Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019

Oleh : Liah Culiah, S.Kom

Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD dan Presiden-Wakil Presiden telah memasuki tahapan akhir, bahkan telah dilakukan pengucapan sumpah/janji, hanya tinggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang diagendaka 20 oktober ini.

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 meningkat signifikan dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya, terutama partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan menjadi penyelenggara (adhoc) dan yang mendaftar bakal calon legislatif (bacaleg) juga meningkat, ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang.

Berbeda dengan keterwakilan perempuan di parlemen, adanya kuota sebesar 30 persen untuk legislatif perempuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 tidak secara otomatis mendongkrak suara keterwakilan perempuan parlemen.

Pemilu legislatif tahun kebelakang menunjukan anggota dewan perempuan terpilih masih di bawah 30 persen. Data pemilu legislatif 2004 keterwakilan perempuan di DPR sebesar 11,24 persen, selanjutnya pemilu 2009 keterwakilan perempuan sebesar 18,21 persen, dan terakhir pemilu 2014 keterwakilan perempuan sebesar 17 persen, hal yang tidak berbeda juga dengan hasil Pemilu 2019.

Dari data KPU RI, hasil pemilu 2019 keterwakilan perempuan di senayan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keterwakilan perempuan di DPR RI tahun 2004 sebanyak 61 kursi, tahun 2009 keterwakilan perempuan sebanyak 101 kursi, sedangkan tahun 2014 keterwakilan perempuan sebanyak 97 kursi, dan terakhir tahun 2019 keterwakilan perempuan sebanyak 118 kursi dari total 575 kursi.

Presentase perempuan yang diamanahi oleh rakyat untuk duduk di parlemen pada Pemilu 2019 sebesar 28,9 persen, menunjukkan selalu ada kenaikan keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu, tetapi jika dilihat masih tetap di bawah 30 persen.

Peluang Perempuan Duduk di Parlemen

Pemilu tahun 2019 ini memberi peluang besar untuk calon legislatif (caleg) perempuan. Hal ini didukung dengan beberapa aturan : Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan dalam pasal 245 bahwa daftar bakal caleg memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Dengan sistem proporsional terbuka, setiap caleg dengan nomor urut satu sampai akhir mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota legislatif, karena rakyat memiliki kuasa penuh untuk memilih secara langsung caleg yang sesuai hati nurani. Dalam surat suara sudah tertera nama dan nomor urut partai politik beserta daftar caleg. Dengan sistem ini ada transparansi caleg terpilih di internal parpol.

Kedua, Penempatan caleg perempuan dengan sistem zipper berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 ayat 2 juga menguntungkan perempuan. Hal yang sama termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 246 ayat (2) menyebutkan daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan.

Itu artinya di setiap urutan daftar caleg tiga orang, dipastikan ada satu caleg yang perempuan. Caleg perempuan bisa ditempatkan di urutan 1, 2 atau 3 dan seterusnya, yang pasti setiap partai politik pasti ada calon perempuannya.

Keterwakilan Perempuan di Kota Serang

Data pemilu 2019 di Kota Serang, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 461.240 dengan pemilih laki-laki sebanyak 233.691 dan perempuan sebanyak 227.549. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 191 point (f) menyebutkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi.

Untuk  kota Serang dengan jumlah penduduk pada desember 2017 berjumlah 630.320 yang dijadikan dasar untuk menentukan kuota kursi DPR Kota Serang, sehingga Kota Serang mendapat alokasi 45 kursi. Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang sebanyak 617 orang yang terdiri caleg laki-laki sebanyak 384 dan caleg perempuan sebanyak 233 dengan memperebutkan 45 kursi.

Ini bukanlah persoalan yang mudah, dari 617 caleg memperebutkan 45 kursi di DPRD yang terbagi menjadi 6 daerah pemilihan. Dapil Kota Serang I (Kel. Terondol, Sukawana, Kaligandu, Unyur, Lopang, Sumur Pecung) Dapil Kota Serang II (Kel. Cimuncang, Cipare, Kota Baru, Kagungan, Lontarbaru, Serang) Dapik Serang III (Kec. Kasemen), Dapil Kota Serang IV (Kec. Curug dan Kec.Walantaka) Dapil Kota Serang V (Kec. Cipocok Jaya) dan Dapil Kota Serang VI (Kec. Taktakan).

Hasil kontestasi DPRD Kota Serang dari 45 kursi, hanya 6 orang kursi yang terisi perempuan. Itu artinya kursi perempuan hanya 13 persen dari 45 kursi sehingga belum mencapai 30 persen seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

6 caleg perempuan terpilih dari Partai Gerinda 1 caleg, Partai Golongan Karya 2 caleg, Partai Nasdem 1 caleg dan Partai Demokrat ada 2 caleg. Dari 6 orang caleg perempuan terpilih hanya 1 orang yang wajah lama atau petahana dan 5 orang wajah baru, selain itu ada 1 orang keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi wakil ketua.

Dari contoh keterwakilan perempuan di DPR Kota Serang yang hanya 13 persen, sudah saatnya, partai politik lebih serius memperjuangkan caleg perempuan, tidak hanya sebagai pelengkap dan memenuhi amanat undang-undang tetapi sudah harus mencari kader-kader partai perempuan yang sudah dibekali dengan pendidikan politik dan diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk bisa mewakili suara partai.

Bagi perempuan yang hendak terjun kedunia politik atau yang belum bisa duduk di parlemen tahun ini, bisa mempersiapkan sejak dini mulai dari mental, pengetahuan, modal serta membangun jejaring sosial untuk kontestasi pemilu yang akan datang.

Harapan untuk pemilu yang digelar kembali lima tahun mendatang keterwakilan 30 persen keterwakilan perempuan bisa terlampaui. Kemudian, untuk anggota DPRD Kota Serang perempuan periode 2019-2024, semoga lima tahun mengemban amanah dapat menghasilkan banyak produk legislasi yang berpihak pada perempuan dan anak-anak. (Penulis adalah Anggota Bawaslu Kota Serang)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here