Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Alokasi Biaya PBI Naik 2 Kali Lipat

SERANG, (KB).- Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, adanya rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempengaruhi APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Hal tersebut, karena pemkab harus menambah alokasi anggaran biaya iuran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diperkirakan naik hingga dua kali lipat di 2020.

“Penambahannya bisa jadi kan dua kali lipat, soalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatannya juga hampir dua kali lipat,” katanya kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Namun, penambahan anggaran tersebut, akan melihat jumlah PBI yang akan dilakukan validasi terlebih dahulu, sehingga diperkirakan setelah dilakukan validasi jumlah PBI akan berkurang, tetapi bisa juga bertambah. Nilai anggarannya otomatis akan menyesuaikan dengan jumlah PBI yang sudah divalidasi.

“Adanya kenaikan ini otomatis membebankan anggaran. Tapi, di lain pihak kami akan memvalidasi data, agar betul-betul dipertanggungjawabkan. Sebab, selama ini data PBI Kabupaten Serang belum valid,” ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinkes Kabupaten Serang Wahyu Suwardi menjelaskan, rencana penambahan anggaran untuk pembayaran PBI saat ini masih dilakukan pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang.

Namun, biasanya dari kebijakan sebelumnya, biaya premi Jamkesda didapatkan dari semua pajak rokok yang diwajibkan sebesar 37,5 persen, sehingga hasil pajak tersebut, secara otomatis masuk ke kas BPJS Kesehatan.

“Sekarang lagi dibahas di Bappeda apakah akan ada penambahan anggaran atau seperti apa saya belum tahu. Tapi, kalau kebijakan dulu pembahasan dengan Bappeda, semua pajak rokok yang diwajibkan itu 37,5 persen untuk biaya premi Jamkesda,” ucapnya.

Tahun ini, dia menuturkan, untuk pembayaran iuran PBI Kabupaten Serang dianggarkan Rp 11,5 miliar untuk mengcover 58.000 peserta PBI. Sementara, dari APBD 2020, pihaknya hanya mendapat sekitar Rp 4,5 miliar.

“APBD 2020 dilihat dari rencananya semestinya bertambah dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kemarin kami hanya mendapat Rp 4,5 m. Tapi, tidak tahu nanti kan saat ini sedang dibahas di TPAD,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here