Ketika Mengemis Dilarang

Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.

Wajah kota terlihat bopeng. Di beberapa sudut kota, bahkan di jalan protokol terutama persimpangan lampu merah pengemis dan pengamen beraksi. Di antara mereka ada anak-anak yang seharusnya menikmati bangku sekolah. Di lain pihak terdapat juga ibu-ibu yang menggendong bayi untuk menggugah rasa belas kasihan pengendara dan pengguna jalan.

Sebagian mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Meminta-minta atau meminta pemberian berupa harta kepada orang lain untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan umum. Bahkan patut diduga pekerjaan mengemis itu diorganisir oleh sekelompok orang yang mengeksploitasi anak dan kaum yang lemah.

Meskipun warga kota dihimpit oleh kesulitan akibat Covid-19. Pantang bagi umat Islam untuk mengemis. Dalam ajaran Islam mengemis adalah perbuatan haram dan pelakunya mendapatkan dosa. Apalagi jika perbuatan mengemis itu disertai dengan cara menipu atau berdusta kepada seseorang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan.

Misalnya menampakkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan biaya. Terhadap mereka yang suka mengemis diancam dengan neraka. Pada hari kiamat nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak berdaging sebagai simbol hilangnya harga diri.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya”. (Shohih. HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040 ).

“Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silakan dia kurangi ataukah dia perbanyak “. (Shohih. HR. Muslim II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/231 no.7163).

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”. (HR. Ahmad IV/165 no.17543, Ibnu Khuzaimah IV/100 no.2446, dan Thabrani IV/15 no.3506).

Mengemis adalah pekerjaan yang tidak layak dan merendahkan martabat kemanusiaan. Mengemis yang melibatkan anak-anak telah menggerus mental berdaya dan menggantinya dengan virus tuna kuasa.

Maka tindakan mengemis atau menyuruh dan mengorganisir sekelompok orang untuk mengemis demi memperoleh kekayaan merupakan perbuatan melawan hukum sekaligus merendahkan martabat kemanusiaan. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur tauhid yang memuliakan manusia dengan kebebasan, kesetaraan, dan semangat persaudaraan.

Ketika mengemis dilarang dan menjaga kehormatan diperintahkan, maka semangat kedermawanan melalui gerakan amal umat harus digelorakan termasuk gerakan berkurban. Ketika mengemis dilarang, maka diperlukan sekelompok orang yang berserikat dalam organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja secara profesional menggalang dana demi kepentingan agama dan kemaslahatan umum.

Di sinilah relevansi perintah Allah: “Dan bergotong royong lah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan bergotong royong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Qs. Al-Maidah [5]: 2)

Keberadaan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), pesantren, panti asuhan dan lain-lain itu perlu didukung dan diperkuat sebagai wadah bagi warga untuk berbagi dan menolong sesama yang sedang menanggung beban hidup karena diyat (denda), utang atau ditimpa musibah seperti terpapar atau terdampak Covid-19.

Organisasi sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), pesantren, dan panti asuhan menjalankan fungsi intermediasi yang mempertemukan orang kaya dan orang yang membutuhkan bantuan secara beradab. Menghimpun modal dari orang kaya dan tenaga dari keluarga miskin melalui proyek sosial yang memberdayakan.

Organisasi sosial juga dapat menyalurkan bantuan tunai kepada seseorang yang secara objektif diuji dengan kesulitan hidup. Terdapat tiga kelompok orang yang halal baginya meminta atau menerima bantuan sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali.

Ia berkata: Rasulullah bersabda: “Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (utang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”. (Shohîh. HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no.20620, dan an-Nasâ`i V/89 no.2580).

Ketika mengemis dilarang, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus proaktif melaksanakan amar konstitusi UUD 1945 Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.” Negara wajib hadir untuk menjaga martabat kemanusiaan seluruh warganya. Memberikan jaminan sosial yang dibiayai dari kas negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lainnya.

Kewajiban negara untuk mengambil pajak sebagai dasar pembiayaan jaminan sosial dan keamanan itu selaras dengan hadits nabi bahwa Rasulullah kepada para pemimpin perang ketika sebelum berangkat.

Beliau bersabda: “Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi) tidak mau masuk Islam maka mintalah jizyah (pajak) dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi) mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka!”. (Shohih. HR. Muslim III/1356 no.1731, Abu Dawud II/43 no.2612, Ahmad V/358 no.23080).

Wajah kota tidak cukup dihiasi dengan taman kota dan ornamen fisik lainnya. Keindahan kota harus seiring dengan kebahagiaan warganya. Kewajiban pemerintah adalah meninggikan martabat kemanusiaan dengan mendidik rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah daerah bersama masyarakat hadir untuk membebaskan kota dari sikap mental tuna kuasa melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap mereka yang menindas kaum lemah dan mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis di jalanan. Wallahu a’lam. (Penulis, Ketua BWI Kota Serang dan Ketua Satgas Covid-19 MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here