Kamis, 15 November 2018

Ketua Paguyuban Desa Pagelaran Diganti, Insentif RT/RW Belum Cair

LEBAK, (KB).- Sejumlah ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, belum menerima insentif.  Hal itu buntut dari pergantian sepihak ketua paguyuban RT di desa tersebut yang diduga telah mengangkangi Peraturan menteri (Permen) Dalam Negeri no. 5 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menurut beberapa warga yang berhasil dihubungi Kabar Banten, kisruh tentang penonaktifan sepihak ketua RT/RW 003/002 Kampung Cihuni yang juga Ketua Paguyuban RT Desa Pagelaran Kecamatan Malingping, Sodik, hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.  Sikap keukeuh Kepala desa (Kades) Pagelaran, Herliawati pada keputusan yang salah atas kebijakannya yang telah melabrak Permen nomor 5 tahun 2007 dan Perbup no. 30 tahun 2009 ini berimbas pada dana bantuan operasional RT/RW yang diberikan seharusnya per triwulan.

”Kasihan para RT/RW di Desa Pagelaran, hingga sekarang mereka belum menerima insentif. Padahal bantuan ini sangat berarti untuk mereka guna kepentingan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai RT maupun RW,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan. Menurutnya, Kades Pagelaran, Herliawati, sebaiknya tidak menganggap enteng konsekuensi yang akan diterimanya sebagai akibat dari keputusan yang salah yang dikeluarkannya dengan menonaktifkan ketua RT yang juga ketua paguyuban.

”Kalau kadesnya paham tentu akan hati-hati. Sebab keputusannya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dihadapkan pada posisi rumit. Karena itu, kami menyarankan agar Kades tidak mengedepankan egonya tetapi lebih kepada bagaimana memahami peraturan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Camat Malingping, Sukanta, membenarkan yang menjadi kendala belum terealisasinya insentif RT/RW di desa tersebut karena adanya pergantian sepihak ketua RT yang juga merupakan ketua paguyuban yang mempunyai kewenangan untuk penandatanganan specimen pencairan. ”Dari kas desa sudah dipindahbukukan ke rekening paguyuban. Kendalanya karena pergantian sepihak itu. Harus ada perubahan specimen sementara saya selaku camat tidak berani mengeluarkan rekomendasi untuk perubahannya. Sebab, khawatir justru bermasalah karena penonaktifan ketua RT yang juga merupakan ketua paguyuban tidak sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik melalui Permendagri maupun Perbup yang mengatur itu,” kata Camat Sukanta.

Menurut Sukanta, berdasarkan Perbup Lebak no 9 tahun 2016, camat selaku Pembina telah berupaya memfasilitasi agar Kades mencabut surat penonaktifan Sodik selaku ketua RT sekaligus ketua paguyuban RT/RW Desa Pagelaran agar tidak menjadi hambatan pada pencairan pada insentif tahap berikutnya. ”Setelah beberapa kali kami kasih saran bahkan terakhir kemarin, Kades Pagelaran, Herliawati tetap bersikukuh dengan prinsipnya,” tuturnya. (DH)***


Sekilas Info

Proyek Tol Serang Panimbang, Sejumlah Pemilik Lahan Terima Ganti Rugi

RANGKASBITUNG, (KB).- Sejumlah warga pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang, menerima pembayaran ganti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *