Komisi II Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Pelayanan

SERANG, (KB).- Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto meminta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meningkatkan pelayanan, sehingga baik warga kurang mampu maupun warga mampu mau menggunakan fasilitas kesehatan tersebut.

Saat ini, kata dia, warga kurang mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) merasa membutuhkan BPJS, sedangkan bagi warga mampu, dia meyakini, lebih memilih tidak menggunakan BPJS. Meskipun setiap bulan mereka membayar iuran.

“Pertanyaannya bagi saudara kami yang mampu yang masuk dalam kategori layak ekonominya, apakah mau menggunakan kartu BPJS dengan pelayanan seperti itu,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menuturkan, jika melihat data terakhir kemiskinan di Banten hanya sebesar 4,94 persen, sedangkan Provinsi Banten sudah masuk kategori Universal Health Coverage (UHC) menggunakan BPJS, artinya sudah melebihi angka 90 persen. Jika melihat angka itu, ucap dia, maka lebih banyak warga mampu dibandingkan warga miskin yang ikut BPJS.

“Apakah ketika mereka tidak menggunakan BPJS mereka tidak membayar, mereka tetap membayar, karena sudah kewajiban mereka membayar iuran,” tuturnya.

Jika demikian, kata dia, maka pembayaran dari warga mampu, apakah terserap oleh warga tidak mampu yang hanya 4,49 persen di Banten. Jika tidak, uang pembayaran tiap bulan oleh warga mampu perlu dipertanyakan.

“Makanya, pelayanannya tidak ditingkatkan, supaya tidak terserap, ini yang jadi persoalan. Pertanyaannya adalah anggaran itu ke mana? Uang itu ke mana? Apakah semua orang miskin sebanyak itu menggunakan anggaran, silakan buka di ruang publik,” kata politikus Nasdem tersebut.

Jika demikian, ujar dia, maka sebaiknya BPJS menghapus kelas 1 dan 2 yang diperuntukkan bagi warga mampu. Hal tersebut, untuk menghindari adanya opini yang menyatakan, bahwa program BPJS, adalah satu kejahatan yang berdaulat.

“Mereka diwajibkan dalam satu aturan untuk membayar angsuran setiap bulan, tapi mereka tidak dapat timbal balik dari program pelayanannya,” ucapnya.

Ia meyakini, bagi warga mampu mereka akan lebih memilih tidak menggunakan BPJS, meskipun setiap bulan mereka berkewajiban membayar iuran, sehingga dia mendorong untuk menghapus kelas 1 dan 2 yang diperuntukkan bagi warga mampu.

“Ini kartu dari judulnya saja sudah salah kartu Indonesia sehat, kartu ini diciptakan untuk menyehatkan negara Indonesia, bukan menyehatkan rakyat Indonesia, seharusnya judulnya kartu rakyat Indonesia sehat,” tuturnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here