Selasa, 11 Desember 2018

Keterbatasan Program Hambat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

MASIH banyaknya warga Lebak yang belum memiliki rumah layak huni, serta keterbatasan jumlah kuota bantuan pemerintah untuk program perbaikan rumah tidak layak huni, membuat pemerintah belum bisa menargetkan jangka waktu akan perbaikan seluruh rumah tidak layak huni itu.

Berdasarkan data, masih terdapat sekitar 46.000 rumah di Kabupaten Lebak, yang termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni sehingga berdampak terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat di daerah itu.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak, Wawan Hermawan mengatakan, pemerintah daerah hingga kini belum bisa menargetkan kapan Lebak terbebas rumah tidak layak huni (RTLH), mengingat program rumah layak yang dialokasikan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat sebanyak 1.500 unit per tahun.

Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2018 mengalokasikan program rumah layak huni sebanyak 150 unit bersumber APBD dan 295 unit dana alokasi khusus (DAK). Sementara Pemerintah Pusat mengalokasikan sebanyak 500 unit dan setiap pemililk rumah menerima bantuan Rp15 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga mengalokasikan sebanyak 443 unit dan mereka masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 50 juta.

”Penerima program rumah layak huni yang dialokasikan APBD mendapat bantuan Rp 8,5 juta per kepala keluarga dan Rp 15 juta per KK dari DAK. Namun, program yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten baik penyaluran maupun penentuan penerima rumah layak huni dikerjakan mereka. “Kami berharap program rumah layak huni itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wawan Hermawan, Rabu (14/11/2018).

Menurut dia, penerima program rumah layak huni diprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumahnya terbuat dari dinding bambu dan atap rumbia dengan lantai tanah. Selain itu, lanjut dia, mereka tidak memiliki kamar mandi maupun toilet.

”Untuk mendapatkan program RTLH bagi masyarakat Lebak, mereka mengajukan kepada pemerintah daerah. Semua warga yang menerima bantuan itu karena penghasilannya rendah,” ujarnya.

Ditambahkan, persyaratan untuk mendapatkan RTLH harus bisa memenuhi lima kriteria. Yaitu, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat pernyataan memiliki tanah dengan dibuktikan sertifikat, surat pernyataan penghasilan rata-rata di bawah Rp 2 juta per bulan, dan visualisasi kondisi bangunan rumah.

Ahmad (39) seorang warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku, dirinya terbantu setelah rumahnya yang tidak layak huni mendapat perbaikan melalui program RTLH 2018 sebesar Rp 15 juta. “Kami dan keluarga merasa tenang dan tidak takut rumah roboh setelah diperbaiki,” tuturnya. (Nana Djumhana)*


Sekilas Info

Desa Cisimeut Raya Bersolek Lewat ADD

LEBAK, (KB).- Warga Desa Cisimeut Raya, Kecamatan Leuwidamar kini sedang giat-giatnya mempercantik wilayahnya, mulai dari sarana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *