Kepala SMP di Kota Serang Mengeluh, Dana BOS Belum Dicairkan

SERANG, (KB).- Sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Serang mengeluhkan atas keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk menutupi pembiayaan tenaga honorer maupun operasional lainnya, sekolah bahkan harus mencari dana talangan atau meminjam uang.

Kepala SMP 15 Kota Serang Agus Muharram mengatakan, sampai saat ini dana BOS belum dicairkan. Padahal, pencairan dana BOS seharusnya sudah diberikan pada bulan Januari.

“Seharusnya memang Januari ini sudah kami terima untuk tenaga honorer maupun kebutuhan operasional lainnya di sekola. Tapi nyatanya belum ada, kami pun mengeluhkan ini,” ujarnya, Senin (17/2/2020).

Dia mengatakan, keterlambatan pencairan dana BOS tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan tenaga honorer yang ada di sekolahnya. Sementara, jumlah tenaga honorer di sana cukup banyak, yakni tujuh orang guru, dan 11 orang tenaga pendidik. Akibatnya, pihak sekolah mau tidak mau harus membayar melalui dana talangan yang dimiliki pihak sekolah.

“Mereka (honorer) tidak mau tahu, karena hidupnya dari situ. Jadi kami sebisa mungkin mencarikan dana untuk membayar. Teknisnya melalui dana talangan seperti uang koperasi atau tabungan siswa. Tapi kalau tidak cukup, ya kami bayar setengahnya dulu,” ucapnya.

Ia mengaku, pembayaran untuk honorer lebih penting dibandingkan operasional lainnya, seperti alat tulis kantor (ATK) dan yang lainnya. Maka dari itu, untuk operasional lainnya ia menginisiasi untuk meminjam dengan pihak yang dapat diajak kerja sama.

“Jadi sebisa mungkin kami inisiatif, tapi yang lebih sulit lagi itu kalau ada pekerjaan yang di luar dugaan. Maka keterlambatan ini menjadi suatu masalah yang cukup krusial bagi kami,” ucapnya.

Meski demikian, pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa, karena pihak sekolah hanya bersifat menunggu dana BOS yang dapat segera dicairkan.

“Meskipun kami sudah diberitahukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) bahwa ada keterlambatan, tapi kami harap ini bisa lebih cepat, dan tidak terulang dikemudian hari,” tuturnya.

Baca Juga : Ditransfer Langsung ke Rekening Sekolah, HMI Minta Transparansi Pengelolaan BOS

Hal hampir senda dikatakan Kepala SMP 2 Kota Serang Mudakir. Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan dana talangan. Sebab, pihaknya tidak memiliki biaya untuk itu. Maka dari itu, pihaknya hanya mengimbau kepada honorer untuk tetap sabar menunggu pencairan dana BOS.

“Untuk guru honorer kami jumlahnya ada sembilan orang, sementara untuk tenaga pendidikan itu ada sebelas orang. Karena ada keterlambatan pencairan dana BOS, kami hanya bisa memberikan pengertian saja, karena kami tidak ada dana talangan,” katanya.

Penyesuaian mekanisme

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Wasis Dewanto mengatakan, secara teori memang pencairan triwulan pertama dana BOS dilakukan pada bulan Januari. Namun kenyataannya, seringkali terjadi lewat dari bulan Januari, bahkan sempat hingga April.

“Memang secara teori seperti itu (Januari), tapi kenyataannya sering kelewat, tapi kami tunggu saja,” ujarnya.

Adanya keterlambatan tersebut, kata dia, terjadi karena adanya penyesuaian mekanisme pencairan dana BOS. Sebab, sebelumnya pencairan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kini pencairannya dari rekening kas negara langsung diberikan ke rekening sekolah.

“Jadi ada penyesuaian. Tapi kalau penyalurannya tetap ada pengendalian dari provinsi juga. Tapi kami masih menunggu karena perubahan ini masih ada proses, mudah-mudahan Maret awal sudah bisa dicairkan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS. Bahkan bukan hanya DPRD saja, melainkan juga BPK dan Inspektorat turut mengawasi.

“Tentu kami selaku dewan khususnya Komisi II akan melakukan pengawasan terhadap dana BOS. Selain dewan juga penggunaan dana BOS itu diawasi oleh BPK dan Inspektorat serta pengawas sekolah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada pihak sekolah agar perencanaan serta pelaporan penggunaan dana BOS dapat dilakukan secara bertahap dan transparan. Hal itu dilakukan agar sekolah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

“Menteri Pendidikan pun mengeluarkan instruksi agar pihak sekolah memasang spanduk penggunaan dana BOS di sekolah mereka. Instruksi itu menegaskan bahwa masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan, seperti pengawasan terhadap dana desa,” ucapnya.

Mengenai alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer yang mencapai 50 persen, ia pun menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, hal itu dapat menjadi langkah penyejahteraan guru honorer.

“Tentu sangat menyambut baik. Namun perlu diingat bahwa 50 persen itu merupakan alokasi maksimal. Jadi harus bisa direncanakan sebaik mungkin,” ujarnya.

Apabila ditemukan penyelewengan, pihaknya akan meminta kepada Pemkot Serang untuk menindak tegas oknum pelaku, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua sudah ada aturannya, maka apabila ada tindakan penyelewengan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Tahap I disalurkan

Pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahap I pada Februari 2020 sebanyak Rp 9,8 triliun untuk 136.579 sekolah. Penyaluran dana BOS reguler tahap I itu meliputi 94.680 SD sebanyak Rp 4,44 triliun, 23.625 SMP sebanyak Rp 2,21 triliun, 6.857 SMA sebanyak Rp 1,22 triliun, 9.932 SMK sebanyak Rp 1,84 triliun dan 1.485 SLB sebanyak Rp 70,1 miliar.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, percepatan ini adalah tindak lanjut dari komitmen bersama Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

“Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April,” kata Nufransa, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Nufransa memastikan proses penyaluran yang lebih cepat ke rekening sekolah dapat membuat kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat. Selanjutnya, tambah dia, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama.

“Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga,” katanya.

Penyaluran dana BOS secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep Merdeka Belajar melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran. Selain itu, penyaluran dana BOS dapat lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui Aplikasi Dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud.

Alokasi dana BOS reguler tahap I ini adalah sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan skema penyaluran terbaru ini, maka sebesar 70 persen dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I. (Rizki Putri/SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here