Kepsek di Kota Tangerang Diingatkan Bangun Budaya Anti-Pungli

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin saat menghadiri Penutupan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dilaksanakan di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Ahad (14/7/2019).*

TANGERANG, (KB).- Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengingatkan para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah agar membangun budaya anti-pungutan liar atau pungli di lingkungan sekolah.

Bahkan, Sachrudin juga akan bertindak tegas terhadap para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SD-SMP negeri yang melakukan pungli. “Pemberantasan pungli sangat diperlukan karena hal apa pun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita hilangkan,” kata Sachrudin, Ahad (14/7/2019).

Sachrudin mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menciptakan pemerintah yang bersih dan menghindari adanya pungutan liar khususnya di wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungli. “Ini merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan pengetahuan dan pemahaman kita khususnya tentang bahaya pungli,” katanya.

Sejak 2017 Pemerintah telah memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan proporsional,” katanya.

Tidak Ada Anak Putus Sekolah

Terpisah Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menargetkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kota Tangerang dengan diluncurkan Tangerang Cerdas Center.

“Sekarang kita ingin semua, mulai dari PSM, Kader Posyandu, PKK, UPZ, Forum CSR, dan Baznas berkomitmen untuk memberikan jaminan masa depan yang lebih baik buat mereka,” katanya, Ahad (14/7/2019).

Arief melanjutkan, Pemerintah Kota Tangerang akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Baznas, Forum Corporate Social Responsibility (CSR), dan instansi/lembaga terkait untuk melakukan pendampingan kepada Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS).

“Mau dimasukin ke Dinas Pendidikan kurang anggarannya. Makanya jembatannya lewat Baznas dan Forum CSR nanti setelah itu dimasukkan ke APBD,” jelasnya.

Wali Kota pun langsung menginstruksikan jajaran lurah dan camat untuk mendata warganya yang rentan bahkan putus sekolah. Arief bahkan akan memberikan sanksi tegas bagi camat dan lurah yang tidak memberikan informasi terkait APS dan ARPS diwilayahnya. Bukan karena takut jabatan tapi ini tanggung jawab bersama. Semua harus menampung dan mencari jalan keluarnya.

“Kalau dia ga serius dan gak mau mengurus ya lebih baik ngundurin diri aja. Jangan sampai ada satu anak pun di Kota Tangerang yang putus sekolah. Apapun kesulitannya kita akan bantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Masyati Yulia menerangkan ada beberapa fasilitas yang diberi lewat Tangerang Cerdas Center diantaranya dengan membentuk Satgas Anak Putus Sekolah.

Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang akan memberikan pendampingan atau bimbingan konseling bagi anak yang bermasalah secara psikologis, ditambah dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Karena itu ini sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah tapi juga masyarakat dan orang tua bahkan LSM dan lainnya. Sehingga kedepan anak-anak yang putus sekolah punya mindset yang baru, dan mau untuk bersekolah kembali,” kata Masyati. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here