Ketua DPRD Minta Honorer K2 Diprioritaskan

SERANG, (KB).- Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin bersama puluhan ketua DPRD lainnya se-Indonesia mendatangi Kantor DPR RI, untuk mendorong segera dilakukannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Hal tersebut dilakukan, agar isi UU ASN tidak memberatkan tenaga honorer kategori 2 dalam pengangkatan menjadi ASN.

“Saya sebenarnya gak sepakat dengan penerimaan CASN (jalur umum), karena harusnya pusat memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 dulu. Saya Selasa (25/9/2018) kemarin ke DPR RI , bersama ketua DPRD lainnya dan perwakilan honorer se-Indonesia. Kami ngawal ke pusat, kami dorong pusat memprioritaskan merevisi UU ASN-nya dulu,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (30/9/2018).

Ia yang juga sebagai Wakil Sekjen Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) pusat mengungkapkan, di DPR RI rombongan didampingi Rike Diah Pitaloka selaku anggota Panja UU ASN, bertemu dengan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

“Jadi, banyak yang ikut hadir ketua DPRD dari kabupaten dan ada satu dari kota di Lampung Barat, kami diterima bu Rike, kemudian kami bertemu Ketua DPR RI, pak Bambang, yang berjanji akan merevisi UU ASN secepatnya. Di sana kami menandatangani pernyataan sikap bersama, wakil rakyat dan rakyat yang tergabung dalam koalisi wakil rakyat dan rakyat pendukung revisi UU ASN,” ujarnya.

Menurut dia, revisi UU ASN hal yang penting sebelum dilakukannya penerimaan CASN jalur umum. Menurut dia, penerimaan CASN, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. “Insya Allah tidak lama lagi UU ASN-nya akan direvisi dulu, itu yang penting, dan bila perlu tidak perlu mengadakan tes penerimaan dulu, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kenapa dirinya menolak penerimaan CASN, itu karena kasihan terhadap para tenaga honorer kategori 2, khususnya para guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi. “Kenapa saya menolak penerimaan CASN, karena kasihan sama yang lama-lama, selama pak Jokowi belum ada pengangkatan, kami harus priortaskan dulu,” tuturnya.

Ia mengatakan, jika UU ASN sudah direvisi, berarti untuk pengangkatan honorer K2 tidak melihat dari usia, tetapi dilihat dari masa kerja. “Kami jatah (kuota penerimaan CASN jalur umum)-nya juga sedikit kan, jadi sekarang K2 dulu saja, orang-orang ini dulu diprioritaskan. Kasihan mereka mengharapkan dari tahun ke tahun, ada yang sudah 20 tahun ada yang lebih, minimal mereka sudah 10 tahun itu, apalagi usia mereka kebanyakan sudah 40 tahun,” katanya.

Ia mencontohkan, dulu sekdes bisa yang 5 tahun lagi pensiun bisa diangkat menjadi ASN, kenapa para honorer K2 tidak bisa, apalagi guru yang mengabdi dan hanya dapat honor tidak seberapa dari sekolah.

“Mereka benar-benar kerja ikhlas. Silakan saja kalau mau lanjut tes penerimaannya, tapi saya secara pribadi dan lembaga wakil rakyat ya tidak merespons, karena itu sangat terbatas, dan ada tebang pilih di sini gak kasihan sama yang lama-lama sudah berbakti mengabdi ke pemda, untuk mencerdaksan anak bangsa para guru ini, tapi tidak dihargai, kasihan kan yang sudah kerja 10, 15 tahun mengharapkan itu,” ujarnya.

Untuk para honorer K2 yang guru, ucap dia, jika perlu diangkat jadi ASN tanpa tes. “Para guru honorer K2 ini sering datang ke kami mengeluhkan hal ini dan kami mendukung mereka yang sudha mengabdi, kapan lagi kami membantu mereka,” ucapnya. (YY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here