Kepala BPK Provinsi Banten Diganti

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten yang lama Thomas Ipoeng Wasita (kiri) disaksikan Anggota V BPK Isma Yatun (tengah) dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas, menyerahkan simbol buku laporan pemeriksaan keuangan kepada Kepala BPK Banten yang baru Hari Wiwoho (kanan) saat serah terima jabatan di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (23/11/2018).*

SERANG, (KB).- Kepala Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten T Ipoeng Andjar Wasita diganti oleh Hari Wiwoho, yang sebelumnya menjabat Kepala Subauditorat V.A.1 pada Aauditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK RI. Posisi T Ipoeng Andjar Wasita, dimutasi menjadi Kepala BPK RI Perwakilan Riau.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan, mutasi jabatan pada lingkungan BPK merupakan hal biasa yang didasarkan pada kebutuhan organisasi. Mutasi diharapkan dapat mendorong semangat kerja pejabat untuk meningkatkan kinerjanya.

“Pengangkatan jabatan di BPK berdasarkan prestasi,” kata Isma Yatun saat memberikan sambutan dalam serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Banten di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kota Serang, Jumat (23/11/2018).

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan beberapa pesan. Pertama, sesuai dengan amanat konstitusi BPK, kata dia, akan terus meningkatkan kinerjanya melalui pemeriksaan keuangan negara. “BPK telah menempatkan diri sebagai pengawal keuangan negara dalam mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Dalam kontek pengambilan keputusan dan kebijakan, kata dia, kualitas hasil pemeriksaan akan tercermin dari dimanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan BPK oleh pengguna. “Mencapai hal tersebut kami sadar bahwa peningkatan hasil pemeriksaan merupakan tantangan besar,” ujarnya.

Kedua, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Masyarakat telah paham bahwa uang yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, merupakan uang yang diamanatkan pada pengelola pemerintahan. Sehingga keterbukaan penggunaan dana merupakan sebuah keharusan,” katanya.

Menurut dia, transparasi ini tercermin dalam opini BPK dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Saya sebagai Anggota V BPK (RI) mengapresiasi, tadi Pak Gubernur (Wahidin Halim) menyampaikan seluruh pemerintah daerah di Banten sudah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan uang negara secara bebas, mandiri, dan independen. “Jadi BPK tidak bisa diintervensi. Kemandirian inilah yang memberikan konsekuensi bagi kita dan yang diperiksa harus betul-betul menyiapkan apa yang harus diperiksa,” katanya.

Terakit WTP yang sudah diraih oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten, mantan Wali Kota Tangerang, mengatakan, bukan berarti tidak ada korupsi. “Paling tidak kita sudah mempunyai niat baik untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang ada,” katanya.

Saat ini, menurut dia, sudah ada perubahan paradigma pemerintah daerah terhadap pemeriksaan BPK. “(Dulu) kalau datang BPK, kita gugup, kita takut, dan kita tidak siap untuk diperiksa. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang baik dan memang ada usaha dari kita sebagai aparatur pemerintah untuk siap diperiksa sehingga menumbuhkan kerja sama,” katanya.

Namun kerja sama itu, kata dia, bukan berarti konspirasi. Akan tetapi, kerja sama dalam bentuk yang positif, dimana ada temuan yang harus ditindaklanjuti secara positif. “Makanya saya senang kalau BPK datang dan saya senang diperiksa,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here