Rabu, 26 September 2018
Rombongan Komisi II DPRD Pandeglang kunjungan kerja ke DPRD Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.*

Komisi II DPRD Pandeglang Adopsi Pajak Daerah

Komisi II DPRD Pandeglang mengadopsi sistem pengelolaan dan penataan perpajakan daerah dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu hasil studi banding beberapa waktu lalu di Kota Manado, rombongan Komisi II DPRD Pandeglang tertarik dengan potensi pajak hotel dan restoran di sana mencapai 60 persen. Sementara dari sektor hiburan, masih rendah.

“Sebetulnya, di Pandeglang banyak potensi pajak daerah. Mulai dari perhotelan dan restoran yang basisnya berada di kawasan wisata. Kita punya wisata Pantai Carita, Tanjung Lesung dan Pulau Umang. Di sana potensi pajak hotel dan restoran sangat bagus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah,” kata anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Hj. Ida Hamidah kepada Kabar Banten, Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, potensi pajak daerah di Kota Manado bisa maksimal karena ditunjang data wajib pajak dan petugas pajak dari instansi perpajakan yang andal dan profesional. Sehingga, pengelolaan objek pajak berjalan maksimal. Selain itu, hampir disetiap wilayah kecamatan aktivitas perekonomian masyarakatnya sangat hidup. Sehingga membuka peluang untuk menarik wajib pajak hotel dan restoran.

“Bagusnya potensi pajak hotel dan restoran di Manado, karena diimbangi dengan peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata. Jadi, otomatis jika pariwisata bagus maka tingkat kunjungan hotel dan restoran bisa meningkat. Sehingga pengelolaan pajak daerah pun berjalan lancar,” ujarnya.

Ia mengatakan, hasil studi banding dari Kota Manado sangat tepat jika diterapkan di Pandeglang. Karena Pandeglang punya banyak destinasi wisata yang bisa mendatangkan wisatawan. Dengan majunya pariwisata akan berdampak bagus terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Selain itu, Pandeglang bisa mengembangkan wisata situ, seperti Situ Cikedal.

Potensi tersebut jika dikelola dengan baik akan membuat Pandeglang menjadi sasaran kunjungan wisata. “Pajak daerah ini harus lebih ditingkatkan karena bisa menjadia andalan pendapatan asli daerah,” ucapnya. Untuk mewujudkan target pajak daerah, pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penopang untuk mengelola perpajakan. Termasuk juga kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang andal dalam pengelolaan pajak daerah.

“Selain tata kelola perpajakan, juga harus dilakukan pembenahan sistem administrasi pajak daerah yang rapi dan terukur. Sehingga setiap pendapatan wajib pajak bisa tercatat dan terdata dengan baik. Administrasi perpajakan sangat penting untuk memudahkan kontrol dan pengawasan penerimaan pajak daerah,” tuturnya. Ia berharap pemerintah daerah agar memulai pembenahan pajak daerah. Jika perlu siapkan sarana dan prasarana, SDM, termasuk anggaran untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak. (Galuh Malpiana)***


Sekilas Info

Bidan Garda Terdepan ‎Kesehatan Bangsa

PANDEGLANG, (KB).- Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita mengatakan, profesi bidan menjadi ujung tombak pembangunan manusia Indonesia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *