Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Memberatkan, Pengusaha dan Buruh Menolak

SERANG, (KB).- Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta serikat buruh, menolak kenaikan iuran kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, mereka menilai kenaikan iuran tersebut akan merugikan mereka.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Dewan Pengupahan Provinsi Banten di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (9/10/2019).

Dalam rapat koordinasi tersebut, rekomendasi dikeluarkan unsur buruh, pengusaha, pemerintah dan akademisi. Unsur buruh memberikan rekomendasi, yang di antaranya menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta dalam praktik hubungan industrial.

Berbeda dengan buruh, unsur Apindo merekomendasikan penerapan PP nomor 78 tahun 2015 2018 tentang Upah Minimum. Sedangkan untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Apindo satu suara dengan buruh.

Berikutnya, rekomendasi dari unsur akademisi yang di antaranya meminta agar pemerintah memfasilitasi anggaran untuk melakukan kajian upah minimum sektoral. Lalu rekomendasi dari unsur pemerintah di antaranya adalah perlu adanya keseimbangan upah antara kabupaten/kota. Hal itu diperlukan agar tdiak terjadi kesenjangan upah sehingga tidak terjadi migrasi investasi ke daerah lain.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Karna Wijaya mengatakan, rakor Dewan Pengupahan Provinsi Banten lebih kepada dialog untuk menghadapi penetapan UMK. Dalam rakor tersebut hadir juga pakar hukum ketenagakerjaan dari UGM dan Universitas Kebangsaan Malaysia.

Setelah dialog selesai, rapat koordinasi dilanjutkan dengan perumusan rekomendasi. Ia tak menampik unsur Apindo dan buruh sama-sama menolak kenaikan iuran BPJS. “Jadi lebih kepada penolakan kenaikan BPJS,” katanya.

Minta dikembalikan ke Jamsostek

Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS selalu disampaikan dalam aksi demontrasi yang belakangan dilakukan. Tak hanya menolak, pihaknya bahkan menginginkan BPJS dikembalikan kepada Jamsostek.

Sebab, skema pembayaran Jamsostek dan BPJS berbeda. Pada saat Jamsostek gaji buruh tak dipotong. Sementara di BPJS, buruh wajib memberikan iurannya meski ditanggung sebagian oleh perusahaan.

“Sari dulu memang tidak setuju jamsostek yang diubah menjadi BPJS yang menuai polemik. Dari dulu kan karyawan enggak perlu dipotong gaji. Pengingkaran amanat konstitusi itu, negara melepaskan tanggung jawabnya untuk peduli,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here