Provinsi Jawa Barat – gedung peninggalan Belanda tersebut dibangun pada 1814 dan digunakan sebagai Kantor Belanda 1928 sampai Indonesia merdeka. Pada 1974, gedung tersebut berubah menjadi Kantor Wilayah I Banten, Pembantu Gubernur Jawa Barat.

Demikian juga Gedung Pendopo Kabupaten Serang, berpilar 32 batang ittersebut, diperkirakan dibangun Belanda setelah 1814. Kedua gedung tua tersebut, berlokasi di Jalan Veteran, Kota Serang. Ada juga gedung yang pada zaman Belanda disebut Noormale School, digunakan Markas Komando Resort Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf Banten di Jalan Maulana Yusuf.

Di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kota Serang, kita melihat Gedung Osvia pada zaman Belanda, yang digunakan Markas Polisi Resor (Polres) Kota Serang di Jalan Jenderal Achmad Yani dan tak ketinggalan ada Gedung Juang ’45 Banten di Jalan Ki Mas Jong, yang pada zaman pendudukan Jepang, digunakan sebagai Markas Kempetai, prajurit Jepang, (Ragam Pusaka Budaya Banten, 2005: 167-169).

Gedung-gedung bersejarah peninggalan Belanda tersebut, sudah di-nasionalisasi oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Demikian juga gedung perbankan yang dulu milik Belanda, misalnya Gedung BRI di Jakarta dulunya disebut Algemenevilks Crediet Bank atau Syomin Ginko pada zaman Jepang, diganti BRI dan diresmikan pada 22 Februari 1946, (H. Khatib Mansur, 2016: 15).

Dari gedung-gedung peninggalan Belanda tersebut, Pemkot Serang terinspirasi akan menata kembali suasana Ibu Kota Provinsi Banten ini menjadi “Destinasi Wisata Sejarah” atau “kota tua” seperti halnya “kota tua” di Jakarta, yang kali pertama dibangun di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 1972. “Kota tua” Jakarta tersebut sebagai situs warisan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di Jakarta.

Wali Kota Serang Syafrudin dalam kesempatan Rapat Koordinasi (Rakor) antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Serang, dengan Pengurus Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan ’45 Banten menyatakan keinginan Pemkot Serang merevitalisasi Gedung Juang ’45 Banten, bukan berarti akan merubah bentuk, akan tetapi berinisiatif mempertahankan nilai-nilai sejarah dan destinasi wisata sejarah.

“Tentu saja ada kekurangan dan kelebihan dalam paparan di Forum Rakor ini, sehingga perlu masukan dari forum rapat. Insyaallah, bila sudah setuju akan segera ditindaklanjuti, karena anggarannya sudah disiapkan di tahun ini,” katanya pada Rakor yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Serang, Tokoh Masyarakat Banten H. Embay M. Syarif, Ketua Harian Dewan Harian Daerah (DHD) Angakatn ’45 Banten H. Mas Muis Muslich, sejarawan Mufthi Ali, Hery Gola Gong (Rumah Dunia), anggota DPRD Kota Serang, Ketua LVRI Tubagus Janawi, dan sejumlah Kepala OPD Pemkot Serang, Selasa (7/1/2020).

Wali Kota Serang Syafrudin juga sempat mengkritisi paparan Dinas Perpusda Kota Serang tentang ketersediaan ruang bagi Pengurus DHD Angkatan ’45 Banten di Gedung Juang tersebut, setelah revitalisasi jangan sampai tidak ada di situ. Ia memastikan, rencana Pemkot Serang tersebut, perlu ada kebersamaan dan tanggung jawab bersama juga, karena rencana revitalisasi Gedung Juang ’45 Banten tersebut, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan.

Rencana menata kembali destinasi wisata Kota Serang tersebut, tentu harus ada perencanaan yang matang, karena destinasi “kota tua” di Kota Serang akan jauh berbeda dengan destinasi “kota tua” di Jakarta. Karena, gedung-gedung kuno peninggalan Belanda yang tersebar di Kota Serang ini, berbeda dengan yang ada di Jakarta.

Gedung-gedung kuno di “kota tua” Jakarta, berisi catatan sejarah Jakarta masa lalu, dilengkapi dengan berbagai benda-benda cagar budayanya. Setiap pengunjung yang datang ke sana, dapat masuk dan melihat dari dekat berbagai benda peninggalan sejarah, sedangkan di Kota Serang, gedung-gedung peninggalan Belanda itu hanya dapat dilihat sambil lewat dari dalam kendaraan. Jika ada wisatawan yang akan turun dan selfi-selfi tentu saja harus izin, karena gedung-gedung tersebut sejak lama difungsikan berbagai kantor.

Sementara, bangunan kuno peninggalan Belanda dalam bentuk rumah penduduk yang tersebar di berbagai tempat, seperti di Kaloran Masjid atau di Pertigaan Kaloran Pasar Sore, sudah banyak yang tidak terawat, karena tidak ada stimulus dari pemda setempat, (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Seharusnya pemda yang tersebar di wilayah Republik Indonesia ini turut mendukung amanat Undang-Undang Cagar Budaya – terutama yang di daerahnya terdapat bangunan benda cagar – melalui politik hukum, membuat Perda untuk memberikan bantuan pelestarian benda cagar budaya yang ada di daerahnya. Akan tetapi, kenyataannya sejumlah benda bernilai sejarah itu tanpa ada perhatian dari pemda setempat.

Sementara itu, seorang tokoh rakyat Banten H. Embay Mulya Syarif menilai, di Kota Serang ini sejumlah bangunan tua bernilai sejarah cukup banyak tersebar di berbagai tempat, ada yang dalam bentuk masjid kuno maupun rumah penduduk. Cukup banyak rumah kuno berubah bentuk, karena mungkin tidak ada biaya. Ini sangat disayangkan, karena tidak terawat, padahal Kota Serang ini identik dengan “kota tua”, sama seperti di Jakarta.

“Bila potensi ini digali sebagai destinasi wisata kota tua akan menjadi daya tarik tersendiri. Alun-alun Kota Serang itu sebagai etalase Ibu Kota Provinsi Banten. Perlu ada penataan kembali dan revitalisasi keberadaan Gudung Juang ’45 Banten. Ini bukan berarti mengambil alih, tapi agar bisa dirawat, karena perawatan gedung itu perlu biaya,” ucapnya.

Hery Gola Gong mengapresiasi rencana revitalisasi Gedung Juang ’45 Banten. Ini penting, karena pemerintah sekarang ini sedang merevitalisasi gedung perpustaan, agar lebih baik dan saya sudah keliling dari Aceh minus Morotei, sebagian besar gedung perpustakaan sudah lebih baik. “Selain itu, tentu saja saya menyambut gembira bila gedung Perpusda Kota Serang berada di Gedung Juang, agar marwah Banten yang luar biasa itu ada wujudnya, tidak hanya kita membaca dalam sejarahnya saja,” tuturnya.

Rencana revitalisasi Gedung Juang ’45 Banten tersebut diapresiasi oleh Pakar Sejarah dari UIN Banten Mufthi Ali. Ia menyatakan, sejarah dan bukti peninggalan gedung-gedung tua di Kota Serang ini – pemekaran dari Kabupaten Serang – sungguh luar biasa, karena memang sejarah Kota Serang cukup lengkap. Di perpustakaan Belanda saja, ada sekitar 25.000 rubrik sejarah tentang Kota Serang.

Tolak alih fungsi

Pada kesempatan Rakor tersebut, Sekretaris Umum DHD Angkatan ’45 Banten Kombes Pol (Purn) Entis Sutisna menyatakan dukungan terhadap Pemkot Serang, sepanjang tidak menyalahi aturan, karena keberadaan DHD Angkatan ’45 Banten, bukan maunya kami sendiri, tetapi ini amanat dari Keppres Nomor 50 Tahun 1984, untuk menumbuhkembangkan Jiwa Semangat Nilai-nilai (JSN) Perjuangan Kemerdekaan RI 1945.

Selain itu, kata dia, karena Gedung Juang tersebut dari dulunya sudah atas nama Gedung Juang dan selama ini tidak ada permasalahan. Seiring dengan program nasionalisasi, agar pemerintah dapat mengatur, maka gedung tersebut harus disertifikatkan, sehingga Pemda Kabupaten Serang membuatkan sertifikat ke BPN dengan status Gedung Juang ’45 Banten dan organisasi kepengurusan Gedung Juang ’45 Banten tetap melaksanakan hierarki sesuai Keppres tersebut.

Pensiunan Polda Banten tersebut menanggapai pandangan Hery Gola Gong tentang revitalisasi perpustakaan. Ada revitalisasi Gedung Juang, ada juga revitalisasi perpustakaan. “Apa statusnya, ini harus jelas?,” ujarnya.

Sebelum Rakor, Ketua DHD ’45 Banten sudah kirim surat Nomor 472/DHD ’45/BTN/XII/2019, tanggal 24 Desember 2019 perihal Revitalisasi Gedung Juang ’45, yang isi suratnya sehubungan hal tersebut, kami DHD ’45 Banten menolak dengan tegas alih fungsi yang direncanakn oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Seharusnya sebelum Rakor tersebut membahas surat tersebut antara Wali Kota Serang dan Kepala Perpusda dengan DHD ’45 Banten, sehingga dalam Rakor tersebut tidak bias.

Sementara itu, Ketua Harian DHD Angkatan ’45 Banten H. Mas Muis Muslich menyatakan keberadaan Pengurus DHD Angkatan ’45 Banten tersebut sebagai mitra pemerintah daerah, termasuk Pemkot Serang, dalam mendukung program kerja “Aje Kondor!”.

“Dan kami sampaikan terima kasih ke Pemkot Serang yang akan merevitalisasi Gedung Juang. Tetapi, sekarang ini seolah-olah ada “mis” antara kami dengan Pemkot Serang, bila perlu diselesaikan secara adat,” ucapnya.

Ia menambahkan, dia tidak mau ada konflik di media, akhirnya bias ke mana-mana. Padahal, ngomong saja baik-baik, jangan sampai orang yang tidak berkepentingan masuk di situ. Bahkan, ada yang menanyakan. “Pengurus DHD Angkatan ’45 Banten apa hak dan kewajibannya di situ? Bagi kami gampang saja, wali kota bikin surat pengusiran ke kami, akan kami laminating, akan kami simpan ke Museum Nasional, agar menjadi bukti sejarah bagi generasi dan anak cucu dan tanda tangan saya juga dengan catatan,” tuturnya.

Dalam program destinasi wisata tersebut, perlu banyak senyum, diselesaikan baik-baik, karena kita semua masih baraya kabeh. Gedung Juang jangan dikesankan “Dinasti H. Tubagus Chasan Sochib”. Almarhum adalah tokoh Banten yang banyak jasanya. Jika ada kekurangan, wajar manusia biasa. Jangan ada dendam, pamali. Duh aing!*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here