Kemenpan RB Bantah Penghapusan Honorer, Guru dan Tenaga Kesehatan Diprioritaskan

JAKARTA, (KB).- Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan prioritas bagi guru, dosen dan tenaga kesehatan dari eks-tenaga honorer KII untuk ikut seleksi CASN atau PPPK.

“Ini kita pikirkan, ini menjadikan konsentrasi bagaimana bisa kita selesaikan, bukan berarti teman-teman yang berada di kelompok (honorer) administrasi tidak boleh daftar CASN atau PPPK, silakan sepanjang memenuhi persyaratan. Tetapi kami konsentrasi di tiga kelompok tadi,” kata Deputi SDM Kemenpan RB, Setiawan Wangsa Atmaja di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Untuk tenaga administrasi, kata Setiawan, komposisinya sudah cukup mendominasi dalam kepegawaian yakni 39 persen, atau 1,67 juta dari 4,28 juta ASN.

“Jadi untuk sekarang sampai 3, atau 5 tahun ke depan tenaga administrasi ini akan kita kontrol betul, sangat selektif betul,” ucapnya.

Negara saat ini, kata dia, lebih membutuhkan ASN yang bisa memberikan percepatan-percepatan dalam berbagai sektor. Untuk itu, kebutuhan pegawai kedepannya lebih kepada pegawai teknis dibandingkan administrasi.

“Kita memperbaiki komposisi ASN, apabila ASN memang dituntut untuk lari cepat, yang bersifat teknis itu yang kita tingkatkan. Sebagai contoh Kalimantan daerah tambang, perkebunan dan migas, sementara pegawai teknisnya sangat amat kecil sekali komposisinya dibandingkan administratifnya,” ucapnya.

Hal-hal semacam itu, lanjut Setiawan, tentu akan menghambat sektor-sektor andalan tidak terkelola dengan baik akibat dari kekurangan pegawai yang memiliki kualifikasi teknis untuk mengelola sektor unggulan daerah.

Setiawan mengatakan, total eks-tenaga honorer KII yang belum diangkat sampai saat ini yakni sekitar 483 ribu pegawai. Untuk guru honorer dicatat sebanyak, 157.210 orang, dosen 86 orang dan tenaga kesehatan 6.091 orang.

Sedangkan honorer di bagian administrasi mendominasi dari komposisi eks-tenaga honorer KII, yakni mencapai 269.400 pegawai.

“Eks-tenaga honorer KII ini didorong menjadi CASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lewat seleksi,” ujarnya.

Masih dibutuhkan daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo membantah ada penghapusan tenaga honorer di daerah oleh Kemenpan-RB. Sebab, tenaga honorer dinilai masih dibutuhkan oleh daerah.

“Istilahnya bukan penghapusan yah karena tenaga honorer sebenarnya masih dibutuhkan oleh daerah, urusan daerah kami serahkan ke daerah,” ucapnya.

Hanya saja, kata Tjahjo Kumolo, berdasarkan undang-undang yang ada bahwa tenaga pusat hanya ada aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke depan. Dengan demikian, penghapusan tenaga honorer hanya berlaku untuk tenaga honorer yang berada di kementerian pusat, meski juga tetap ada pembatasan untuk daerah.

Berdasarkan data Kemenpan RB, terdapat 118.000 pegawai di ibu kota dan hanya 16 persen yang akan pensiun pada 2023. Selebihnya khusus ASN dan P3K akan dipindahkan ke ibu kota baru.

“Itu pun masih kita beri tenggang waktu tiga tahun. Saya saat ini sedang menyelesaikan karena sekarang belum selesai semua tenaga-tenaga honorer itu,” katanya.

Meski demikian, Tjahjo juga menegaskan kepada pemerintah daerah masing-masing agar menyiapkan pos anggaran jika ingin melakukan perekrutan tenaga honor, sebab terkait hal ini dibutuhkan penataan yang baik.

Selain itu, Kemenpan-RB juga memberikan kesempatan satu kali bagi seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan beberapa tahapan. Bagi honorer yang tidak lulus maka kembali digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerahnya, tentu harus melalui berbagai tahapan.

“Tetapi untuk keputusan itu nanti kita cek lagi ke daerah, apa ada anggarannya atau anggaran dari pusat, tetapi itu kan panjang, belum selesainya bukan karena masalahnya tidak cepat tetapi memang itu kompleks,” ucapnya. (SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here