Kepala Daerah Dilarang Terima Bingkisan Lebaran, Gubernur dan Dewan Dapat THR

SERANG, (KB).- Selain aparatur sipil negara (ASN), Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Banten juga mendapat tunjangan hari raya (THR). Sedangkan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) untuk ASN dan honorer di lingkup Pemprov Banten paling lambat cair pada 24 Mei 2019.

Pengajuan pencairan gaji ke-14 dari masing-masing OPD harus disampaikan paling lambat pada 22 Mei, sementara untuk gaji ke-13 pada pertengahan Juni. Kepastian pencairan gaji ke-14 tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) 900/1714-BPKAD/2019 perihal gaji dan tunjangan kinerja bulan ke-13 dan 14 tahun anggaran 2019 tertanggal 17 Mei 2019.

Komponen THR bagi ASN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan PNS (TPPNS). Sementara untuk pegawai non ASN hanya THR berupa honorarium.

Selain untuk pegawai, dalam surat tersebut disebutkan bahwa THR juga diberikan kepada gubernur dan wakil gubernur dengan komponen gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Komponen yang sama juga berlaku untuk anggota dan pimpinan DPRD.

Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, sejauh ini penyediaan anggaran untuk pemberian THR atau gaji ke-14 tidak menemui kendala. ”Uang sudah tersedia, sudah ada, sudah tidak ada masalah. Nanti, mudah-mudahan para pegawai akan menerima THR dengan tepat waktu sesuai dengan harapan pusat pada 24 Mei,” katanya ditemui di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (17/5/2019).

Ia tidak membantah jika THR juga diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta anggota dan pimpinan DPRD Banten. ”Bergantung pada aturan, kan ada gajinya ada ininya (tunjangan), tetap dapat. THR itu sebenarnya gaji ke-14 yang dibayarkan. Anggota DPRD juga sama, di (surat) edaran dari pusat juga ada,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD Pemprov Banten dapat menyampaikan pengajuan kebutuhan THR secara tepat waktu. Agar pencapaian tunjangan tersebut tidak terkendala. ”Makanya secara administrasi didorong, jangan nanti mengganjal. Jangan yang ini cair yang itu enggak kan kasihan,” ucapnya.

Pelaksana tugas (Plt) BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara belum mengetahui secara pasti berapa kebutuhan anggaran untuk pemberian THR. Saat ini baru melakukan sosialisasi kepada OPD di lingkup Pemprov Banten. ”Sedang direkap dan kemungkinan awal pekan depan sudah kelihatan terkait jumlah kebutuhan anggarannya,” tuturnya.

Tolak bingkisan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk menolak pemberian bingkisan lebaran yang berhubungan dengan jabatan mereka, guna mencegah tindak pidana gratifikasi.

“Bersama ini diminta agar menginstruksikan kepada seluruh ASN/Anggota DPRD menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” ucap Tjahjo Kumolo dalam surat edaran yang diterima di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Apabila menerima gratifikasi lebaran berupa makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, Mendagri meminta bingkisan tersebut diserahkan kepada lembaga sosial sebagai bantuan.

Penyerahan bantuan tersebut juga harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing pemda, dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

“Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud,” tuturnya.

Selain instruksi untuk menolak pemberian bingkisan lebaran tersebut, Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana, sumbangan maupun hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR).

Pejabat daerah juga dilarang untuk menggunakan mobil dinas dan fasilitas kedinasan lain untuk mudik maupun keperluan pribadi selama libur lebaran.

Untuk memperkuat instruksi tersebut, Mendagri membuat dua surat edaran yakni SE Nomor 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta SE Nomor 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Ketua KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01- 13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan. (SN/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here