Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Membebani

SERANG, (KB).- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dampaknya, peserta bantuan iuran (PBI) bagi warga miskin dan orang tidak mampu terancam dikurangi.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang misalnya, terpaksa akan memangkas PBI jika kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) benar dinaikkan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinkes Kabupaten Serang Wahyu Suwardi mengatakan, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mempengaruhi data PBI baru yang ada di Kabupaten Serang untuk 4 bulan ke depan. Sebab, di akhir tahun ini pihaknya berencana untuk menambahkan PBI baru.

Namun adanya isu terkait kenaikan iuran 2 sampai 4 kali lipat, terpaksa akan dilakukan pemangkasan peserta PBI. “Jadi kami juga barusan konfirmasi ke BPJS Kesehatan terkait kenaikan ini. Kami mau memastikan dulu nih apakah benar atau tidak. Kalau benar maka terpaksa akan kami pangkas peserta PBI baru,” kata Wahyu kepada Kabar Banten di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2019).

Dia menuturkan, rencananya Dinkes Kabupaten Serang akan menambahkan 25.000 peserta PBI baru untuk 4 bulan ke depan. Sebab, saat ini terdapat total 33.812 peserta PBI di Kabupaten Serang. Sementara, Dinkes Kabupaten Serang dalam setahun ditarget mampu mengcover 58.000 peserta PBI. “Kalau kenaikannya 2 atau 4 kali lipat, ya terpaksa dari 25.000 itu dikurangi seperempatnya. Sebab, anggarannya tidak akan cukup,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, saat ini anggaran yang disiapkan untuk pembayaran iuran PBI Kabupaten Serang sekitar Rp 5,4 miliar. Namun jika kenaikan iuran dilakukan tahun ini dan dilakukan penambahan 25.000 PBI, diperlukan anggaran sekitar Rp 6 miliar lebih. Sehingga, hal tersebut tidak akan mencukupi.

Alternatifnya, dilakukan pengurangan. “Asumsinya jika kenaikan 2 kali lipat, kenaikannya bisa Rp 6 miliar lebih untuk 58.000 PBI. Sementara, anggaran yang ada hanya sekitar Rp 5,4 miliar,” tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan, saat ini pun masih ada sebagian peserta PBI yang dicoret datanya oleh pemerintah pusat, karena kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, hal tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang untuk perbaikan data.

“Belum selesai masalah kenaikan iuran, kami juga kan harus menyelesaikan persoalan peserta PBI yang dicoret oleh pusat karena kesalahan NIK,” ucapnya.

Belum temukan solusi

Berbeda dengan Pemkab Serang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum menemukan solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan di daerah. Apalagi, anggaran belanja untuk Kota Serang masih terbilang sangat kecil.

Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, Pemkot Serang dalam posisi dilematis apabila anggaran tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).

“Jelas kami dilematis, karena dana tidak ada untuk penambahan itu. Dan ini tidak mudah untuk diselesaikan, seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi iuran BPJS Kesehatan yang naik dan berdampak pada pemangkasan PBI. Kami juga belum membahas hal tersebut. Kemudian, APBD-P juga kan sudah diketuk palu,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (4/9/2019).

Oleh sebab itu, kata dia, Pemkot Serang belum bisa menentukan solusi konkret dari persoalan tersebut. Namun untuk gambaran sementara, pihaknya akan memangkas anggaran yang dinilai kurang mempunyai dampak positif besar bagi masyarakat.

Akan tetapi, pemotongan itu tidak menjamin bisa menutupi iuran BPJS Kesehatan yang naik. “Paling mentok-mentok kami akan coba memangkas anggaran yang sedikit dampaknya bagi masyarakat. Tapi lagi-lagi kalau nanti ada pemangkasan. Dikarenakan memang kami ini Pemkot Serang saking tidak ada dana,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sangat berdampak pada stabilitas keuangan Pemerintah daerah (Pemda). Termasuk juga Kota Serang yang memiliki APBD sangat kecil dibandingkan daerah lainnya.

“Intinya, kebijakan kenaikan iuran BPJS itu merugikan keuangan daerah. Jadi, kami pun bingung untuk mencari dana tambahan terkait kenaikan ini. Apakah memangkas anggaran, atau menambahnya. Karena kalau sampai mengurangi PBI, kasian masyarakat. Mereka itu kan butuh, apalagi yang kurang mampu,” ucapnya.

Berlaku 2020

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan iuran peserta Badan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, yang mulai berlaku Januari 2020. Kenaikan ini hanya berlaku untuk peserta mandiri kelas I dan II, sementara untuk kelas III belum ditetapkan.

Pemerintah akan menaikkan iuran peserta kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 59.000 per bulan. “Yang kelas I dan II (peserta mandiri) itu mulai naik 1 Januari 2020, ini akan bisa kami sosialisasi untuk masyarakat,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Sedangkan untuk peserta mandiri kelas III masih dalam pembahasan, karena DPR menolak usulan tersebut. Dalam rapat gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, pemerintah diminta tidak menaikkan premi untuk kelas III, yang rencananya menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya 25.500 per bulan. Meski demikian, untuk premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap diberlakukan kenaikan. Sebab, preminya memang dibayarkan oleh pemerintah.

Namun dengan catatan perbaikan data peserta PBI, dari hasil audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Kesehatan Sosial 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10,65 juta peserta JKN yang masih bermasalah. “Selisih kenaikan dari jadi Rp 42.000 untuk PBI akan kami carikan, sehingga tidak menjadi beban mereka,” katanya.

Dia menyatakan, kenaikan ini hanya tinggal menunggu payung hukumnya yang akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). “Tapi nunggu Perpres dulu ya. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran,” tuturnya. Untuk diketahui, pada tahun 2019 defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun. Angka ini melebar dari proyeksi awal yang sebesar Rp 28 triliun.

Disetujui presiden

Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tersebut juga mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, agar tidak terus mengalami defisit.”Prinsipnya, semua dalam kajian yang sudah menuju titik terang,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Okezone, Rabu (4/9/2019). (TM/Rizki Putri/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here