Komisi I Sidak Soal Layanan Perizinan

PANDEGLANG, (KB).- Anggota Komisi I DPRD Pandeglang memantau proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam agenda sidak Komisi I DPRD Pandeglang kepada DPMPTSP sebagai mitra kerja.

Selain memantau pelayanan, para wakil rakyat juga mengecek aspirasi masyarakat soal izin hiburan, peternakan, waralaba dan rencana pemerintah yang akan membangun Mal Pelayanan Perizinan.

Sementara rombongan Komisi I yang hadir di antaranya, Hasanudin dari Fraksi PKS, Yadi Rusmiadi dari Fraksi PPP, Aan Karnama dan Farid Syukur.

Menurut anggota Komisi I DPRD Pandeglang Hasanudin, sidak ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan juga pemantauan terhadap instansi sebagai mitra kerja. Saat disidak rombongan Komisi I diterima oleh Kepala DPMPTSP Ida Novaida.

“Pertama kami ingin silaturahmi sekaligus memantau langsung kinerja aparatur dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat. Kalau hasil pemantauan, ya pelayanannya cukup baik,” kata Hasanudin kepada Kabar Banten, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, sidak ini juga untuk menindaklanjuti aduan masyarakat soal perizinan peternakan di Pareang, Kecamatan Mekarjaya.

“Kalau dari aduan masyarakat memang sempat ada penolakan dari warga yang berdekatan dengan lokasi peternakan. Setelah dicek ke dinas ini ternyata belum ada izin,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Pandeglang Yadi Rusmiadi menilai, sistem pelayanan perizinan sudah cukup baik dan cepat. Ia berharap ke depan pelayanannya tetap harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Kami juga sempat menanyakan soal proses perizinan CSD. Ternyata itu kewenangannya ada di provinsi,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Farid Syukur mengatakan, ada beberapa poin yang dijadikan bahan sidak ke dinas tersebut. Menurut dia, tidak saja soal perizinan peternakan dan tempat hiburan, namun juga soal Mal Pelayanan Perizinan (MPP).

“Kalau mendengar pernyataan dari dinas ini sekarang sedang dibangun MPP di kantor eks Satpol PP. Mudah-mudahan dengan anggaran senilai Rp 3 miliar lebih khusus MPP bisa terwujud dengan baik. Sebab pelayanan itu penting berkaitan dengan izin usaha masyarakat dan demi kemajuan pembangunan di Pandeglang,” tuturnya. (EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here