Korban Tsunami Selat Sunda Dipungut Belasan Juta, Dugaan Pungli di RSKM Didalami

SERANG, (KB).- Setelah berhasil mengungkap pungutan liar (pungli) pengambilan jenazah korban tsunami Selat Sunda di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP), polisi kini mendalami dugaan yang sama di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Kota Cilegon. Setelah diusut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon, kini perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik Polda Banten.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten Kombes Pol. Abdul Karim membenarkan hal itu. Menurutnya, saat ini penyidik telah mendalami perkara tersebut. “Benar, perkaranya resmi dilimpahkan ke Polda Banten dari Polres Cilegon. Saat ini kami masih lakukan lidik, dan mendalami kasusnya,” ujar Kombes Pol. Abdul Karim saat ditemui wartawan di Mapolda Banten, Senin (7/1/2019).

Dugaan pungutan itu dialami dua orang korban tsunami asal Lingkungan Ramanuju Tegal, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Keduanya adalah Nafis (8) dan Danita Handalia (21). Berdasarkan kronologis dari orangtua Nafis, Muginarto, awal mula masalah ini terjadi ketika dia kehilangan komunikasi dengan anaknya yang menjadi korban tsunami.

Ia mengetahui posisi anaknya, setelah Nafis dipindahkan dari RSUD Berkah Pandeglang ke RSKM Cilegon. Saat dirawat di RSUD Berkah Pandeglang, status anak Muginarto itu masuk kelas umum. Karena status ini, ia mendapatkan tagihan biaya perawatan Nafis hingga Rp 17 juta. Sementara lewat BPJS ia hanya terbantu pembayaran sebesar Rp 2,5 juta. Muginarto pun terpaksa merogoh kocek hingga Rp 10,5 juta untuk biaya pengobatan tersebut. Itu pun dia masih menunggak Rp 5 juta pembayaran ke pihak RSKM.

Tidak hanya dialami keluarga Nafis, hal serupa juga dialami oleh keluarga korban tsunami bernama Danita Handalia. Selama di RSKM Cilegon, pihak keluarga dibebankan untuk membayar rumah sakit sebesar Rp 13 juta. Sementara, biaya yang ditanggung oleh BPJS hanya Rp 2,3 juta.

Baca Juga: Pungutan terhadap Korban Tsunami Selat Sunda, Manajemen RSKM Diperiksa

Saat dikonfirmasi, Direktur Komersial RSKM Kota Cilegon Suriadi Arif menjelaskan, tingginya biaya yang dikenakan kepada Nafis karena keluarga korban meminta pindah ruangan ke VIP. Padahal ketika itu, manajemen telah menjelaskan konsekuensi dari pindah ruang tersebut.

Saat itu, pihak keluarga juga disebut telah memproses klaim BPJS. Namun setelah pasien selesai dirawat, pihak keluarga korban keberatan dengan biaya perawatan kelas VIP yang telah diminta. Lebih disayangkan lagi, pihak keluarga mengadu kepada media tentang tingginya biaya perawatan di RSKM.

Karena ramainya pemberitaan, Satreskrim Polres Cilegon kemudian mulai turun tangan. Hingga Ahad (6/1/2019), sebanyak 10 orang dari manajemen RSKM Cilegon telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Mereka adalah unsur humas, cash manajemen, bagian instalasi pelayanan dan perawatan, kasir, serta petugas administrasi.

Dalam pemeriksaan awal, Polres Cilegon juga melibatkan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten untuk kebutuhan penyelidikannya. Setelah perkara ini resmi dilimpahkan ke Polda, menurut Abdul Karim, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu mengenai mekanisme pembiayaan di RSKM Cilegon. “Kami akan dalami dulu seperti apa SOP-nya,” ujarnya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here