Kemenpan RB Buka Seleksi Bulan Ini, Kab/Kota di Banten Belum Dapat Kuota CASN

SERANG, (KB).- Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten belum mendapat kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Padahal, pembukaan seleksi CASN 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan digelar September ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, ia bersama BKPSDM sudah bertolak ke Kemenpan RB. Namun untuk kuota CASN, pihaknya masih belum menerima. “Kuotanya kami belum dapat. Dua hari lagi BKD (BKPSDM) akan ke Kemenpan. Kemarin delapan provinsi sudah diumumkan kuotanya, yang belum itu masih banyak, termasuk Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujarnya kepada Kabar Banten, di ruangannya, Jumat (7/9/2018).

Pada awalnya, Pemkab Serang mengajukan 3.000 orang. Namun kemudian dikurangi menjadi 900 orang sampai akhirnya dikerucutkan hanya 462 orang. Jumlah tersebut diyakininya masih belum mencukupi, karena Pemkab Serang sudah 4 tahun moratorium. “Setiap tahun tidak kurang dari 250 orang ASN pensiun. Jadi kalau sekarang hanya 400 dan tentu saja enggak seimbang. Tapi jumlah itu dominan guru dan kesehatan, tapi mengakomodasi juga teknik di DPUPR dan Perkim juga,” tuturnya.

Sama halnya BKPP Tunggu Kuota CASN. Begitu juga dengan Pemkot Cilegon, belum mendapat jumlah formasi penerimaan CASN yang diberikan oleh Kemenpan RB. “Sampai hari (kemarin), kami belum terima jumlah kuota yang diberikan untuk Kota Cilegon berapa, masih menunggu kuota,” kata Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin, Jumat (7/9/2018).

Mahmudin mengatakan, pihaknya beberapa bulan lalu telah mengajukan kebutuhan ASN di lingkungan Pemkot Cilegon. Saat ini, Pemkot Cilegon kekurangan ASN sekitar 700 pegawai. “Tapi jika memang ada penerimaan CASN, biasanya kuota yang diberikan tidak sesuai dengan pengajuan. Biasanya kurang dari jumlah yang diajukan. Kami berharapnya kuota maksimal,” ucapnya.

Dari kebutuhan pegawai yang mencapai 700 orang, kata dia, sebanyak 80 persennya merupakan guru dan tenaga kesehatan. Sehingga, lebih dari 500 kebutuhan pegawai merupakan guru dan tenaga kesehatan. “Bergantung nanti diberikan kuotanya berapa oleh KemenpanRB, 80 persennya alokasi untuk guru dan tenaga kesehatan. 20 persen sisanya untuk pegawai administrasi lainnya,” tuturnya.

Menurut dia, tahapan rekrutmen CASN tidak sebentar. Jika memang tahun 2018 ini ada penerimaan CASN, pihaknya sudah siap untuk bekerja keras. “Penerimaan CASN tahun ini juga sudah dianggarkan oleh APBD Kota Cilegon, yang nilainya ratusan juta. Tahun depan juga sudah dianggarkan lagi melalui rapat KUA-PPAS,” ucapnya.

K1 pemprov minta SPTJM

Sementara itu, Forum Honorer Kategori 1 (K1) Provinsi Banten meminta agar surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Banten. Sebab, surat tersebut merupakan salah satu syarat untuk mereka diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (CASN). Seperti diketahui, Menpan-RB saat masih dijabat Asman Abnur menuturkan, bisa mengangkat honorer K1 di Banten menjadi CASN. Dengan syarat, ada surat SPTJM terkait keberadaan honorer K1 di Banten yang ditandatangani oleh Gubernur Banten.

Ketua Forum Honorer K1, M Ridwan menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, berkas SPTJM dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah sampai ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, pihaknya belum menerima perkembangan lebih lanjut terkait surat tersebut. “STPJM sudah di meja gubernur menurut BKD. Mungkin waktu Pak Gubernur masih meminta keterangan dari BKD terkait hal tersebut,” ucapnya.

Penyelesaian masalah honorer K1 di Banten menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan SPTJM agar menjadi dasar pemerintah pusat untuk mengangkat mereka menjadi CASN. “Menpan RB yang baru atau lama seharusnya masalah K1 itu bisa segera dituntaskan. Karena K1 itu aturannya (aturan diangkat menjadi CASN) jelas. Hak K1 diangkat jadi ASN tanpa tes melekat dalam PP (peraturan pemerintah) nomor 48 tahun 2005 jo (juncto) PP nomor 56 tahun 2012,” katanya.

Honorer K1 yang belum diangkat hanya tinggal beberapa saja setelah sebelumnya pernah terjadi pengangkatan. Dari jumlah total honorer K1 di Pemprov Banten sebanyak 781 orang, hanya 422 di antaranya yang telah diangkat.  “Adapun jumlah honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten berjumlah 351. Telah terjadi pengurangan dari 359. Ada yang meninggal dunia dan ada yang sudah mengundurkan diri,” ujar pria yang juga honorer di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

Ia meyakini, pengangkatan honorer K1 di Banten tidak akan terganggu dengan adanya pergantian Menpan RB dari Asman Abnur ke Syafrudin. Pergantian pejabat menteri bukan menjadi asalan mandegnya pengangkatan honorer K1 di Banten. “Kita berharap, Pak Menteri yang baru dapat melanjutkan tugas Pak Menteri yang lama, terutama dalam soal percepatan pengangkatan (CASN),” tuturnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, SPTJM yang diminta oleh honorer K1 di Banten telah ditandatanganinya. Pemprov Banten akan segera meneruskan surat tersebut ke Kemenpan-RB. “Sudah (ditandatangani),” ucapnya singkat. (DN/AH/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here