Kamis, 21 Juni 2018
Sejumlah murid membereskan buku mereka di ruang kelasnya yang mengalami retak parah dan nyaris ambrol di SD Bantarpanjang, Kampung Dahu, Desa Bantarpanjang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, beberapa waktu lalu.*

Kondisi Rusak Berat, 714 Ruang Kelas SD-SMP Jadi Prioritas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang mencatat setidaknya ada 714 ruang kelas dari mulai tingkatan SD-SMP yang kondisinya masuk kategori rusak berat. Walaupun demikian, pihaknya sampai saat ini masih terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pelik tersebut. Sebab bagaimana pun pendidikan adalah salah satu indikator untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini sedang terus digaungkan oleh Pemkab Serang.

Kepala Disdikbud Kabupaten Serang Asep Nugraha Jaya mengatakan, prioritas program pembangunan untuk rehabilitasi ruang kelas menggunakan sistem kategorisasi. Kategorisasi itu mulai dari tingkat kerusakan ringan, sedang sampai berat. Jika berbicara tentang ruang kelas dengan kondisi rusak ringan, maka untuk perbaikannya menjadi tanggung jawab sekolah dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sedangkan untuk kondisi rusak sedang dan berat itu menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan. Namun dalam hal ini pihaknya pun memprioritaskan ruang kelas dengan kondisi rusak berat terlebih dahulu. “Kita punya prioritas yakni rusak berat,” ujar Asep kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya, Selasa (31/10/2017).

Asep menuturkan, berdasarkan data terakhir yang telah diperbarui dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekolah dengan kondisi rusak berat saat ini jumlahnya mencapai 714 ruang kelas. Namun untuk penyelesaiannya, pemkab sudah membuat penargetan sejak tahun 2016 lalu. “Di 2016 targetnya 152 ruang kelas, kalau 2017 tahun ini 120 ruang kelas, itu yang harus di rehab,” katanya.

Namun, karena keterbatasan anggaran yang ada, untuk menyelesaikan target tersebut perlu dipecah distribusi anggaran pelaksanaannya. Ada yang menggunakan dana APBD, ada juga yang menunggu supporting dari APBN. “APBN itu ada dua, ada APBN yang masuk APBD yaitu DAK dan ada di APBN Bansos. Keduanya itu dikelola oleh sekolah,” ucapnya.

Salah satu sekolah yang akan dibangun menggunakan dana APBD adalah SDN Bantar Panjang. Sekolah yang sejak beberapa hari lalu sempat ramai menghiasi ruang media karena aktivitas belajar mengajarnya dipindahkan ke bawah tenda itu akan menjadi skala prioritas dalam penyelesaiannya. Namun untuk bisa menyelesaikannya, Asep memperkirakan akan memakan anggaran lebih dari Rp 200 juta. “Karena itu harus lelang dan perkim harus mempersiapkannya ke ULP,” tuturnya.

Saat disinggung soal adanya pemindahan kewenangan pembangunan fisik dari Disdikbud ke Perkim, Asep mengatakan hal itu bukan menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan sekolah rusak. Sebab menurutnya, jika semua pihak mau memperhatikan maka tidak akan ada kendala apapun. “Hanya kan di masing-masing SKPD itu ada prioritas kerja, nah itu yang harus diperhatikan lagi. Bahwa ada SD yang rusak dan harus diperhatikan maka diperhatikan juga dari awal tahun, jangan di akhir tahun. Yang pasti komunikasi terjalin terus,” katanya.

Pengaruhi IPM

Menanggapi kondisi itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Muhamad Novi mengatakan, masih banyaknya permasalahan ruang kelas rusak tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Sebab bagaimana pun di dalam indikator IPM itu terdapat tiga hal yakni infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan. “Yang menjadi indikator bisa ada peningkatan, kalau sarana prasarana itu sudah bisa diatasi saya rasa IPM Kabupaten Serang bisa meningkat,” ujarnya.

Namun, ujar dia, kita juga perlu memahami adanya keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, anggaran yang ada pun sifatnya harus terbagi dengan kebutuhan lain, seperti dengan adanya perda percepatan infrastruktur dimana dalam setahun menargetkan 100 kilometer, tentu itu menelan anggaran yang besar mencapai Rp 380 miliar. Belum pula OPD lain yang juga membutuhkan anggaran. “Jadi saya harap kedepan untuk mengatasi masalah baik pendidikan, kesehatan, tentunya kita punya banyak perusahaan. Dana CSR dari perusahaan itu yang harus kita manfaatkan betul secara optimal,” katanya.

Menurutnya, adanya dana CSR itu menjadi potensi besar untuk mengatasi persoalan pembangunan fisik yang ada termasuk gedung sekolah. Bukan berarti harus selalu mengandalkan dari APBD yang terbatas. Dana CSR tersebut perlu ditekankan kepada perusahaan yang jumlahnya mencapai 500-600 di Kabupaten Serang. “Kalau perusahaan tersebut koordinasi dan ada ketegasan dari pemerintah sendiri saya rasa bisa teratasi lah masalah peningkatan IPM tersebut,” ucapnya.

Mengenai pemindahan wewenang pembangunan fisik yang saat ini ada di Perkim, menurut Novi pertimbangan Pemkab tentang pemindahan itu karena di Dinas Perkim terdapat bidang yang menangani sarana dan prasarana. Meski demikian, dirinya berharap hal itu pun bisa juga dilakukan oleh dinas pendidikan. “Karena di sana juga ada bidang sarana dan prasarana. Kalau itu tidak dimanfaatkan karena ada OPD baru jadi buat apa ada bidang sarana dan prasarana. Saya rasa tinggal kerja sama antar OPD, dan Perkim ini lebih selektif dalam perhitungan budget baik tata bangunan atau yang lainnya.

Keseriusan

Sementara itu, Pengamat pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ail Muldi mengatakan, sarana dan prasarana itu sebenarnya salah satu input dalam pencapaian indikator pendidikan di Kabupaten Serang. Masalah fisik ruang kelas adalah hal yang dianggap mendasar. “Kenapa disebut input mendasar karena itu bagian yang mendasar untuk proses pembelajaran dan mencapai indikator seperti angka partisipasi murni dan angka partisipasi dasar,” ujarnya.

Menurut dia, perkara ketersediaan sarpras yang memadai seharusnya sudah tidak relevan lagi untuk dibahas jika ingin melakukan pembangunan pendidikan. Sebab perkara fisik tersebut sifanya mendasar. “Orang sekarang kan sudah bicara soal kurikulum, pengembangan teknologi pembelajaran, sedangkan ini masih fokus mengurusi hal yang sifatnya fisik,” tuturnya.

Ail menilai, untuk menyelesaikan masalah masih banyaknya ruang kelas rusak tersebut perlu keseriusan dari pihak Dinas Pendidikan. Terlebih saat ini banyak bantuan yang bisa dilakukan jemput bola, semisal penggunaan dana alokasi dari pusat untuk pembangunan fisik sekolah. “Kalau memang pemkab ingin fokus pada peningkatan IPM maka salah satu yang mendasar ya pendidikan. Sebab, bagaimana akan bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah jika pertama sarana pendidikan saja belum memadai untuk memenuhi angka partisipasi. Kedua kaitan dengan alat kelengkapan pembelajaran, ketiga juga kita belum lihat bangunannya, oke bagus tapi kita lihat jarak tempuhnya,” katanya.

Sejauh ini dirinya memang belum memiliki hitungan resmi, namun kondisi Kabupaten Serang tidak jauh berbeda dengan Cilegon, walaupun saat ini yang terjauh jarak tempuhnya adalah Lebak. Kondisi jarak tempuh ini akan berpengaruh terhadap angka partisipasi sehingga jika diakumulasikan akan mempengaruhi angka harapan sekolah. “Karena di Kabupaten Serang ini sejak 2 tahun lalu ributnya soal IPM, tapi untuk meningkatkan infrastruktur saja belum muncul. Kalau menurut saya ini menjadi hal yang penting juga,” ujarnya.

Dosen Ilmu Komunikasi Untirta itu menyarankan agar saat ini Pemkab Serang bisa lebih aware dan terbuka kaitannya dengan berapa sekolah rusak, hingga jenis dan ruangannya, lalu dibuatkan data ulang. Sebab walaupun ada dapodik namun tidak selalu selaras dengan realitas yang ada di lapangan. “Menurut saya kalau memang konsen yang harus dilakukan pertama survei, mendata, jarak tempuh, sehingga kita bisa memetakan ada berapa kebutuhan sekolah baru, ada berapa kebutuhan distribusi ditingkat SD-SMP di tiap desa dan kecamatan, sehingga jarak tempuhnya tidak terlalu luas. Jadi enggak bicara IPM dulu, yang mendasar saja dulu,” ucapnya.

Terkait kondisi anggaran di Kabupaten Serang yang terbatas, menurutnya itu tidak selalu menjadi perkara. Sebab jika semua selalu bicara soal uang maka kreativitasnya yang akan menjadi pertanyaan. “Kalau konsen misalnya bisa bikin charity amal pembangunan sekolah yang dianggap dalam konteks rusak parah, butuh berapa anggaran dibuat secara terbuka dan dibentuk timnya apakah dari berbagai kalangan. Industri juga kan banyak. Terus sekarang gubernur baru kan konsen sama infrastruktur dan salah satunya pendidikan,” katanya. (Dindin Hasanudin)***


Sekilas Info

Para Calon Anggota Legislatif Wajib Tahu Ini

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *