Korupsi Jembatan Kedaung, Rp 3,014 Miliar Disetorkan ke Kas Pemprov Banten

SERANG, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang menyetorkan uang sebesar Rp 3,014 miliar ke kas Pemerintah Provinsi Banten, Selasa (9/1/2018). Penyerahan uang dari penyitaan kasus korupsi proyek Jembatan Kedaung, Kabupaten Tangerang senilai Rp 23,41 miliar tersebut dilakukan di kantor Kejari Serang kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Kasi Pidsus Kejari Serang, Agustinus Olav Mangontan mengatakan, uang tersebut merupakan uang pengganti dari terpidana Mokhamad Kholis. Direktur PT Alam Baru Jaya (ABJ) tersebut telah divonis pidana penjara selama 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 9,069 miliar subsider 2 tahun penjara pada putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Desember 2016. “Perkara tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap,” ujar Olav kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Kholis berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten Sutadi yang telah divonis 2 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Kedua terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Hakim menilai, Sutadi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) telah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya terdakwa M. Kholis sebesar Rp 12,084 miliar.

Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen pembayaran kontrak sebesar Rp 99,04 persen. Padahal pekerjaan proyek Jembatan Kedaung baru mencapai progres 84 persen karena baja pelengkung senilai Rp 13 miliar belum terpasang. “Terdapat kerugian negara Rp 12,084 miliar berdasarkan perhitungan dari BPK Banten,” ucap Olav.

Plh Kasubid Kasda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Ahmad Rasudin mengatakan, penyetoran uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain. “PAD lain-lain yang sah salah satunya adalah pengembalian. Masuk ke rekening khusus (uang yang disetorkan), sama dengan pengembalian dari BPK dan Inspektorat (masuk dalam PAD lain-lain),” ucap Ahmad.

Ia menuturkan, uang penyetoran tersebut otomatis akan menambah PAD Pemprov Banten meski tidak diharapkan. Sebab, seyogyanya dana untuk pembangunan tersebut digunakan sesuai peruntukannya bukan terdapat penyimpangan. “Bagusnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat, kalau ini tidak diharapkan. Kalau ada penyimpangan harus dikembalikan (uang) untuk dipakai buat pembangunan yang lain lagi,” tuturnya. (FI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here