Kerawanan Pemilu di Banten

JAKARTA, (KB).- Provinsi Banten termasuk dalam 16 provinsi di Indonesia yang memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. IKP diukur berdasarkan empat dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan dimensi partisipasi.

Berdasarkan pemetaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terdapat 16 provinsi di Indonesia memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 2019. Dari 16 provinsi itu, salah satunya adalah Provinsi Banten.

“Kami perbaharui indeks untuk memberi peringatan atas daerah yang kami petakan rawan agar disiapkan antisipasi,” kata Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam peringatan HUT ke-11 Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Ketua Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI itu menyebutkan, 16 provinsi dengan indeks kerawanan tinggi di atas skor rata-rata 49 hingga 55 itu, yakni Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu. Kemudian Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Selain tingkat provinsi, Bawaslu RI juga memetakan kabupaten/kota yang memiliki indeks kerawanan tinggi dengan nilai rata-rata 66,88 hingga 80,21. Ada delapan kabupaten/kota di tanah air yang dinilai memiliki kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Jayapura, Lembata, Mamberamo Raya, Solok, Intan Jaya, Tolakara, dan Kabupaten Nduga.

Bawaslu mengukur indeks kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten itu berdasarkan empat dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan dimensi partisipasi. Adapun dimensi sosial politik di antaranya dipengaruhi orang kuat atau tokoh lokal, kekerabatan politik, mobilisasi uang, aparatur sipil negara yang tidak netral, dan mobilisasi dengan ancaman.

Kemudian penyelenggaraan pemilu di antaranya hilangnya hak pilih hingga data pemilih yang tidak akurat dan komprehensif. Dimensi kontestasi di antaranya meliputi masih tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas dan perempuan dalam daftar calon legislatif. Selain itu, dimensi partisipasi, yakni rendahnya partisipasi dalam pengawasan dan rendahnya partisipasi kandidat peserta pemilu yang patuh aturan.

Tidak hanya itu, dimensi partisipasi juga mencakup rendahnya partisipasi kandidat untuk mengedukasi masyarakat dan akses media terhadap proses tahapan pemilu. Dari pengukuran dimensi itu, Bawaslu menyebutkan Kabupaten Jayapura memiliki kerawanan tinggi yang mencakup keempat dimensi tersebut dengan skor 80,21.

3 Pejabat Pemprov Banten

Sementara itu, Bawaslu Banten memutuskan perkara dugaan ketidaknetralan 3 pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Hasilnya, Bawaslu merekomendasikan 3 pejabat berinisial FR, AT dan BR kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) supaya diberikan sanksi.

“Berdasarkan pleno dari Bawaslu, ketiga pejabat itu terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Tiga orang ini pejabat dengan tingkatan Eselon IV dan II,” kata Komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir.

Dari informasi yang diperoleh Kabar Banten, FR adalah Faturrohman Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon. Kemudian, AT adalah Agus Tauchid Kepala Dinas Pertanian, dan BS adalah Babar Suharso Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Menurut Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi, potensi kerawanan netralitas ASN di Banten menjadi realita yang mendapatkan fokus perhatian dari Bawaslu. Padahal menurutnya, Bawaslu sudah jauh-jauh hari memberikan imbauan dan sosialisasi kepada pejabat pemerintah daerah agar tetap menjaga netralitas selama Pemilu 2019.

“Masalah netralitas ASN di kita itu memang realita. Maka, akumulasinya (IKP Pemilu 2019) juga masih tinggi. Dalam pencegahannya, kami sudah berulang kami mengingatkan kepada pejabat negara hingga kepala desa supaya tetap netral. Bahkan sudah kami lakukan MoU,” ucap Didih.

Didih menjelaskan, IKP yang dirilis Bawaslu RI merupakan hasil pemetaan dari Bawaslu Banten terhadap beberapa potensi kerawanan selama kontestasi Pemilu 2019. Sehingga, menurut dia, hasil IKP di Banten yang menampilkan skor tinggi tersebut juga merupakan realita atas kondisi perpolitikan di Provinsi Banten.

“IKP yang ditampilkan dari Bawaslu RI itu realitas yang kita tampilkan di Banten. Sebetulnya IKP dirilis dalam rangka antisipasi. Jadi, dengan keluarnya hasil tersebut kita bisa antisipasi kalau ada hal-hal yang terkait dengan kerawanan. Langkah yang kita lakukan juga bisa terarah,” ujar Didih.

Pihaknya pun mengimbau ASN, kepala desa dan TNI-Polri, agar menaati peraturan netralitas pejabat negara selama Pemilu 2019. Meski para abdi negara ini punya hak politik yang dijamin undang-undang, namun mereka harus tetap menjaga netralitas tanpa mempertontonkannya secara terbuka.

“ASN memang dia punya hak, tapi jangan diekspresikan dengan cara dukung mendukung yang mengarah kepada ketidaknetralan. Kalau ada ketidaknetralan, Bawaslu pasti akan bertindak,” ucap Didih.

Surat suara tertukar

Sementara itu, persoalan juga muncul dalam distribusi logistik. Sebanyak 40 dus surat suara DPRD Kabupaten Serang tertukar dengan milik Kabupaten Pandeglang. Hal itu diketahui saat petugas hendak melakukan pelipatan surat suara.

Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Serang Lisnawati mengatakan, untuk surat suara tertukar milik Kabupaten Serang di Pandeglang ada 40 dus, milik Kabupaten Pandeglang di Kabupaten Serang ada tiga dus dan milik Kota Tangerang di Kabupaten Serang ada tiga dus. “Itu surat suara DPRD kabupaten/kota,” ujarnya, Selasa (9/4/2019).

Lisna mengatakan, dalam satu dus masing-masing berisikan 500 surat suara. Tertukarnya surat suara itu terjadi saat pendistribusian yang dilakukan oleh percetakan. “Jadi dusnya mah Kabupaten Serang tapi isinya Pandeglang,” ucapnya.

Untuk milik Kabupaten Serang yang ada di Pandeglang, kata dia, saat ini sudah diantar. Namun milik Pandeglang yang berada di Kabupaten Serang, belum diantarkan. “Enggak kita (yang anterin). Kita cuma nerima kan jadi itu pihak distribusinya yang anterin. Mereka yang anterin lagi yang salah tadi. Kalau enggak atau berhalangan, nanti paling koordinasi dengan provinsi. Jadi provinsi yang bertanggung jawab,” tuturnya.

Dengan persoalan itu, maka surat suara yang dibutuhkan jadi berkurang. Pada Selasa (9/4/2019) kemarin, surat suara mulai didistribusikan ke kecamatan. Untuk hari pertama ada 7 kecamatan di Dapil 1 dan sebagian di dapil dua yakni Cikande, Kibin dan Kragilan.

Pelaksana Bagian Hukum KPU Kabupaten Serang Eri Nurholis mengatakan, pendistribusian sudah dilakukan sejak pagi dengan menggunakan mobil box. Pihaknya menargetkan distribusi ke 29 kecamatan dilakukan dalam 3 hari.

“Dari pagi (kemarin) sudah dua Kecamatan Cikande dan Carenang. Sekarang baru angkut Lebakwangi. Cikande dua kali bulak balik. Itu semua surat suara presiden, DPRD DPD dan DPRD kabupaten/kota. Maksimal 3 hari, karena kita ada beda wilayah hukum,” tuturnya. (SJ/Ant/Rifat Alhamidi/DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here