Kerap Gagal Lelang, DPRD Cilegon Kawal Ketat ULP

CILEGON, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Cilegon memberikan atensi cukup besar terhadap gagal lelang yang kerap terjadi di 2019 ini. Lantaran itulah, mulai 2020 pihak legislatif akan mengawal ketat proses lelang kegiatan di Unit Lelang Pengadaan Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Pemkot Cilegon.

Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengatakan, gagal lelang kegiatan Organisasi Perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu penyebab tak maksimalnya pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, telah mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait banyaknya gagal lelang proyek.

“Kami dapat informasi banyak, saat ikut rapat anggaran dengan eksekutif. Makanya, kami akan melakukan sejumlah terobosan guna meminimalisir terjadinya gagal lelang di 2020 nanti,” katanya, Jumat (29/11/2019).

Endang mengaku telah meminta Komisi IV DPRD Kota Cilegon memantau kegiatan lelang OPD. Ia juga meminta Barjas Setda Pemkot Cilegon, melaporkan kegiatan lelang ke Komisi IV DPRD Kota Cilegon setiap bulan.

“Saya minta Komisi IV untuk mengawal ULP secara ketat. Pokoknya Komisi IV harus menerima laporan kegiatan lelang dari Barjas setiap bulan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD akan meminta OPD mengajukan lelang mulai Januari. Pihaknya pun akan mendorong hasil lelang muncul mulai triwulan II. ”April, kegiatan-kegiatan lelang harus ada pemenangnya. Sehingga di triwunal II ini kegiatan infrastruktur sudah dimulai,” tuturnya.

Ia menuturkan, OPD di lingkungan Pemkot Cilegon memiliki kebiasaan buruk dalam melaksanakan program kerja mereka. Yakni mengajukan lelang di triwulan III, sehingga kegiatan mereka baru mulai dilaksanakan di triwulan IV.

“Saya dengar, itu terjadi karena OPD ingin menunggu pencairan kegiatan dulu, baru mengajukan lelang kegiatan. Ini pola yang benar-benar salah, kami ingin merubah mindset itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Pemkot Cilegon Mariano mengatakan, kunci percepatan pembangunan memang berawal dari percepatan lelang. Sayangnya selama ini, pengajuan lelang dari OPD kerap dilakukan di pertengahan tahun.

“Karena pengajuan lelang OPD meluncur di pertengahan tahun, pada akhrinya menyebabkan pelaksanaan fisik mendekati akhir tahun,” katanya.

Banyak hal yang menyebabkan proses lelang sejumlah OPD diajukan di pertengahan tahun. Diantaranya kebiasaan serta pola fikir OPD yang cukup berpengaruh pada percepatan lelang.

“Misalnya, setiap sesi konsultasi lelang yang diutus adalah staf, bukan PPK atau PPTK. Kemudian OPD kerap memerhatikan alokasi anggaran triwulan untuk memulai kegiatan fisik,” ujarnya.

Secara spesifik Mariano mengatakan, proses review lelang antara pihaknya dengan OPD rata-rata tidak dengan PPK. Ini membuat komunikasi antara Barjas dengan PPK kerap terhambat.

“Ketika yang hadir adalah staf, informasi yang kami berikan kadang kala tidak sampai secara utuh ke PPK. Lalu saat ada informasi yang tidak jelas menurut PPK , kadang si staf diminta kembali atau PPK sendiri yang datang ke Barjas. Itu kan buang-buang waktu, yang seharusnya bisa segera dilaksanakan ini masih sesi tanya jawab,” tuturnya.

Kemudian, menurut Mariano, OPD kerap memulai kegiatan fisik saat alokasi anggaran pembangunan cair. Karena itu, Mariano berharap dinas tidak memerhatikan alokasi anggaran triwulan untuk melaksanakan pembangunan.

“Kami paham, memang kalau anggaran pembangunan cair berarti dinas bisa memberikan uang muka untuk si pelaksana proyek melaksanakan pembangunan. Tapi kalau bergantung pada alokasi anggaran triwulan, tidak mungkin pembangunan bisa dilaksanakan di awal tahun,” ucapnya.

Persoalan lain, OPD kerap membuat perencanaan pekerjaan dan pekerjaan fisik di tahun yang sama. Ini akan membuat pekerjaan fisik terjadi di akhir tahun. “Membuat perencanaan pekerjaan kan membutuhkan waktu banyak juga. Apalagi kalau perencanaannya melalui proses seleksi, lelangnya saja butuh 2 bulan untuk menyeleki calon pneyedia. Belum lagi penyusunan DED, dan lain-lain,” katanya.

Terakhir, Mariano meminta OPD memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab hal tersebut menentukan percepatan proses lelang.

“Khususnya yang perlu dipahami, terkait perencanaan barang dan jasa. Jika OPD tidak paham secara utuh, pasti akan kesulitan. Nantinya akan penuh dengan koreksi, baik saat input SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), maupun saat persiapan pembuatan dokumen pengadaan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon M Ridwan mengatakan, akan merubah pola persiapan pekerjaan fisik untuk 2020. Katanya, akan siap melakukan percepatan pekerjaan infrastruktur untuk dilaksanakan di awal tahun.

“Secara ketok palu APBD, kami akan bergerak untuk melengkapi dokumen lelang, persyaratan RUP, upload SIRUP, survey bahan, dan lain-lain,” tuturnya.

Menurut Ridwan, sejumlah kendala kerap menghambat pihaknya untuk melakukan percepatan infrastruktur. Namun dengan pola baru nanti, diharapkan pekerjaan fisik bisa dilaksanakan mulai Maret.

“Kendala kami memang rata-rata saat mengurus dokumen lelang. Kami memang hati-hati dalam melakukan kelengkapan dokumen. Lalu ada hal-hal teknis lain, seperti perbaikan DPA dan sebagainya. Tapi itu akan kami ubah, intinya kami siap bekerja lebih cepat di 2020 nanti,” ucap Ridwan. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here