Kinerja Anggota DPRD Banten Disorot

SERANG, (KB).- Kinerja anggota DPRD Banten disorot, menyusul gagalnya rapat paripurna DPRD Banten tentang penetapan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Banten TA 2018, akibat tidak memenuhi kuorum. Kejadian itu dinilai menjadi indikator bahwa mereka kurang memperhatikan kepentingan rakyat.

“Kalau misal sudah dijadwalkan sebuah kegiatan lalu (anggota) DPRD lebih mementingkan kepentingan pribadinya itu sebenarnya kurang bagus. Itu betul-betul tidak memerhatikan kepentingan rakyat,” kata pengamat politik dari Untirta Suwaib Amiruddin saat dihubungi wartawan, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, DPRD Banten sebagai lembaga legislatif perlu melibatkan diri dalam agenda eksekutif. Sebab, agenda yang dilaksanakan eksekutif sudah tentu diarahkan untuk masyarakat luas.

“Seharusnya mendahulukan tugasnya sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat. Memang Sabtu itu merupakan hari libur bagi ASN, akan tetapi kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti kan harusnya memang dewan tetap hadir,” ujarnya.

Ia menduga, banyaknya anggota DPRD Banten yang bolos karena sebagian besar dari mereka kembali mencalonkan diri pada Pemilu serentak 2019. Terlebih, saat ini sudah mendekati hari pemungutan suara.

Meski demikian, anggota DPRD Banten tetap harus menghadiri paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. “Mencalonkan itu kan agenda pribadi,” tuturnya.

Menurut dia, batalnya paripurna akhir pekan kemarin akan menjadi preseden buruk kinerja DPRD Banten. Informasi tersebut juga bisa menjadi penilaian negatif di mata masyarakat. Seharusnya pada sisa akhir jabatan, anggota DPRD Banten konsisten menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya.

“Bisa saja ini menjadi bagian penilaian masyarakat, bahwa dewan itu tidak sepenuhnya memerhatikan nasib yang memilihnya,” ujarnya.

Ia berharap, anggota DPRD Banten tidak main-main dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Enggak boleh main-main anggota dewan itu proyeksian rakyat yang betul-batul aspirasinya harus dijalankan. Apalagi dengan eksekutif harus berjalan beriringan,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengatakan, Sabtu (6/4/2019) batas terakhir waktu pemberian rekomendasi LKPj Gubernur Banten TA 2018. Dengan demikian, DPRD tidak memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2018.

“Bukan disetujui atau tidak disetujui karena konteksnya saat ini pembahasan LKPj bukan itu. Konteksnya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh gubernur kepada DPRD,” ucapnya.

Meski batas waktu pemberian rekomendasi telah berakhir, DPRD Banten masih bisa memberikan rekomendasi tanpa melalui paripurna. Rekomendasi ini disampaikan oleh alat kelengkapan dewan kepada mitra kerja masing-masing.

“Misalnya, saat ini yang saya tahu ada catatan di pendidikan. Bisa saja tindak lanjutnya itu dengan Komisi V, bisa seperti itu pembahasan lebih lanjutnya,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here