Khawatir Penyebaran HIV/AIDS Semakin Meluas, Komisi II Perkuat Pencegahan Lewat Perda

Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin menandatangani usulan prakarsa raperda, Kamis (31/1/2019).*

SERANG, (KB).- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa tentang penanggulangan HIV/AIDS. Usulan tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut, terlebih saat ini jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Serang mencapai 619 orang.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda pengambilan keputusan terhadap tiga macam raperda usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD Kabupaten Serang, Kamis (31/1/2019) . Selain raperda tentang penanggulangan HIV/AIDS dua raperda prakarsa lainnya, yakni tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penyesuaian Kecamatan Cikeusal, Petir, dan Pamarayan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Heri Azhari mengatakan, latar belakang diprakarsainya perda penanggulangan HIV/AIDS tersebut, karena pihaknya melihat data penderita yang sudah cukup besar. Untuk Provinsi Banten terdapat 6.118 orang penderita HIV/AIDS, sedangkan di Kabupaten Serang terdapat 619 orang penderita.

“Sehingga, kami memprakarsai ini melihat data yang cukup besar di Kabupaten Serang. Di dalam kajian naskah akademiknya, kami lebih mengedepankan pencegahan dibanding pengobatan,” katanya.

Pencegahan tersebut, tutur dia, salah satunya dengan membuat persyaratan sebelum pernikahan. “Jadi, diwajibkan kepada pasangan yang mau menikah untuk dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS,” ujarnya.

Kemudian, ucap dia, pihaknya akan mendorong dinas teknis untuk melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS di tingkat sekolah. “Karena, sekarang melalui internet itu lebih mudah orang mengakses informasi seperti itu (sosialisasi HIV/AIDS). Oleh karena itu, kami sampaikan ke Dinkes dan ini sudah tercantum dalam naskah akademik,” katanya.

Disinggung terkait akankah membuat lembaga baru untuk implementasinya, politisi PPP tersebut mengatakan, tidak. Namun, pihaknya akan mendorong antara Dinkes, Dinsos, Disdikbud, dan DKBP3A untuk memahami perda tersebut, sehingga dinas terkait yang menjadi leading sector akan bisa melakukan intervensi. “Intinya kami tidak membuat lembaga baru dan kami menekankan pada dinas untuk lebih menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS,” ucapnya.

Sementara, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang Masrori menuturkan, untuk perda HIV/AIDS baru mengetahui jika potensi penderita di Kabupaten Serang sangat banyak. “Adanya prakarsa perda tersebut telah menyadarkan kami semua tentang bahaya HIV/AIDS,” tuturnya.

Namun, kata dia, sebagaimana diketahui, bahwa virus tersebut, menjangkit tidak lepas dari narkoba. Oleh karena itu, dia meminta, agar perda tersebut memiliki irisan dengan perda narkoba. “Kemudian, secara kelembagaan perda ini memperkuat posisi OPD atau lembaga tertentu. Nah, saat ini sejauh mana peran mereka mengatasinya,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here