Selasa, 21 Agustus 2018

Komite Dilarang Pungut Biaya Pendidikan

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta kepada komite sekolah, untuk tidak membuat kesepakatan untuk meminta wali murid membayar biaya pendidikan. Karena, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah mengalokasikan biaya pendidikan.

“Pungutan di luar urusan biaya sekolah yang dilakukan oleh komite, menjadi kesepakatan komite dengan orangtua murid, seperti study tour, perpisahan sekolah atau acara eksternal lainnya, dan dilakukan atas asas musyawarah mufakat dan tidak memaksa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga melarang kepada kepala sekolah untuk melakukan pungutan yang berurusan dengan biaya pendidikan, seperti pembayaran SPP dan buku. Jika kedapatan melakukan pungutan biaya pendidikan, ujar dia, maka kepala sekolah akan mendapatkan sanksi tegas. “Jadi, sekolah harus memberikan layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMK/SMK se-Banten,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten sudah diberlakukan. Bahkan, pihaknya sudah memerintahkan kepala inspektur serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten, untuk melaksanakan inspeksi langsung terkait pelaksanaan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Banten.

“Seharusnya pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Banten sudah bisa berjalan, karena Pemprov Banten sudah memiliki payung hukum dan mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program tersebut,” katanya. (DE/TN)*


Sekilas Info

Popon Mia Aupikoh, Mahasiswa Unbaja Menangkan Kompetisi Lawatan Museum Negeri Banten

Mahasiswa Jurusan Teknik Universitas Banten Jaya (Unbaja) Popon Mia Aupikoh memenangkan kompetisi Lawatan Museum 2018 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *