Komisioner KTP Kritisi Pelaksanaan Porkab Lebak

LEBAK,(KB).- Penyelenggaraan Pekan olah raga kabupaten (Porkab) II Kabupaten Lebak, menuai kritik dari sejumlah kalangan. Sebab, Porkab yang berlangsung sejak 24 hingga 29 Juli 2017 bertempat di stadion Ona Rangkasbitung tersebut, diduga dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan menarik dana partisifasi dari setiap sekolah maupun desa untuk kegiatan tersebut.

“Jika setiap desa maupun sekolah dilibatkan dalam kegiatan Porkab hanya sebatas mengirimkan peserta ataupun atlet, itu sah-sah saja. Tetapi, apa yang kami temukan dilapangan, setiap desa maupun sekolah diminta iuran partisifasi untuk kegiatan Porkab oleh oknum panitia dilapangan,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi Komisi Transparansi dan Parsitifasi (KTP) Lebak, Agus Ider Alamsyah, Rabu (26/7/2017).

Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tidak diatur tentang anggaran untuk parsitifasi tersebut. Artinya, dana iuran yang ditarik dari desa yang nilainnya sebesar Rp 700 ribu hingga 1 juta setiap desa telah menyalahi aturan dan itu bisa disebut sebagai pungutan liar (pungli), masuk dalam katagori tindak korupsi. Hal ini juga tidak selaras dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004, sebagaimana dirubah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang tranparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di Kabupaten Lebak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala dinas pemuda dan olahraga (Dispora) setempat, Uus Sutisna membantah, jika panitia meminta iuran untuk partisifasi dari setiap desa mapun sekolah untuk kegiatan Porkab. Jika pun itu terjadi, mungkin kecamatan sebagai kepanjangan dari desa, sementara pihak panitia tidak ada kaitannya dengan pihak panitia mengenai masalah itu. (H-38)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here