Kondisi Bank Banten, Gubernur Banten : Saya tidak Pernah Lakukan Pembiaran

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan dirinya tak pernah melakukan pembiaran terhadap kondisi Bank Banten. Dirinya telah melakukan beberapa langkah untuk penyehatan Bank Banten.

“Kalau mengikuti 2017 sampai 2018, 2019 itu gubernur tidak pernah melakukan pembiaran. Saya melakukan beberapa langkah. Justru saya juga membuat surat ke mana-mana bagaimana menyalamatkan Bank (Banten),” kata WH saat menjadi narasumber FGD tentang Bank Banten yang dilaksanakan Perkumpulan Urang Banten secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga : Bank Banten Didorong Berbasis Syariah

Wahidin Halim mengatakan, sejak awal dirinya tak ingin mengatakan Bank Banten dalam kondisi sakit. Dia khawatir pernyataannya berdampak terhadap pemegang saham dan masyarakat yang menyimpan uang di Bank Banten. “Tapi orang umumnya sudah tau,” katanya.

Sebagai pemegang saham pengendali, dirinya sudah mendapatkan banyak informasi terkait kondisi Bank Banten dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia tak ingin membuka informasi itu kepada publik.

Informasi itu yang menjadi dasar pemprov tak meneruskan penyertaan modal senilai Rp 300 miliar pada APBD 2017. “Dana kita yang (Rp) 300 miliar tidak jadi dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan,” katanya.

Baca Juga : Fraksi Demokrat DPRD Banten Inisiasi Pansus Bank Banten, PDIP Ajukan Interpelasi

Berdasarkan hasil due diligence (uji tuntas), saat itu Bank Banten membutuhkan dana sekitar Rp 2,8 triliun untuk penyehatan. Dana ini untuk membayar tunggakan dan tagihan.

“23 cabang sudah tidak jalan, kantor-kantor kita tidak ada, semua sewa termasuk kantor yang di pusat itu akuisisi waktu itu bukan aset kita. Kita malah sewa (Rp) 50 miliar dalam kurun 15 tahun. Kita memodali biaya opersional cukup tinggi. Sehingga pada tahun 2018 sudah ada yang tekor, datanya ada di saya Rp 187 miliar, terus saya tanya mana yang Rp 600 miliar (penyertaan modal awal pembentukan), modal itu sudah tidak dinampakkan lagi,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut dirinya kemudian mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada pertemuan itu dirinya sepakat mencari pemilik modal untuk menutup kebutuhan Rp 2,8 triliun demi menyehatkan Bank Banten.

“Saya sepakat waktu itu didampingi ketua DPRD. Saya sepakat mencari pemilik modal, mencari kerja sama. Waktu itu disepakati dengan DPRD juga merger salah satu cara, karena enggak mungkin mengeluarkan dana sebesar yang dibutuhkan. Kalau kita kasih Rp 100 miliar, Rp 300 miliar itu enggak akan cukup,” ucapnya.

Baca Juga : Dijadikan Bank Banten, Akusisi Bank Pundi Dinilai Terlalu Mahal

Pertama kali pihaknya mengajak kerja sama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satu BUMN menyatakan siap menggelontorkan Rp 1 triliun dengan ketentuan terlebih harus melakukan due diligence. Dalam perkembangannya BRI angkat tangan lantaran melihat beban Bank Banten terlalu berat.

“Di situlah kita mulai bagaimana mencari partner. Lalu saya masih terus berusaha lalu datang ke Mega Coorporate, Bank Mega. Karena dia yang menyehatkan bank di Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Mega Cooporate juga melakukan due diligence dan hasilnya sama dengan BRI menyatakan tak sanggup. “Kemudian usaha berikutnya mengumpulkan investor, ada investor dari Malaysia, namun hasilnya sama,” ucapanya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini mengaku ingin mempertahankan Bank Banten agar kas daerah pemprov tetap aman.

“Jadi OJK juga punya kepentingan menyelamatkan bersungguh-sungguh. Karena akan berpengaruh sistemik terhadap keuangan negara, terhadap persoalan ekonomi lainnya,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here