Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Asklin Khawatir Banyak yang tak Bayar

SERANG, (KB).- Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Banten mengkhawatirkan adanya masalah besar yang muncul saat iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinaikkan. Salah satunya kekhawatiran akan banyak peserta BPJS Kesehatan yang tidak sanggup membayar iuran.

Sekjen Asklin Banten Rahmat Fitriadi menjelaskan, pihaknya mengkhawatirkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 akan menimbulkan masalah besar. Salah satunya, yakni akan banyak peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran tersebut, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terkendala hal tersebut.

“Kekhawatiran pasti ada ketika ada kebijakan. Salah satunya ya akan banyak warga yang tidak mampu membayar iuran itu,” katanya kepada Kabar Banten, Rabu (6/11/2019).

Sebab, dia menuturkan, biasanya masyarakat hanya membayar dengan jumlah yang kecil. Kemudian, tahun depan mereka harus membayar kenaikannya sebesar 100 persen, yang akhirnya membebani masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran tiap bulannya.

“Biasanya kan bayar berapa terus tiba-tiba naik 100 persen. Jadi, akan banyak yang tidak sanggup membayar,” ucapnya.

Bahkan, lanjut dia, dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang memilih untuk pindah kelas dari kelas I turun menjadi kelas II atau kelas II turun menjadi kelas III. Namun, pihaknya tetap menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Sebab, jika ke depan tidak sesuai dengan rencana pemerintah, maka perlu dilakukan pengkajian ulang untuk kenaikan tersebut.

“Bagaimana pun pemerintah sudah memberikan peraturannya. Semua kebijakan ada plus minusnya. Sambil berjalan saja kami melihat seperti apa, jika tidak sesuai, maka akan dibicarakan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya kenaikan iuran tersebut, akan berimbas juga pada pelayanan kesehatan, akses pelayanan lebih baik, dan fasilitas penyelenggaraan kesehatan juga akan lebih baik. Selain itu, Asklin juga berharap, adanya kenaikan premi tersebut, akan menjawab semua permasalahan yang ada.

“Walaupun ini sebenarnya sangat pahit bagi klinik, masyarakat, dan pemerintah, tapi diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here